Jika Politik Identitas Tidak Berdaya, Mengapa Politik Uang Perkasa?

Jika Politik Identitas Tidak Berdaya, Mengapa Politik Uang Perkasa?
©Univ. Pakuan

Jika Politik Identitas Tidak Berdaya, Mengapa Politik Uang Perkasa?

Selain hasrat untuk koalisi mengasyikkan, pembicaraan tentang hasrat politik identitas dan politik uang tidak kalah menariknya menjelang Pemilu 2024. Sejumlah pernyataan terbuka yang dikemukakan oleh kalangan pengamat dan intelektual di ruang publik turut mempertanyakan kembali tentang momok politik identitas dan bahaya politik uang.

Saat ini, hasrat politik identitas dinilai oleh sebagian pihak sudah mulai kendor. Politik identitas sebagai obralan yang tidak laris lagi. Ia dianggap sudah tidak relevan karena sajian informasi yang membludak melalui media sosial dan internet yang memberitahukan pada kita seputar apa sesungguhnya ingar bingar kehidupan politik.

Perwujudan narasi yang rapuh dan dangkal tentang politik identitas yang disebarkan melalui pembicaraan ke teks tertulis di media sosial tidak lebih dari ampas yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa yang majemuk.

Seorang figur calon presiden yang diusulkan oleh koalisi mendapat tantangan lantaran dia pernah menggiring posisinya dalam lingkaran politik identitas pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi di beberapa waktu yang lalu.

Di mana ada hal yang berulang-ulang, di situ pula ada hal yang tidak terduga dan baru. Satu hal akan berbeda ketika politik identitas tidak lagi dihubungkan dengan jejak-jejak dari peristiwa politik sebelumnya sekaligus telah dilupakan oleh banyak orang.

Hanya karena sekali mengalami peristiwa politik identitas di masa lalu, maka seseorang masih dicurigai akan mengembalikan dunia anti toleransi atau anti kemajemukan bangsa jika dia diusung dalam pemilu presiden.

Pengalaman politik identitas yang mengancam keutuhan bangsa ternyata menjadi gambaran awal dan rambu-rambu bagi seseorang yang dicalonkan atau tidak oleh partai politik dalam kontestasi pemilihan presiden ke depan.

Meskipun tidak bermaksud untuk menyebarkan politik identitas, masyarakat pemilih sudah telanjur mengenal sosok calon presiden yang akan dikelilingi oleh pergerakan populisme atau ekstremisme agama.

Baca juga:

Bukankah kekerasan simbolik melalui politik identitas lebih berbahaya daripada kekerasan politik? Orang sudah mengetahui bahwa politik identitas lebih lama daya tahannya dalam sejarah kehidupan politik ketimbang politik uang di negeri kita.

Sementara itu, politisasi agama justru turut menciptakan politik identitas. Ia merupakan bentuk perseteruhan politik yang dilandasi oleh apa-apa yang membuat mereka terpinggirkan dan siapa yang melakukannya, sehingga membuat generalisasi atas keadaan sekarang seperti yang kita hadapi.

Politik identitas tidak lebih dari oposisi duaan: “tinggi” dan “rendah,” “hitam” dan “putih,” “orang luar” dan “orang dalam,” dan sebagainya. Politik identitas yang menjelma dalam polarisasi yang sangat tajam antara cebong dan kampret atau kadrun dan sejenisnya. Peristiwa politik pemilu sebelumnya sebagai jejak dan bekas tidak terlupakan (ditengarai sejak Pemilu 2019) sempat mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan.

Tetapi, tuduhan atas politik identitas itu masih ada, yang disematkan pada sosok yang akan dicalonkan menjadi calon presiden. Ia bisa saja dibantah dan diluruskan melalui juru bicara partai politik atau koalisi pengusung. Kelak, sosok calon presiden masih akan dinilai tingkat keterpilihan oleh masyarakat pemilih.

Dari hasil rilis lembaga survei juga membantu kita untuk melihat sejauh mana sosok yang lebih cenderung dipilih oleh warga dengan segmen pemilih yang beragam. Kita menanti hasil pemetaan dari lembaga survei tentang potensi konflik akibat politik identitas dan sebarannya di beberapa wilayah tanah air.

Sejauh ini, kecenderungan pilihan masyarakat masih sekitar calon presiden dan prediksi atas koalisi untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden yang masih bersifat temporal dan kekinian.

***

Francis Fukuyama (2018) dalam sebuah kuliahnya yang diposting di kanal YouTube pada Kamis (19/7/2018), di situlah muncul pertanyaan, apakah politik identitas berbahaya? Dia menyatakan satu tema tentang bagaimana kita melawan politik identitas.

Amerika Serikat (AS), sang kampium demokrasi menjadikan politik identitas sebagai ‘teori ras kritis’. Meskipun terdiri dari ragam ras, agama, etnisitas, gender, dan orientasi seks, semuanya menjadi kekayaan bangsa.

Halaman selanjutnya >>>
Ermansyah R. Hindi