Dalam perjalanan 29 November dari Palu menuju Jakarta via penerbangan salah satu maskapai swasta sepulang dari agenda Munas XI KAHMI 23-28 November 2022, saya menulis catatan kecil terkait hasil amatan dan diskusi. Ya, tentang independensi KAHMI yang sempat diperbincangkan di dalam dan di luar KAHMI. Tentang suksesi Munas KAHMI hubungannya dengan agenda politik 2024.
Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) baru saja digelar di kota Palu Sulawesi Tengah. Perhelatan nasional yang berlangsung tanggal 23 sampai 27 November 2022 itu bertujuan untuk evaluasi, proyeksi dan regenerasi. Evaluasi program selama lima 2017-2022 <20172022> dan proyeksi agenda 2022-2027 <20222027>. Tentu tak kalah penting regenerasi kepemimpinan; suksesi pimpinan KAHMI. Menurut amatan dan pengalaman, semakin ke sini penyelenggaraan Munas KAHMI semakin baik.
Voting elektronik (electronic voting) atau jamak disebut e-voting membuktikan bahwa KAHMI semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Metode itu berhasil lancar tanpa kendala. Dalam waktu tak sampai dua menit, hasil voting sudah terpampang di layar.
Hasil voting diterima peserta tanpa ragu. Hanya ada dua hal yang menjadi catatan berdasarkan pandangan peserta; soal tidak adanya keterwakilan perempuan yang terpilih dari sembilan nama dan tujuh nama presidium KAHMI terpilih berlatarbelakang politisi. Dua lagi non-partai politik. Mereka itu; Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Ahmad Yohan (PAN), Heman Khaeron (Demokrat), Saan Mutofa (NasDem) , M. Rifkinizamy Karsayuda (PDIP), Abdullah Puteh (non-paryai), Romo H.R.M Syafi’i (Gerindra), Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) dan Sutomo (pengusaha). Masing-masing urutan mulai dari suara terbanyak.
Hanya dua keresahan itu. Soal absennya perempuan yang terpilih dan dominasi politisi. Tawaran solusi untuk persoalan itu saya dapat dari Ridwan Laode Bona, seorang alumni HMI asal cabang Malang, mantan PB HMI tahun 2008-2010 <20082010>. Idenya, mesti ada tiga surat suara. Tiga klaster pilihan; klaster politisi, klaster profesional dan klaster pengusaha. Jadi majelis daerah dan wilayah selaku voter akan disuguhkan tiga surat suara.
Masing-masing klaster tiga atau lima nama yang akan dipilih. Harapannya, sembilan atau lima belas presidium KAHMI itu mewakili semua unsur latar belakang berbeda. Politisi, profesional dan pengusaha.
Klaster politisi ini diharapkan menjadi garda terdepan untuk menjaga agenda keislaman dan keindonesiaan secara politik. Klaster profesional semisal akademisi, birokrat, dokter, pengacara dan sejenisnya untuk memimpin bakti alumni HMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Klaster pengusaha tak kalah penting. Kemandirian alumni HMI di bidang ekonomi dapat ditopang melalui gerakan entrepreneur, pun juga menjadi mitra pembangunan pemerintah di sektor swasta.
Baca juga:
- Jika KAHMI Deklarasikan Anies Jadi Capres, Berarti Ia Tidak Tuntas Ber-HMI
- Mahasiswa di Antara Kekhawatiran, Harapan, dan Panggilan
Soal keterwakilan perempuan, ini sebaiknya dibahas dalam rembug-rembug luar forum. Tidak bisa juga serta merta perempuan diberi “privilege” tanpa tanding demokratis. Alumni HMI-wati juga terlatih untuk berkontestasi dan tidak akan terima hanya diberi slot tanpa musyawarah dan pemilihan.
Agaknya ide Ridwan Laode Bona bisa menjawab resah peserta Kongres Palu. Ini masukan buat Bang Ahmad Doli Kurnia beserta delapan presidium lain untuk Munas 2027 mendatang.
Apa keresahan yang lebih meresahkan? Ya, soal KAHMI dan Pilpres 2024. Di sini yang alot. Terlalu banyak kecurigaan yang mencuat.
Pertama soal Presiden Jokowi yang tidak jadi hadir membuka Munas KAHMI. Beliau akhirnya diwakili Wapres Ma’ruf Amin. Sebagian menduga disebabkan karena kehadiran Anies Baswedan, sebagian menilai itu sesuatu hal yang biasa saja. Wajar warga organisasi kemasyarakatan akan merasa tersanjung jika Presiden hadir seperti Munas sebelumnya di Medan. Lepas dari ragam orientasi politik KAHMI yang memang beragam.
Hal yang wajar jika dalam Munas KAHMI, Anies Baswedan disambut dengan gembira dan lebih riuh oleh sesama alumni HMI. Tidak perlu ditafsir-tafsir. Ia ingin menduduki posisi Presiden setelah terakhir pernah Jusuf Kalla sebagai Wapres itu hal lumrah. Apa yang disampaikan kakanda JK pada pidatonya dalam Munas KAHMI itu sudah tepat. Memotifasi keluarga besarnya untuk bisa lebih hebat darinya. Agar dapat mengabdi untuk negeri.
Banyak pihak luar tidak memahami bahwa independensi organisatoris tidak memungkinkan KAHMI untuk dikooptasi dan digeret untuk kepentingan politik manapun. KAHMI akan selalu menjaga jarak yang sama dengan kepentingan manapun. Baik itu secara ekstern apalagi intern. Faktanya bahwa tujuh dari sembilan presdium KAHMI terpilih kemarin itu berasal dari enam Partai berbeda; Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PDIP dan Gerindra.
Nah, tudingan atas kecenderungan KAHMI secara lembaga terhadap bakal capres tertentu terbantahkan. Toh selain Anies, Prabowo juga yang kabarnya akan “nyapres” juga hadir sebagai narasumber seminar. Sama porsinya dengan Anies. Bedanya Prabowo sebagai menteri, Anies sebagai alumni dan tokoh KAHMI yang juga akademisi.
Jika kita urai lagi, presidium perwakilan partai di KIB (baca: Golkar, PAN) yang juga mempersiapkan Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto atau nama lain juga ada di presidium. Begitu juga bacapres Puan Maharani, ada satu presidium KAHMI yang dari PDIP.
Halaman selanjutnya >>>
- Independensi Fraksi KAHMI; Catatan tentang Keterwakilan dan Kepentingan Pilpres - 4 Desember 2022
- Pembangkangan Sipil dan Kebijakan Pandemi - 19 Juli 2021
- Gejolak Sosial-Ekonomi dan Masa Depan Aktivis Mahasiswa - 18 Juni 2021