Idealisme yang Mengekang

Idealisme yang Mengekang
©Medium

“Aku ingin bebas dari semua hal yang mengekang. Tapi seberapa pantas aku untuk kebebasan?”

Hendrik coba terdiam merenung sejenak. Kata “kebebasan” menjuntai dalam pikirannya semenjak bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Citmen yang sangat terobsesi dengan ide libertarian.

Walaupun agak bersinggungan dengan konsumsi bacaan Hendrik yang cenderung sosialis, namun mereka tetap akur menjadi seorang sahabat. Bahkan keduanya memendam rasa.

Pertemuan mereka keluar dari hal lumrah. Tidak pernah membicarakan soal perasaan satu sama lain. Mereka akan selalu hanyut dalam obrolan yang cukup berat, tak mengingat waktu, sampai Kafe Basabasi telah sepi. Selalu begitu.

“Aku tidak sepakat terhadap ide sosialis. Sebab ide ini menginginkan intervensi negara sampai ke ruang privat,” ucap Citmen kepada Hendrik.

“Tidak demikian juga, Cit. Sosialisme itu berhenti pada ekonomi-politik. Tidak pernah merambah sampai ke ruang privat,” sanggah Hendrik.

“Setahu saya, ide yang diajarkan Marxis juga mengatur soal kekayaan yang dimiliki individu. Bahkan kepemilikan individu tidak diakui dalam sebuah negara sosialis,” sambung Citmen sambil membersihkan kacamatanya.

“Benar, Cit. Tapi harus kamu tahu, kepemilikan individu yang dimaksud bukanlah uang yang kamu pegang atau barang yang kamu beli dari hasil keringatmu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah penguasaan ruang publik oleh individu. Contohnya pendidikan, BUMN, dan seluruh sektor yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, di sini negara harus memainkan peran bukan individu,” terang Hendrik sambil menyeruput rokok.

Seperti inilah obrolan mereka di Kafe Basabasi kemarin. Malam ini mereka janjian bertemu di Kafe Margo Mulyo, tepat di pinggir Alun-Ulun Utara, sebuah kafe yang dikelola oleh eks aktivis buruh yang ramah dan bersahaja—biasa disapa Bang Emon. Tempat ini cukup representatif untuk berdiskusi panjang lebar.

“Eh, Hendrik. Sama siapa, bung?” sapa Bang Emon sambil membenarkan kursi.

“Ini, bang, sama teman,” jawab Hendrik.

“Nama saya Citmen, teman nongkrongnya Hendrik,” ucap Citmen sambil berjabat tangan dengan Bang Emon.

“Teman apa pacar? Hayoo…,” sanggah Bang Emon sambil tersenyum.

“Bukan, bang. Tapi kalau dia mau, tak jadikan pacar aja,” sambung Hendrik dengan tawa.

“Oh iya, bung, besok ada rapat buruh. Persiapan menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Bung sudah diskusikan sama teman-teman?” tanya Bang Emon kepada Hendrik.

“Belum, bang. Tapi kayaknya itu menarik kita diskusikan malam ini. Kalau abang tidak sibuk juga sih,” sambung Hendrik.

Setelah memesan kopi, mereka bergeser ke belakang untuk mengambil posisi duduk. Diskusinya akan sedikit serius dari yang biasanya. Karena ini bukan diskursus wacana pengetahuan, tapi benar-benar menyangkut penghidupan ribuan orang.

“Ada beberapa pasal yang akan diubah dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal-pasal yang sebenarnya sangat memihak kepada buruh. Tapi ini masih dalam tahap usulan, belum ada putusan,” terang Bang Emon.

“Pasal-pasal tentang apa saja, bang?” tanya Hendrik antusias.

“Soal penentuan upah minimum, perjanjian kerja, dan outsourcing, serta beberapa pasal yang sangat fundamental. Jadi penentuan upah nanti akan lebih beringas dari sebelumnya diatur oleh PP 78 Tahun 2015 tentang Upah. Benar -benar diberikan sepenuhnya kepada pengusaha untuk menentukan upah minimum,” terang Bang Emon.

“Sebelumnya besaran upah minimum ditentukan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang mengacu pada Permenakertrans No. 21 Tahun 2016. KHL sendiri terdiri dari 60 komponen yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kalau hasil surveinya kawan-kawan kemarin, besaran KHL khusus Kota DIY 2.5 juta. Tetapi karena penentuan upah mengacu pada PP 78 Tahun 2015 tentang Upah, maka besaran KHL hanya penyesuaian dari inflasi dan pendapatan nasional. Tahun berjalan, maka besaran upah DIY hanya 1,7 juta. Ini paling rendah se-pulau Jawa,” sambungnya.

“Berarti perevisian UU Ketenagakerjaan adalah pengukuhan kepentingan pengusaha?” tanya Hendrik.

