Hak Politik Pelajar yang Dirampas

Hak Politik Pelajar yang Dirampas
©CFR

Bentuk dari pengimplementasian hak politik warga negara bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih atau hak untuk mendirikan partai politik saja.

Dewasa ini sering kali pelajar yang masih duduk di bangku sekolah turut ikut andil dalam menyuarakan suaranya. Gerakan-gerakan pelajar atau aliansi pelajar di berbagai kota pun sudah banyak dibentuk untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, hal ini sangat disayangkan lantaran banyak pelajar yang tertangkap dan disangka hanya ikut-ikutan saja dalam mengikuti aksi.

Seharusnya pemerintah lebih sadar bahwa banyak remaja belasan tahun yang sudah melek akan politik. Apakah selama ini pemerintah sudah menyediakan wadah untuk para pelajar mendiskusikan tentang politik? Apakah politik itu hanya untuk orang dewasa saja? Bukankah siapa saja boleh berpartisipasi dan terlibat dalam politik atau public policy?

Sangat disayangkan memang menganggap pelajar hanya ikut-ikutan dalam menyuarakan suaranya dan kerap kali sering terlontar kata “belum ngerti politik udah ikut aksi”. Padahal yang sebenarnya tidak mengerti politik itu orang-orang yang memberikan labelling kata “hanya ikut-ikutan” karena hak politik yang diatur dalam pasal 25 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik disebutkan bahwa hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar.

Namun, mengapa kelas pelajar yang masih duduk di bangku sekolah yang ikut andil dalam aksi sering dibedakan dengan mahasiswa, buruh, dan gerakan lainnya? Bukankah hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah?

Bentuk dari pengimplementasian hak politik warga negara bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih atau hak untuk mendirikan partai politik saja. Terdapat hak di mana untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik dalam hak politik warga negara.

Pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa bukan hanya sekadar ikut-ikutan saja. Namun, mereka mengetahui di mana terdapat pelaksanaan hak politik yang tidak sesuai dengan jalur yang sesungguhnya. Masih banyak pelajar yang tidak minat menggunakan hak warga negaranya karena kurangnya pendidikan tentang hak politik sehingga mudah diintervensi, diintimidasi, diancam, dan diambil hak politiknya.

Padahal hak politik adalah hak setiap manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi yang berbeda dari makhluk lainnya untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jika itu dipakai oleh para pelajar, berarti mereka sudah mengetahui adanya keburukan dan kebusukan dari situasi politik dan lembaga politik di negaranya.

Beberapa kasus yang lalu, penangkapan pelajar yang ikut demo justru malah diberikan sanksi agar takut dan tidak mengulangi hal tersebut serta terdapat sikap arogansi dan represivitas yang terjadi kepada pelajar oleh oknum aparatur negara. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolahannya karena ikut demo. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan tujuan negara Indonesia yang ada dalam pembukaan UUD 1945, di antaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika banyak pelajar saat aksi yang dinyatakan hanya ikut-ikutan saja, negara bisa dikatakan belum memberikan kecerdasan kepada pelajar tersebut. Sehingga, bukan pelajar yang tidak mengetahui isu politik yang sedang terjadi, namun negaralah yang belum mengetahui bagaimana memberikan edukasi kepada pelajar tentang isu politik serta tindakan reaksi dan aksinya ketika mengetahui bahwa sedang ada penyelewengan kebijakan.

Negara belum bisa membuat sebuah wadah kepada para pelajar yang sudah dini melek akan politik. Banyak partai politik memberikan pengetahuan kepada para pelajar tentang politik hanya saat akan adanya pesta politik. Setelah pesta tersebut sudah digelar dan sudah mengetahui siapa pemenangnya, maka pengetahuan politik tidak pernah lagi diberikan oleh orang-orang politik kepada para pelajar.

Baca juga:

Oleh karena itu, pelajar sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan politik sedari dini, sehingga peran pelajar dalam pengawasan kepada penyelengaraan pemerintahan terjalin secara efektif dan transparan. Karena sesuai namanya, para pelajar adalah orang-orang yang terpelajar.

Ketika orang yang terpelajar hanya dianggap tidak mengetahui apa-apa atau masih dini dalam mengikuti unjuk rasa, berarti ada hal yang belum atau tidak diajarkan negara tentang bagaimana sistem negara demokrasi bekerja dan telah membungkam hak asasi tentang aspirasi, terkhusus hak politik warga negara bagi pelajar yang hilang.

    Hery Prasetyo Laoli
    Latest posts by Hery Prasetyo Laoli (see all)