Jilbab dan Merayakan Otoritas Tubuh Perempuan

Jilbab dan Merayakan Otoritas Tubuh Perempuan
Irnawati

Alhamdulillah, kamu sudah dapat hidayah. Barangkali seperti ini ungkapan yang akan ditujukan kepada mereka yang baru saja memutuskan berjilbab; membuat otoritas pada tubuh perempuan.

Dengan berjilbab, seakan-akan tingkat keimanan seseorang menjadi meningkat, ia tampak lebih religius karena ketaatannya. Namun kemudian, apa yang terjadi ketika perempuan melepas jilbabnya?

Saya bukan moralis misoginis nyinyiris. Jadi, persoalan jilbab terkait dengan moral, hidayah, iman, agama, ketataan atau bentuk kesalehan lainnya bukan ranah yang ingin saya komentari. Persoalan hidayah, keimanan, ketaqwaan, dan kesalehan tidak ada hubungannya dengan sehelai kain penutup kepala bernama jilbab.

Yang saya tahu, pakaian itu tidak beragama. Manusialah yang membuat pakaian tersebut menjadi beragama.

Melihat bagaimana artis Rina Nose menjadi bulan-bulanan netizen karena keputusannya melepas jilbab adalah contoh bagaimana, dalam praktik sosial, perempuan terus dituntut dan ditekan untuk menunjukkan ruang kesalehan dan ketaatan melalui tubuhnya. Akun instagram Rina Nose langsung banjir komentar negatif bernada penghakiman karena keputusannya melepas jilbab yang selama ini banyak orang anggap sebagai simbol ketaatan agama.

Belakangan, artis yang berprofesi sebagai komedian sekaligus presenter ini juga santer diisukan telah berpindah agama. Tentu tak masalah, sebab urusan agama adalah ranah privasi Rina yang tidak perlu kita campuri.

Apa pun itu, mau menjadi penyembah batu sekalipun, seharusnya masyarakat bersikap bijak dan cerdas bahwa memilih keyakinan adalah hak asasi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, tidak perlu menjadi kawanan zombie yang nyinyir perihal agama yang dianut oleh Rina.

Rina bukanlah artis pertama yang memberanikan diri membuka jilbab. Dan dia bukanlah satu-satunya artis yang pernah dihujat terkait keputusannya tersebut. Beberapa artis yang lebih dahulu membuka jilbabnya, antara lain Dewi Hughes, Trie Utami, dan belakangan artis Marshanda juga tak luput dari hujatan netizen terkait keputusan mereka melepas jilbab.

Saya tidak begitu kaget dengan kejadian seperti ini. Hanya saja, rasanya sangat sumpek membaca komentar bernada hujatan dan penghakiman atas keputusan Rina. Netizen mendadak menjadi barisan polisi moral yang siap melakukan perundungan terhadap tubuh perempuan yang tak lagi berbalut jilbab.

Atas perundungan tersebut, maka pengobjekan tubuh perempuan terbagi pada segregasi perempuan “berjilbab” dan perempuan “tidak berjilbab”. Perempuan berjilbab dipandang lebih religius dan taat agama, sedangkan perempuan yang tidak berjilbab akan selalu dipertanyakan tingkat keimanannya. Terlebih bagi mereka yang membuka jilbabnya, mereka akan “dinistakan” karena dianggap mempermainkan simbol agama dan mengumbar aurat.

Perundungan terhadap perempuan yang memutuskan untuk membuka jilbabnya sama saja menyudutkan perempuan muslim lain yang tidak berjilbab. Karena penghormatan terhadap pilihan-pilihan rasional perempuan terhadap otoritas tubuhnya sendiri sama sekali tidak diakui. Tak jarang, satu perempuan akan menyerang perempuan lainnya sebagai bentuk penghakiman atas keputusannya melepas jilbab.

Mereka yang mem-bully Rina Nose adalah mereka yang selalu menggunakan dalih agama untuk membenarkan tindakan bullying yang mereka lakukan. Seperti yang diamini banyak orang bahwa jilbab adalah perintah agama (Islam). Titik.

Membicarakan jilbab di luar konteks itu, maka bersiaplah diri Anda akan menjadi public enemy. Anda akan ikut dihujat dan dituduh sebagai orang yang tak paham agama, menentang syariat, dan tak paham Islam. Camkan itu!

