Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 3, Selesai)

Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 3, Selesai)
©Walpaperset

Good governance, berserta ideologi dominan neo-liberalisme yang mengangkat peran investor dan korporasi global, telah membunuh demokrasi.

Dalam tradisi intelektual, neo-liberalisme mengalami beragam perdebatan panjang yang tidak kunjung selesai. Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nation, mempelopori ide liberalisme ekonomi yang menjadi basis transfomatif bagi perkembangan neo-liberalisme. Dalam buku tersebut, secara implisit, Adam Smith mempropagandakan deregulasi dan menganjurkan mekanisme pasar agar bekerja dengan coraknya sendiri tanpa tutorisasi logika formal negara (Skusen, 2015).

Selain itu, tokoh populer neo-liberalisme yang lain, Hayek (1944), menolak segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik. Sedangkan para pengkritik neo-liberalisme menganggap ketiadaan intervensi negara terhadap pasar justru akan berdampak pada ketidakadilan dan ketimpangan (Rawls, 1971; Jomo, 2006; Shefner, 2007; Harvey; 2009).

Ketika para good global financial capitalism mengagungkan teorisasi Adam Smith tentang kebebasan ekonomi serta minimnya peran negara di dalam struktur kontrol, orang semacam Keynes mengungkapkan bahwa pemerintah dan negara penting dalam keterlibatannya mengatur sistem ekonomi untuk menstabilkan keadaan ekonomi pada tingkat pengangguran yang tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah (sebagai usaha menghindari inflasi).

Keynes juga percaya apabila pemerintah dapat mengamankan kesempatan kerja dan inflasi yang rendah secara bersamaan dengan menggunakan kewenangannya dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan instrumen lainnya yang digunakan sebagai upaya untuk menyesuaikan tingkat harga, restrukturisasi sistem pajak, belanja dan pengeluaran pemerintah, mengatur hubungan industrial, serta mengatur tarif dan besaran bunga (Jomo, 2006).

Seperti Keynes, David Harvey dan Jon Shefner memiliki konsepsi yang relatif sama tentang neo-liberalisme. Bagi David Harvey, misalnya, apabila terdapat alasan penting mengapa neoliberalisme perlu dipertimbangkan untuk bisa menjadi pola dalam sistem ekonomi politik global, yaitu dinamika neoliberalisme yang mengutamakan pasar untuk bisa dijadikan aktor utama dalam kegiatan ekonomi negara perlu mejadi perhatian khusus karena pasar tidak bisa dan tidak memiliki kewenangan yang setingkat dengan negara di saat menjalankan sebuah sistem ekonomi (Harvey, 2009).

Pendapat Harvey diperjelas oleh Jon Shefner, bahwa sistem neoliberalisme membuat pertumbuhan menjadi tidak merata yang menimbulkan stratified class lines dan adanya polarisasi kekuasaan ekonomi pada pihak-pihak tertentu. Bahwa neo-liberalisme memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat yang berasal dari lower-middle-income (Shefner, 2007).

Neo-liberalisme merupakan paham yang utopis, karena tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan pasar dapat bergerak tanpa campur tangan pemerintah. Hanya dari tangan pemerintah yang konkret pasar dapat bergerak melalui berbagai peraturan.

Dengan kata lain, apa yang disebut dengan pasar bebas, dan perdagangan bebas, bukan sesuatu yang terjun bebas’ dari langit, tetapi dibikin oleh pemerintah, melalui rapat-rapat di parlemen, di kantor-kantor kementerian, atau di hotel-hotel berbintang. Tidak peduli seperti apa pemerintah itu, baik yang terpilih melalui demokrasi borjuis maupun yang memperolehnya melalui kudeta berdarah. Bahkan, demi pasar, semua bentuk pemerintah dapat menyebar teror dengan aneka cara. (Arianto Sangadji, 2009).

Senada dengan argumentasi Filho dan Johnston, Danial berpendapat bahwa sesungguhnya di bawah kebijakan neoliberalisme ekonomi dunia ternyata tidak mengalami pertumbuhan yang pesat, tapi malah lebih sering tidak stabil, lebih banyak spekulasi.

Kita menyaksikan pula peningkatan utang luar negeri dan pertukaran/perdagangan yang tak setara. Demikian juga terdapat kecenderungan krisis keuangan yang lebih besar semakin sering, sementara kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan antara negeri-negeri Utara (yang makmur) dengan negeri-negeri Selatan (yang dimiskinkan) malah makin melebar (Indrakusuma, 2020).

Sedangkan Pierrer Bourdieau (1998) mengkritisi utopia ini sebagai sekadar sebuah fiksi matematis yang alih-alih mendasarkan klaim-klaimnya pada pembacaan yang objektif atas kondisi riil masyarakat, utopia ini malah dibangun atas dasar-dasar yang abstrak.

