Hoax dan Ancaman Keberagaman

Hoax dan Ancaman Keberagaman
Ilustrasi: SINDOnews

Hanya orang sakit yang menjawab betapa indahnya menebar kebencian (hoax). Benarkah pernyataan itu? Pernyataan itu dihiperbolis karena realitas menunjukkan betapa menebar kebencian tidak berhubungan dengan sakit atau waras. Orang sakit atau orang waras kiranya sama-sama dapat menjadi penebar kebencian. ~ Saur Hatubarat

Pergeseran penggunaan teknologi yang terjadi akhir-akhir ini tentu memberikan tanda tanya besar. Itu karena penyalahgunaannya dalam bentuk hoax yang terbilang cukup besar.

Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju Uni Eropa, penggunaan teknologi benar-benar sebagai penunjang kebutuhan setiap hari. Namun, yang terjadi di Indonesia, teknologi sebagai tuan yang sesekali menjadi virus rusak dalam menata persatuan yang ada. Hoax diterbar di mana-mana.

Terjerembabnya masyarakat dalam menggunakan teknologi komunikasi pada umumnya bahwa ketika masyarakat melihat media tersebut sebagai tuan atas dirinya, bukan melihatnya sebagai hamba yang harus ia kendalikan. Dengan total penduduk Indonesia 256,5 juta jiwa, 132 jiwa di antaranya telah terhubung dengan jaringan internet. Dengan kemudahan internet inilah masyarakat begitu mudah untuk menerima segala informasi.

Begitu dahsyatnya informasi, masyarakat terbawa arus beragamnya informasi yang belum jelas kebenarannya. Ketika arus informasi yang begitu kuat dan penangkalan pengetahuan masyarakat berkurang, ini menjadi sasaran empuk untuk mengkonsumsi informasi yang tidak ada unsur kebenarannya.

Fenomena kurang minat baca literatur saat ini yang menyebabkan begitu banyak masyarakat yang terjebak dalam berita kebohongan. Minimnya tingkat baca terhadap buku literatur membuat masyarakat kurang pengetahuan. Sehingga ketika ada informasi yang sumbernya tidak ada unsur kebenarannya, masyarakat gampang untuk mengamini.

Hoax yang Mengancam

Berita kebohongan yang terus dilakukan di media komunikasi tentu telah merenggut tatanan masyarakat yang hari ini tentu. Itu berdampak pada persoalan dalam masyarakat.

Cermin keberagaman di Indonesia akan menjadi sasaran empuk dalam memuat berita kebohongan yang sudah dilakukan selama ini. Berita kebohongan tersebut menyimpan potensi konflik di dalamnya, terutama konflik secara horizontal yang melibatkan antarwarga masyarakat, baik dari segi suku, agama, organisasi masyarakat, maupun lain sebagainya ketika berisi provokasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa bangsa yang plural seperti Indonesia hanya bisa hidup bersama secara damai jika mereka membuang potensi psikologis yang menjadi media tumbuhnya sikap tidak toleran.

Ketika psikologis masyarakat dipengaruhi dengan adu domba, ujaran kebencian, maupun tindakan memprovokasi, maka akan menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan berpotensi akan terjadi perpecahan. Menjadikan diri perlu ekstra membentengi diri, apalagi masih minimnya kesadaran untuk menjaring nilai positif media sosial.

Belum lagi pengaruhnya yang begitu dahsyat yang secara tidak langsung menjerat penggunanya. Ditambah dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menebarkan kebohongan, kebencian, provokasi, dan isu-isu suku, adat, ras, dan agama (SARA).

Secara tidak sadar, segala lini telah dimasuki dan bahkan dibidik untuk alat pemecah belah kesatuan antarsesama dan keutuhan bangsa. Untuk memudar jaring berita hoax, yang perlu ditanamkan adalah sikap kesantunan. Artinya, setiap orang mampu memosisikan diri untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kesantunan ini bisa tumbuh, baik melalui kesadaran ataupun ada campur tangan orang terdekat, misalnya keluarga.

Kembali Melihat Kebebasan Ekspresi

Gadang-gadang negara demokrasi telah membawa bangsa ini terus meratapi kebodohan dengan kebebasan ekspresi yang dilakukan masyarakat saat ini. Meskipun dalam konstitusi kita memberikan ruang khusus terhadap penghormatan terhadap sederetan kebebasan ekspresi.

Namun, sadar atau tidak bahwa fenomena ujaran kebencian merupakan produk oleh orang-orang yang benar ingin memecahbelahkan persatuan yang ada. Bahwa situs jejaring sosial yang memproduksi segala berita kebohongan tersebut merupakan buah dari salah menafsirkan kebebasan ekspresi tersebut.

Istilah kebebasan berekspresi sebetulnya telah muncul sejak beberapa dekade yang lalu. Semenjak reformasi dan penerapan sekularisme di negara-negara Barat dan Eropa. Tepatnya mendapat pengakuan hukum pada tahun 1948 oleh PPB pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asai Manusia, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas.

Selaras dengan undang-undang ini, hak kebebasan berpendapat juga dianut oleh negara Indonesia yang termuat dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan menjadi sah-sah saja apabila tidak mengganggu keberadaan pihak lain (Dally Wiguna, Kebebasan Ekspresi).

Dengan dalih penggunaan hak asasi manusia, tentu tidaklah cukup menjadi pembenar terhadap setiap tindakan seseorang. Ada pertanggungjawaban di balik penerapannya, terlebih jika ekspresi tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai etika.

Kebebasan berekspresi juga terikat dengan etika-etika yang harus dijunjung nilainya. Kebebasan berekspresi tidak boleh berbenturan dengan etika dan norma yang diterapkan serta melanggar undang-undang sebagai pedoman hidup bangsa.

Kebebasan berekspresi berkaitan dengan keterikatan etika: melarang keras kebebasan berekspresi yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain itu bahwa kebebasan berekspresi tetap melarang mengakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Di sinilah menjadi bahan refleksi untuk masyarakat saat ini bahwa sehingga meskipun dalam konstitusi kita mengakui kebebasan demokrasi dengan ekspresi, namun ada batasan-batasan tertentu. Artinya bahwa ketika seseorang mengekspresikan segala pemberitaannya melalui media sosial, harus tetap menjaga dan mengharagai koridor dari kelompok atau komunitas tertentu, dan juga tidak melontarkan segala kata-kata yang menyudutkan dan ada indikasi provokasi di dalamnya.

Menafsirkan salah mengenai konstitusi tentu kita terjerembab dalam pelanggaran konstitusi. Tentu ini menjadi malah petaka bagi masyarakat saat ini, yang salah menafsirkan berkaitan kebebasan ekspresi.

*Aurelius Decaprio Masar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

___________________

Artikel Terkait: