Hanya Jokowi yang Berani Hadapi Kerasnya Pro-Kontra UU Cipta Kerja

Hanya Jokowi yang Berani Hadapi Kerasnya Pro-Kontra UU Cipta Kerja
©Biro Pers/Setpres

Nalar Politik – Hanya Jokowi, selaku Presiden Republik Indonesia, yang berani menghadapi kerasnya pro-kontra UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian ungkap Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Ade Sudrajat Usman melalui seminar daring bertajuk Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rabu (11/11).

Dalam kesempatan itu, mula-mula Ade bercerita mengenai produktivitas Indonesia membuat undang-undang. Dari sekian UU yang ada, alih-alih harmonis, keberadaannya justru menghambat investasi. Akibatnya, Indonesia kalah saing dengan negara tetangga di mata para investor.

“Indeks kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat,” jelas Ade.

Melalui acara yang diselenggarakan PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Ade kemudian mengaku bahwa hambatan-hambatan tersebut sudah disampaikan KADIN kepada pihak Pemerintah sejak 2003. Namun, menurutnya, hanya Jokowi, di masa pemerintahan hari ini, yang berani mengambil tindakan dengan segala risikonya.

“Tidak ada Presiden yang berani menghadapi pro-kontra seperti yang dihadapi oleh Jokowi saat ini. Jokowi menghadapi pro-kontra itu dan dia nothing to lose demi Indonesia yang lebih maju lagi.”

UU Cipta Kerja sebagai Jawaban

Ade mencontohkan bagaimana menghambatnya izin usaha di Indonesia selama ini yang dikeluhkan pelaku usaha, sehingga penciptaan lapangan kerja melambat.

“Misalnya, saya mau investasi di Jawa Timur, maka saya harus mengurus AMDAL di Jakarta, yang mana prosesnya paling cepat satu tahun dan bisa dua tahun.”

Dari proses perizinan yang lama seperti itu, investor telah kehilangan waktu dan uang yang tidak sedikit hanya untuk perizinan saja.

“Itu baru perizinan tingkat pusat. Belum lagi harus melewati sekian Peraturan Daerah (Perda) turunan dari UU terkait. Misalnya untuk urus IMB, diperlukan izin lokasi hingga urusan administrasi lainnya, semuanya butuh biaya.”

Disahkannya UU Cipta Kerja, menurut Ade, sudah memberikan sinyal yang baik bagi harmonisasi regulasi dan iklim usaha yang lebih kondusif. Meskipun itu masih butuh waktu menunggu aturan turunan dari UU Cipta Kerja untuk pengimplementasiannya.

Disahkannya Omnibus Law ini juga, tambah Ade, menjadi penyempurna bagi upaya pemerintah yang selama ini gencar dalam membangun infrastruktur fisik, demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pembangunan infrastruktur itu perlu ditunjang oleh iklim usaha yang lebih kondusif lagi yang berupa kebijakan (UU Cipta Kerja) yang mendorong investasi lebih besar dan mendukung UMKM sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi.”

Baca juga:

Kebutuhan penciptaan lapangan kerja sangat mendesak karena setiap tahunnya ada sekitar tiga juta angkatan kerja baru di Indonesia. Kondisi banyaknya angkatan kerja ini tidak bisa teratasi jika para pelaku usaha terhambat untuk berkembang dan investor hengkang ke Thailand atau lebih pilih negara lain seperti beberapa tahun terakhir.

Sekarang ini, investor lebih melirik Indonesia dengan adanya UU Cipta Kerja. Selain itu, karena pangsa pasar dalam negeri jumlahnya besar, GDP yang mulai naik, memiliki bahan baku yang bisa dieksplor menjadi mata rantai supply yang lebih baik, pemerintah memberikan porsi tax holiday untuk investasi di atas satu triliun ke atas pada industri yang sifatnya hulu, juga membenahi regulasi terkait pertanahan.

UU Cipta Kerja, meskipun akan lebih membuat Indonesia lebih menarik bagi investor, bagi Ade, tidak mengurangi hak pekerja secara fundamental.

“UU ini bobotnya berimbang bagi pekerja ataupun pelaku usaha. Bahkan di dalam Omnibus Law ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan.”

Menurutnya, yang tidak diuntungkan dari pengesahan UU Cipta Kerja ada dua pihak. Pertama, hilangnya PAD dari Kabupaten/Kota mungkin juga Provinsi. Kedua, serikat pekerja.

“Karena setiap perusahaan boleh menunjuk serikat pekerjanya sendiri-sendiri,” pungkas Ade.