Imbas Tahun Politik: Kaum Elite Bersantai, Masyarakat Awam Jadi Korban

Imbas Tahun Politik: Kaum Elite Bersantai, Masyarakat Awam Jadi Korban
Ilustrasi: Tahun Politik

Tahun politik merupakan wacana yang terlaris disebarkan di tahun 2018 ini. Dimulai dari topik panas seperti apakah agama itu politik dan bahkan sampai pada saat topik kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Imbasnya tentu saja bukan hanya melibatkan para petinggi partai politik, tapi juga masyarakat awam. Bahkan itu terjadi pada salah satu tokoh agama, Buya Maarif.

Beliau seorang tokoh agamawan yang berasal dari organisasi besar Islam di Indonesia, Muhammadiyah. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Presiden di World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Ungkapan Buya Maarif yang dapat ditemukan di YouTube maupun jejaring media sosial lainnya sangat menarik perhatian publik. Misalnya, beliau mengatakan bahwa banyak politisi yang tak ingin bertransformasi menjadi seorang negarawan, sehingga imbasnya sangat terasa bagi kita sebagai masyarakat awam. Sangat jarang menemukan seorang politisi yang berkeinginan menjadi seorang negarawan.

Salah satu ungkapan beliau yang juga menarik perhatian itu, yaitu bahwa kebenaran akan mengalahkan emosi. Beliau menekankan bahwa para politisi sebaiknya adil dalam berkompetisi, dan tidak menggunakan kebohongan sebagai alat pelaris penggeraknya.

Ungkapan beliau juga mengisi situs harian Tempo. Pada saat itu, topik yang masih sangat hangat tentang apakah mantan gubernur Jakarta bersalah atas tindakan penistaan agama.

“Jika dalam proses pengadilan nanti terbukti terdapat unsur pidana dalam tindakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 itu, saya usulkan agar dia dihukum selama 400 tahun atas tuduhan menghina Alquran, kitab suci umat Islam, sehingga pihak-pihak yang menuduh terpuaskan tanpa batas,” tulis Maarif dalam artikelnya di Koran Tempo edisi Jumat, 2 Desember 2016.

Ungkapan ini merupakan ekspresi beliau terhadap pihak-pihak yang diuntungkan.

Namun, beliau sendiri sadar kalau bully-an yang tersebar saat itu kebanyakan terdapat di kolom komentar secara terang-terangan. Beliau dijelek-jelekkan, bahkan ada yang mengatakan Buya itu sama dengan buaya.

Padahal, kita mengetahui bahwa beliau bukan berasal dari partai politik melainkan organisasi Islam. Dan ditambah lagi umur beliau bisa disebut telah memasuki umur kebijaksanaan seperti umur mantan presiden kita yang dulu, bapak B. J. Habibie.

Apakah Agama Itu Politik?

Menurut Buya Maarif, agama itu tak sepatutnya digunakan sebagai alat. “Mana mungkin kita menggunakan agama sebagai alat membunuh?” kata beliau.

John Locke, salah satu tokoh filsafat empirisme, pernah mengatakan dalam Letter on Toleration (Surat tentang Toleransi):

… setiap orang harus dengan tulus menanyai dirinya sendiri, dan dengan meditasi, belajar, mencari, dan dengan usahanya sendiri, untuk mendapatkan pengetahuan, tidak dapat dipandang sebagai milik khas orang tertentu.

Para pangeran, memang, lahir lebih unggul dari orang-orang lain yang berkuasa, namun di mata alam, kita setara. Baik itu hak maupun seni dalam mengambil keputusan tidak selalu membawa serta pengetahuan tertentu tentang hal-hal lain, dan paling tidak dari semua agama yang benar.

Karena jika memang begitu, bagaimana bisa terjadi bahwa penguasa di bumi harus berbeda begitu jauh seperti yang mereka lakukan dalam masalah agama?

John Locke menekankan bahwa semua orang terlahir sama, entah itu karena kita lahir dari keturunan raja, maupun yang tidak. Tapi di mata alam, kita sama-sama manusia.

Dalam kuliah terbuka Yale University, Profesor Shapiro menjelaskan bahwa apa makna yang dikandung oleh John Locke ditekankan pada posisi kita sebagai umat beragama. Beliau menjelaskan bahwa posisi kita sebagai umat beragama, yaitu tak lain sebagai penerjemah. Apa yang salah terjadi jika posisi penerjemahan kita menjadi otoriter.