Kita sedang disibukkan dengan masyarakat hipokrit yang tengah mengelu-elukan moralitas dan agama. Jurang intoleransi kian melebar karena sentimen agama yang disulut di sana-sini. Pilihan untuk melepas jilbab sebagai wujud hak perempuan dalam kebebasan berpakaian juga tak luput dari kritikan yang selalu dikaitkan dengan identitas keberagamaan.

Padahal, jika mau menyingkap sejarah, tradisi jilbab bukanlah monopoli Islam saja karena jilbab dapat dijumpai pada ritual agama lain yang sudah mempraktkkan jilbab terlebih dahulu sebelum Islam lahir (baca: Yahudi dan Kristen). Tapi, entah kenapa urusan selembar kain bernama jilbab ini selalu diributkan dan menjadi kontroversi di negara ini.

Membicarakan jilbab tentu tak bisa lepas dari tubuh perempuan yang selalu menjadi pengobjekan. Dalam feminisme, tubuh perempuan adalah target dari dominasi patriarki. Oleh sebab itu, tubuh perempuan dinilai harus ditundukkan, diatur, dan dipatuhkan dengan jilbab. Maka tak heran jika banyak tafsir misoginis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai sumber dosa.

Dalam sistem patriarki, sering kali dijumpai dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagian masyarakat meyakini bahwa tubuh perempuanlah yang dianggap sebagai pemicu terjadinya pemerkosaan. Pandangan negatif tersebut semakin mengamini bahwa ketelanjangan tubuh perempuan seharusnya ditutup dengan jilbab. Lagi-lagi, tubuh perempuan menjadi kambing hitam dan kehilangan otoritasnya untuk menolak tudingan misoginis yang semakin menyudutkannya.

Persoalan otoritas tubuh menjadi kian pelik ketika negara dan masyarakat turut mengatur otonomi tubuh perempuan yang dituangkan dalam kebijakan Peraturan Daerah seperti Perda Syariat yang diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Pada perkembangannya, penerapan Perda tersebut menuai kritik karena kebebasan perempuan dalam berpakaian dinilai telah dikebiri lewat kontrol kekuasaan dan pemaksaan pemakaian jilbab.

Sekadar sebagai catatan bahwa sesungguhnya jilbab sarat akan makna yang sangat majemuk. Namun sayangnya, narasi besar akan jilbab selalu dibangun atas dasar tafsir tunggal terkait agama. Padahal, urusan selembar kain ini tak bisa hanya dimaknai sebagai penutup kepala yang biasa dikaitkan dengan aurat, kesopanan, kesalehan, ketaatan, ataupun nilai-nilai moralitas.

Wacana jilbab seharusnya digali lebih komprehensif dan dikomunikasikan pada wacana lintas agama, budaya, gender, kelas sosial, isu politik, simbol opresi, perlawanan dan pembebasan, serta opsi dari kapitalisme industri fashion. Meletakkan wacana jilbab pada kajian yang komprehensif semata-mata agar kita tidak mudah terjebak pada pola-pola penghakiman atas pilihan berpakaian seseorang.

Jilbab bisa dimaknai sebagai simbol opresi. Namun, dalam postfeminisme, wacana jilbab juga bisa bermakna sebagai simbol pembebasan bagi tubuh perempuan itu sendiri dalam memilih apa yang ingin ia pakai untuk tubuhnya. Kontroversi tentang wacana jilbab seharusnya tak lagi menggiring pada penghakiman perempuan akan kekuasaan tubuhnya.

Sudah saatnya memberikan penghormatan atas otoritas tubuh perempuan. Bentuk paling sederhana untuk merayakan dan merebut kembali ruang negosiasi atas otoritas tubuh ialah dengan memberikan kebebasan perempuan dalam berpakaian, apakah akan memakai jilbab atau tidak.

Tidak perlu melakukan penghakiman dan diskriminasi terhadap pilihan rasional tersebut. My body is my authority. Bagi perempuan, kontrol penuh atas tubuh adalah bentuk kebebasan yang perlu untuk dicapai.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by N. Irnawati (see all)