Kesimpulan

Seperti kebanyakan spektrum ekonomi dan paradigma birokrasi yang pernah eksis, neo-liberalisme pernah mengalami kegagalan. Hal tersebut berlangsung sejak depresi hebat akibat kehancuran Wall Street. Namun segera setelahnya, diadakan sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944 untuk mengatasi krisis dan mengantisipasi terulangnya depresi ekonomi di masa yang akan datang.

Bila dalam liberalisme-klasik manusia itu makhluk ekonomi (homo economicus) hanya (sekali lagi ‘hanya’) dalam kegiatan ekonomi, pada agenda neoliberalisme manusia diperlakukan sebagai makhluk ekonomi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya (Priyono, 2009). Maka, menurut penulis, neo-liberalisme lebih mirip dengan fundamentalisme agama. Mengapa? Karena akhirnya ia mengatuh setiap sendi kehidupan manusia berserta relasi-relasinya.

Kendati neo-liberalisme dianggap mampu menghasilkan demokrasi, tetap terdapat kritik yang membersamainya. Kritik terhadap neo-liberalisme bertolak dari pandangan bahwa neoliberalisme adalah tahapan tertinggi dari perkembangan kapitalisme. Menurut kalangan ini, penyebab utama keterbelakangan, kemiskinan, represi terhadap hak-hak rakyat miskin, dan kerusakan lingkungan adalah akibat dominasi dari sistem produksi sosial kapitalisme yang kini berwujud kapitalisme-neoliberal (Pontoh, 2010).

Oleh karena itu, alih-alih ingin mendorong demokratisasi, good governance sebagai anak kandung neo-liberalisme justru terjebak pada pradoks kebijakan yang, misalnya, oleh beberapa ahli dianggap menghasilkan kebijakan publik yang tidak demokratis dan tidak peka terhadap permasalahan sosial, seperti pemangkasan anggaran sosial, kontrol terhadap serikat buruh, investasi yang meluas, kerusakan lingkungan dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi (Crotty & Dimsky, 1998; Hart-Landsberg, 2002).

Pada kesimpulannya, good governance, berserta ideologi dominan neo-liberalisme yang mengangkat peran investor dan korporasi global, telah membunuh demokrasi (Manurung, 2006).

Baca juga:

Good governance, secara konseptual, menjadi diskursus publik yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Pemerintah pusat dan daerah secara periodik rajin melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan konsep tersebut dalam aktivitas birokrasi. Aktivis sosial, lembaga donor, hingga akademisi universitas silih berganti menyelenggarakan riset dan mengorganisasi seminar untuk menghasilkan struktur teoritik dan laporan empiris kepada pemerintah dan lembaga donor.

Tidak adanya paradigma alternatif dan miskinnya imajinasi sosial stakeholder dan pegiat masyarakat sipil menjadikan good governance hanya satu-satunya konsep yang dianggap mampu menuntaskan kompleksitas permasalahan Indonesia kontemporer. Maka dari itu, good governance sebagai sebuah paradigma yang setiap saat dapat mengalami falibilisme dan insignifikansi harus senantiasa dicermati secara kritis dan terbalik. Sehingga ia tidak mengalami overglorifikasi, idealisasi, dan kristalisasi.

Daftar Pustaka
  • Adam Smith (1776). “An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations” dalam Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Jakarta Prenada.
  • Bourdieau, Pierre. 1998. The essence of neoliberalism. Le Monde Diplomatique
  • Crotty, Jim & Dymski, Gary. (1998). “Can the Global Neoliberal Regime Survive Victory in Asia? The Political Economy of Asian Crisis”. International Papers in Political Economy, 5(2), 1-47.
  • David Harvey. 2009. Neoliberalism and The Restoration of Capitalist Class. Oxford: Oxford University Press.
  • F.A. Hayek. 1944. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
  • Hart-Landsberg, Martin. (2002). “The Mexican Experience with Neoliberalism: Critical Lessons for Korea and East Asia”
  • Indrakusuma, Danial. 2020. Korporatokrasi: Negara Sebagai Pengabdi Perusahan (Bagian III).
  • Jomo, ed., Globalization under Hegemony: The Changing World Economy (Oxford: Oxford University Press. 2006
  • Jon Shefner. 2007. Review “A Brief History of Neoliberalism” dalam The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 610.
  • Manurung, Martin. 2006. Neoliberalisme adalah Anti-Demokrasi.
  • Priyono, Herry. 2009. Sesat neoliberalisme.
  • Pontoh, Coen Husain. 2010. Dari Kritik Neoliberalisme ke Kritik Kapitalisne-neoliberal.
  • Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. London, Oxford Univerity press.
  • Sangadj, Arianto. Neoliberlisme (Bagian 2). Indoprogress, 2009.
    Krisnaldo Triguswinri