HICON: Hak Rakyat untuk Memilih Tidak Boleh Dihalang-halangi

HICON: Hak Rakyat untuk Memilih Tidak Boleh Dihalang-halangi
Direktur HICON Law & Policy Strategic, Hifdzil Alim

Nalar PolitikHICON & Policy Strategic mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini, sebagaimana dinyatakan Direktur HICON, Hifdzil Alim, adalah langkah “berani” MK dalam menegakkan keadilan substantif demi menjaga marwah serta prinsip electoral justice.

“Putusan ini merupakan bukti bahwa, dalam konteks pemilu, hak rakyat untuk memilih tidak boleh dihalang-halangi karena masalah teknis prosedural, melainkan harus dijamin, dihormati, dan dilindungi,” kata Hifdzil melalui rilis persnya, Jumat (29/3).

Sebagai lembaga pusat kajian strategis yang bergerak dalam isu-isu hukum dan kebijakan publik, HICON menekankan pentingnya jaminan atas penggunaan hak pilih rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu, diharapkan HICON segera menindaklanjuti putusan MK dengan cara melakukan koordinasi bersama pemerintah dalam hal pendataan bagi setiap pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.

“Kami juga mendorong Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendataan serta pemerintah—dalam hal ini Kementerian Keuangan—untuk mendukung langkah Kemendagri dan KPU dalam hal pemberian dukungan anggaran,” lanjut Hifdzil.

Adapun bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, HICON turut mendorong agar aktif mendatangi instansi yang punya kewenangan terkait. Mereka diharapkan aktif meminta keterangan telah memiliki surat keterangan perekaman KTP elektronik sehingga dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 nanti.

“Putusan MK ini dapat menjadi ajang bagi rakyat untuk memanifestikan pilihannya secara bertanggung jawab dan demokratis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan tersebut dalam sidang pleno terbuka. Putusan itu, pada intinya, menyatakan tiga hal penting yang kemudian HICON respons.

Pertama, frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai juga dengan “surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

Kedua, frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai juga dengan “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Ketiga, frasa “hanya dilakukan dalam TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai juga dengan “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Dengan putusan MK itu, HICON berharap Pemilu 2019 ke depan dapat terlaksana dengan damai dan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus terkendala pada teknis prosedural semata.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik