Jelang Pilkada 2020, Jangan Kambing-Hitamkan Politik

Jelang Pilkada 2020, Jangan Kambing-Hitamkan Politik
©Wordpress

Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada 2020, di Indonesia tinggal menghitung hari. Para elite politik ataupun ketua partai sudah menyiapkan calon yang mereka akan usung dalam konstestasi lima tahunan mendatang.

Para calon pun sudah mencari sensasi dan eksistensi ke sana-kemari. Mereka mencari pendukung dengan silaturahmi. Tidak lupa pula visi dan misi setiap calon pun sudah dipersiapkan matang-matang. Meski sesungguhnya semua calon beritikad baik, yakni membangun dan menyejahterakan masyarakatnya.

Politik asalnya bagus. Akan tetapi, karena masyarakat melihat di layar televisi banyak politikus yang tertangkap KPK, mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dan berkembangnya budaya money politic, pantas saja jika masyarakat desa berstigma. Bahwa politik itu jahat, kotor, tipu daya, dan kelicikan.

Dalam terminologi yang sesungguhnya, politik itu sendiri mencakup beberapa pengertian yang positif. Pengertian yang pertama politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Dan yang keempat, politik merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Melihat sisi historis, politik sudah ada sejak zaman nabi, bukti konkret adanya peperangan (jihad fii sabilillah) antara rasulullah melawan orang kafir. Tujuanya tidak lain demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan misi dakwah penyebaran agama islam di masa itu. Ketika dilihat pada masa itu, nabi sebagai pemimpin menghendaki adanya suatu negara yang aman dan damai.

Menurut sejarah di Indonesia sendiri, sebelum merdeka, sudah terdapat beberapa kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan monarki, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit. Menurut Ibnu Abi Rabi’, sistem monarki ini bertujuan supaya ia dapat menegakkan keadilan kepada rakyat dan menghapus kezaliman.

Ibnu Abi Rabi’, dalam suluk al malik fi ta’bir al mamalik, berpendapat bahwa Kepala Negara itu harus orang terpuji, jujur, dan adil. Dari pernyataan Ibnu Abi Rabi’ tersebut, seharusnya masyarakat sekarang dapat memilih dan memilah dalam pilkada mendatang atau dalam setiap pesta demokrasi. Tahu mana yang sekiranya mampu atau layak untuk dijadikan pemimpin.

Baca juga:

Akan tetapi, terkadang masyarakat mudah tergoda dengan adanya budaya politik uang, sehingga lalai dalam memilih mana kandidat. Masyarakat kurang teliti dalam memilih kandidat atau calon pemimpin, sehingga tidak jarang jika di Indonesia sendiri masih banyak pejabat yang melakukan tindak korupsi.

Selain itu, polemik yang biasa timbul di masyarakat, terdapat pertarungan sengit antar-masyarakat hanya karena perbedaan pilihan. Kurangnya rasa toleransi inilah yang menjadikan masyarakat tidak kenal satu sama lain. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, antar-masyarakat sampai adu fisik hanya karena beda pilihan.

Mengingat pemikiran Al-Ghozali, Al-Farabi, Ibnu Abi Rabi’, setuju dengan pemikiran Aristoteles, yang mengemukakan bahwasanya asal mulanya ada negara karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lain. Sehingga Al-Farabi mengibaratkan bahwasanya Negara Utama bagaikan organ manusia yang berfungsi dengan tugasnya masing-masing dan mencegah dari penyakitnya.

Diakui atau tidak, kenyataannya demikian. Tidak mungkin seorang Kepala Negara melakukan tugasnya sendirian. Tentunya ada bawahan atau menteri, bahkan masyarakat yang membantu dalam merealisasikan visi dan misinya. Inilah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk tujuan bersama.

Akan tetapi, faktanya, masyarakat tidak sepakat dan sulit untuk bersinergi dalam membangun satu tujuan bersama. Hanya karena yang menjadi pemimpin bukan pilihannya. Hal yang seperti ini perlu dibenahi. Bahwa setiap kandidat atau calon pemimpin memiliki tujuan yang sama, yakni demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Kurangnya pengetahuan tentang politik, sehingga tidak jarang jika masyarakat mengambing-hitamkan politik. Untuk itu, dirasa sangat perlu ada sosialisasi atau sekolah politik yang diselenggarakan dari pemerintah. Supaya masyarakat tidak lagi mengambing-hitamkan politik dan dapat memilih para calon pemimpin yang baik.

Juga supaya masyarakat yang mau maju dalam kompetisi politik untuk mempersiapkan dirinya dengan baik, supaya negara Indonesia yang kaya akan kekayaan alam ini dapat lebih maju.

Baca juga:
Fathurohman Wahid

Latest posts by Fathurohman Wahid (see all)