“Belum bisa kita simpulkan demikian, karena dalam tahap usulan. Jelasnya, semenjak diundangkan tahun 2003, toh juga UMK masih jauh dari besaran KHL. Harusnya yang menjadi acuan layak dan tidaknya upah ya besaran KHL,” jawab Bang Emon.

“Bukannya sudah ada aturan yang mengatur soal KHL? Mengapa tidak diindahkan oleh Dewan pengupahan?” tanya Hendrik penasaran.

“Ya itu, PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tapi masalahnya juga, tidak semua perusahaan mengacu pada UMK. Udah rendah, masih dilanggar lagi,” terang Bang Emon kesal.

“Oh iya, bang. Kan asas hukumnya bilang begini, lex spesialis derogat legi general, hukum khusus menggugurkan hukum yang lebih umum. Kemudian Permenakertrans soal KHL juga gugur dengan asas lex superior derogat legi inferior, hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. PP secara hierarki setara dengan UU dan Permen lebih di bawah dari PP. Apalagi kalau UU hasil revisi nanti mengakomodasi semua usulan yang dikatakan abang,” sambung Hendrik.

“Terus bagaimana pekerja, udah siap bergerak?” tanya Hendrik kembali.

“Di Jakarta kemarin, tepatnya 16 Agustus, sudah ada sebagian buruh yang demo, tapi justru di respons represif oleh aparat. Bahkan usulan yang tadi abang sampaikan ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai hoaks. Supaya bukan hoaks, berarti pemerintah harus melibatkan buruh dalam perevisian UU tersebut,” jawab Bang Emon.

“Walah, pekerja juga dalam kondisi tidak siap. Harusnya gerakan penolakan revisi UU menasional. Semua buruh dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari semua kalangan mahasiswa, harus ikut terlibat dalam gerakan tersebut. Tapi kok kayak gini ya, bang?” tanya Hendrik sambil menggaruk-garuk kepalanya.

“Iya, Hen. Perhatian massa teralih ke soal isu politik praktis bagi-bagi kursi menteri, pemindahan ibu kota negara, ditambah dengan isu sektarian soal agama. Kemudian baru-baru ini soal persatuan diobok-obok isu rasial,” terang Bang Emon.

“Eh, sorry, Citmen. Sedari tadi saya keasyikan diskusi dengan Bang Emon. Gimana menurutmu, Cit, soal upah minimum?”

“Sederhananya gini, Hen. Aku punya perusahaan dan jelas aku punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari usahaku sekaligus mempertahankannya. Nah, karena buruh adalah bagian penting dalam perusahaan, maka aku harus melakukan rekruitmen tenaga kerja kemudian memberi mereka upah yang layak agar usahaku tidak macet. Tapi karena intervensi negara dengan produk hukumnya, maka saya harus menyeleksi pekerja sesuai dengan jenjang pendidikan dan menodongku dengan besaran pajak yang berlebihan. Apa usahaku tidak akan rugi?,” jawab Citmen lugas dengan semangat libertarianisme yang menyala-nyala.

“Jadi gagasanmu soal ekonomi harus bebas sepenuhnya? Landasannya adalah kebaikan hati pengusaha?” tanya Hendrik.

“Lanjutlah diskusi kalian, Abang pergi ke kasir dulu, nengok pembukaan malam ini,” potong Bang Emon sambil berdiri kemudian berlalu.

“Jelas, kebebasan ekonomi. Asumsinya bukan kebaikan hati, tapi kepentingan mempertahankan usahaku sendiri,” sambung Citmen.

“Benar kepentingan. Tapi, Cit, kamu harus bisa bedakan kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Buruh sebagai kelas pekerja yang hanya punya tenaga kerja kepentingannya adalah upah layak dan pengusaha adalah kelas bourjuasi yang menguasai alat produksi yang kepentingannya adalah profit. Kepentingan mereka secara alamiah kontradiktif. Sedang buruh tidak mampu berbuat apa-apa karena segala aturan perusahaan diatur oleh pengusaha. Andaikan mereka dalam posisi setara, negara tidak mesti ikut campur. Tapi faktanya, kan, tidak? Untuk itu negara hadir dengan produk aturannya,” sanggah Hendrik.

Tak terasa malam makin larut. Suasana Alun-Alun Utara sudah mulai sepi. Udara dingin Jogja mulai sampai ke ubun-ubun. Keduanya masih saling bantah-membantah satu sama lain dengan gagasan andal yang mereka punyai. Kemudian sejenak terhenti dan saling menatap ketika mendengar live musik di depan menyanyikan lagu Band Padi yang berjudul Kasih Tak Sampai.

Tetaplah menjadi bintang di langit
Agar cinta kita abadi

Syam
Latest posts by Syam (see all)