Nalar Politik – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama Kemendagri terjun langsung menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan sosialisasi tersebut menyasar kampus-kampus seluruh daerah di Indonesia.
Diterangkan Rektor IPDN Hadi Prabowo, sosialisasi tersebut seturut dengan imbauan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya adalah memberi penjelasan terkait materi muatan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
Tim dari pihaknya pun sudah disebar ke seluruh daerah. Pelaksanaan sosialisasi ini tetap dalam koridor protokol kesehatan.
“Sosialisasi harus dilakukan meski pandemi Covid-19. Sosialisasi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.”
Seperti dilansir RMco.id, IPDN memiliki peran strategis menyosialisasikan UU Cipta Kerja sebagai kampus kawah candradimuka ilmu pemerintahan. Ini menjadi upaya dalam mencegah munculnya berita bohong alias hoaks yang membuat UU Cipta Kerja jadi kontroversial.
“Sosialisasi ditujukan untuk inventarisasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pengusaha atau pekerja. Sosialisasi itu juga akan dijadikan masukan bagi Kemendagri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja.”
- Kebebasan Ekonomi dan Hak Sehat di Masa Pandemi - 31 Juli 2021
- Agenda Politik 2024 di Balik Revisi Statuta UI - 25 Juli 2021
- Megawati Paling Diuntungkan atas Kejatuhan Gus Dur - 24 Juli 2021