Beliau juga menekan bahwa tak ada orang spesial yang memiliki pengetahuan otoriter dari hasil terjemahannya. Tuhan berbicara melalui kitab. Dan setiap orang harus menerjemahkan kitab suci untuk diri mereka sendiri.

Meskipun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa agama dan politik itu terbagi berdasarkan atas asal tempat dan sejarahnya. Itu diungkapkan oleh Bernard Lewis, sejarawan asal Yahudi Inggris-Amerika.

Lewis dalam esainya yang kini menjadi terkenal The Roots of Muslim Rage, meletakkan argumentasinya sebagai berikut:

Ia memulainya dengan menunjuk pada pemisahan historis antara agama dan politik pada kekristenan dan menyatakan bahwa pemisahan tersebut tidak terjadi pada masyarakat muslim. Tetap melekatnya agama dan politik pada masyarakat muslim, demikian Lewis, karena masyarakat ini tidak mengalami masa-masa Pencerahan, sebuah gerakan ilmiah dan filosofis di Barat yang menentang dogma Kristiani.

Lewis berpendapat bahwasanya kaum Muslim pada suatu waktu mengagumi Barat atas pencapaian-pencapaian mereka, dan bahwa ‘semangat kekaguman dan peniruan tersebut, membuat banyak kaum Muslim membenci dan menolak mereka.’

Dia meneruskannya dengan menambahkan bahwa keadaan ini ‘tak lain dari sebuah benturan peradaban – barangkali tak rasional namun jelas merupakan reaksi sejarah dari sebuah persaingan purba melawan warisan Yahudi-Kristiani, kondisi sekular kita kini, dan ekspansi keduanya di seluruh dunia.’

Bagi lewis, agama Islam dan politik itu tak terpisahkan. Akan tetapi, berbeda dengan Deepa Kumar dalam bukunya, Islam Politik. Dia mengatakan bahwa kekaburan antara agama Islam dan politik itu makin terlihat jelas setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya mengapa terjadi perpecahan kelompok di antara umat muslim.

Jadi bisa dikatakan bahwa perpisahan antara agama dan politik itu terjadi setelah meninggalnya Nabi Besar Muhammad SAW.

Di sini mungkin menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi kita apakah agama telah memasuki tahapan sempurna yang di mana politik tidak bisa mengambil alih agama. Dan ini akan mengembalikan kepada interpretasi Profesor Saphire tentang John Locke, bahwa sejatinya orang beragama itu sama dengan penerjemah yang tidak otoriter.

Apakah “Agama Itu Politik” Bekerja pada Politik Praktis?

Di dalam dunia politik praktis, pembahasan yang sering ditekankan mungkin tentang kapan agama menjadi politik. Namun, sangat jarang membahas bagaimana politik “praktis” itu bekerja.

Mungkin ini bisa dikatakan yang politik dan yang praktis, apakah pantas menggunakan agama sebagai alat? Maka pembahasan kita tentang ini akan berkaitan dengan utilitas, itu tidak lain utilitarianisme.

Pemahaman tentang utilitas memiliki pengertian bahwa sejatinya manusia itu bisa diukur berdasarkan alat yang dimilikinya. Ini persoalan pencarian kenikmatan (pleasure seeking) dan juga sebaliknya, menghindari kesakitan (pain avoidance).

Jelasnya, bagaimana memaksimalkan utilitas. Isme ini diperintis oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf berkebangsaan Inggris.

Jika kita melihat dalam politik praktis, dan juga berdasarkan utilitas, ini bukan persoalan bagaimana agama itu digunakan sebagai alat politik, melainkan bagaimana para politikus beragama memperalat masyarakat umum agar menjadi simpatisan dan sekaligus pendukungnya.

Dalam teori keuntungan bersama saja, misalnya, David Gauthier, seorang filsuf berkebangsaan Kanada dan Amerika mengatakan bahwa akan selalu ada yang hierarki dalam pergerakan politik. Tapi, ini jika dilihat dari teori keuntungan bersama. Akan bermakna lain jika kita tak tahu keuntungan apa yang kita dapatkan jika kita mendukung ideologi partai tertentu.

Hierarki inilah di dalam dunia politik yang menurut penulis memberikan imbas yang sangat banyak. Masyarakat awam pun ikut menjadi korban, sedangkan para kaum elite politik yang berbeda ideologi dan isme-nya bersantai dan berukun bersama.

Bukan agama yang memperalat orang awam, tapi orang yang beragama memperalat orang awam. Agama itu tak berwujud, yang berwujud itu orang yang beragama. Buruknya, yang menerima dampak tersebut bukan hanya orang itu.

___________________

Artikel Terkait: