Kafir Politis dan Politik yang Kafir

Kafir Politis dan Politik yang Kafir
©Chirpstory

Kafir politis lebih memburu elektabilitas, bukan menemukan penegasan pada makna religiositas.

Beberapa bulan lalu, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama (NU), muncul putusan tentang ungkapan kafir yang tidak merujuk pada warga non-muslim. Keputusan itu memunculkan ragam pro-kontra.

Dilihat dari perdebatannya, tentu ini bukan wacana baru di setiap momentum politik. Selain konsep ‘auliya yang hangat didebat, terminologi kafir pun sangat debatable, apalagi jika ditarik ke arena politik. Dari perdebatan yang terus berlangsung seputar terminologi itu, memunculkan dua persepektif: kafir secara teologis dan kafir dari perspektif sosiologis.

Saya tidak ingin membahasnya dari perspektif teologis atau qur’ani. Pertama, agama mana pun tidak datang untuk menolak kaum agama yang lain dari konsep-konsep yang ia sodorkan. Demikian pula dengan istilah kafir.Sampai di situ, bisa dipahami bahwa istilah kafir tidak ingin diperdebatkan untuk menyudutkan atau menolak satu agama tertentu.

Yang kedua, bagi saya, ukuran kafir secara teologis adalah wilayah otoritas Tuhan. Tuhan punya klasifikasi tersendiri terhadap sesiapa yang dipandang-Nya sebagai kafir.

Sebagai manusia, saya mencoba menarik term kafir tersebut ke ruang sosiologis. Ini dimaksudkan agar term kafir lebih berfungsi dalam pergaulan sosial keseharian.

Lagi pula, apa artinya debat teologis yang menguras habis energi—yang sudah tentu menjadi klasifikasi Tuhan—tanpa sumbangsih sosiologis yang besar? Ibarat memperdebatkan selera makanan orang lain dengan ukuran selera kita.

Pertama-tama harus dipahami bahwa istilah kafir adalah istilah langit (teologis). Selain karena sumbernya dari kitab, kategorisasi itu bernaung dalam otoritas Tuhan.

Istilah ini kemudian mewacana dalam realitas keseharian karena persentuhannya dengan realitas sosial kemanusiaan. Mau tak mau, agar lebih berfungsi di ruang sosial kemanusiaan, istilah kafir itu kemudian harus ditarik ke “bumi” sebagai istilah sosiologis.

Tapi, terkadang karena kepentingan politik yang sempit, istilah kafir kemudian bisa ditafsir dan dikontestasikan mengikuti selera politik. Padahal, term kafir juga bisa ditafsir secara sosiologis demi visi kemanusiaan bersama. Tergantung kita, mau menaruhnya demi kekuasaan politik yang sempit ataukah difungsikan sebagai istilah teologis di ruang praktik sosial.

Baca juga:

Pertama-tama, kafir yang dalam diskursus ini lebih saya artikan sebagai bentuk “penolakan atas visi kemanusiaan universal”. Mereka yang menolak kebenaran, menolak cita kemanusiaan, menolak HAM, menolak intelektualitas, menolak kemerdekaan, menolak kebaikan, menolak keharmonisan, menolak cinta kasih, menolak kedamaian, menolak keadilan, menolak segala macam kebaikan dan nilai kemanusiaan adalah kafir. Sederhannya, kafir adalah mereka yang absen rasa kemanusiaannya.

Memang permainan istilah kafir kemudian menjadi demikian politis jika jatuh di arena politik. Terminologinya pun direduksi dalam makna yang lebih kalkulatif bahkan sentimentil. Otomatis soal orang yang dianggap tidak sekepercayaan, bahkan dalam skala paling politis, adalah jumlah umat beragama yang sejalan dengan kalkulasi kekuasaan.

Karena seringnya istilah kafir tereduksi dalam makna demikian, maka muncul anggapan bahwa mereka yang minor dalam jumlah, namun berbeda keyakinan agamanya dan pilihan politiknya, rentan dilabeli kafir. Sebaliknya, jika yang berbeda agama dan dukungan politik adalah mayoritas, maka stempel kafir sulit, bahkan menjadi tidak berlaku. Alhasil, label kafir adalah label politis, hasil kalkulasi kekuasaan.

Kafir Politis

Kafir itu istilah teologis (qur’ani), yang jatuh di lapangan politik lalu berubah jadi term politik. Untuk hal yang ini, saya ingin menyebutnya dengan istilah “kafir politis”.

Kafir teologis berbeda dengan kafir politis. Kafir teologis adalah kafir yang absolut menjadi otoritas Tuhan. Saya tak ingin mencampurinya apalagi memberi indikatornya. Dengan kata lain,untuk men-judge seseorang kafir. Ini kemudian menjadi kerahasiaan-Nya.

Kafir politis adalah istilah kafir yang dipermainkan karena justifikasi sepihak pada kelompok yang berbeda agama dan selera politik dengan kelompok tertentu. Istilahnya, karena perbedaan kepentingan politik, istilah kafir kemudian diredefinisi secara total oleh mereka yang ingin berkuasa. Salah satunya dengan menjajal interpretasi, dan dominasi istilah kafir.

Kafir politis adalah mereka yang menggunakan ayat suci sebagai dalih pengafiran demi urusan-urusan politik. Ayat suci di tangan orang-orang yang begini, bergerak seiring bandul kekuasaan. Ke mana nafsu kekuasaan bertiup, ke sana interpretasi tafsir diarahkan. Ayat suci kemudian jadi “alat suci” karena diperalat demi kepentingan politik praktis yang sempit. Bahkan—kalau tidak ingin disebut memecah—akan memberi jurang lebar bagi hubungan antaragama dan kelompok-kelompok masyarakat.

Tafsir ayat suci yang seharusnya menyatukan, justru berubah jadi jurang yang memisahkan disebabkan perbedaan dukungan politik. Kafir pada akhirnya lebih berfungsi tidak dalam makna kemanusiaan, melainkan diperdebatkan karena kursi kekuasaan. Sensitif dalam politik, tapi tidak berfungsi dalam interaksi keseharian. Tak heran kafir kemudian menjadi wilayah direduksi maknanya makin sempit, hanya untuk menegasikan orang-orang yang berbeda agama (non-muslim).

Padahal, untuk urusan agama, kita sebenarnya telah selesai. Agama mana pun datang untuk meninggikan nilai kemanusiaan. Puncak tertingginya adalah kemanusiaan semesta, bukan keberpihakan sekasta. Karena telah menjadi narasi politik, maka istilah kafir dalam hubungan agama dan politik pun kian ketat, bahkan rawan.

Agama pun “mengintervensi” secara berlebihan urusan-urusan politik. Sebaliknya, agama dipolitisasi demi urusan-urusan politik sempit. Dua kemungkinan itu terjadi.

Agama “mengitervensi urusan politik, maksudnya, kala agama yang seharusnya menjadi pandu nilai bagi proses-proses politik, ia malah mengerangkeng semua urusan politik yang universal dalam batas-batas agama tertentu. Sebaliknya, saat agama dipolitisasi, ia justru lebih rentan menjadi “alat gembleng” kekuasaan politik.

Baca juga:

Dalam kedua relasi di atas, istilah kafir dikontestasikan, dikacaukan, bahkan hidup dan dihidupkan secara terus-menerus.

Jika saja kafir dipahami sebagai istilah kemanusiaan, maka dalam urusan politik, kafir tidak berarti larangan memberi dukungan politik pada mereka yang (non-muslim). Tapi, kafir berarti dilarang memberi dukungan politik pada mereka yang tidak berpihak pada cita kemanusiaan.

Berbeda sebagai istilah kemanusiaan, kafir politis lebih rentan jadi alat politik—bahkan ia sendiri adalah wacana gembleng kekuasaan. Kafir politis lebih memburu elektabilitas, bukan menemukan penegasan pada makna religiositas (religare).

Ia akan mengukur sejauh mana ayat-ayat pengafiran terhadap agama lain harus bekerja demi mendulang capaian elektabilitas politiknya. Makin baik term kafir berfungsi secara politis bagi elekatabilitas kuasanya, maka istilah kafir dianggap lebih “sahih” untuk digaungkan.

Kafir politis mencoba menarik garis matematis dari teks ke kuantifikasi politik. Seseorang dengan kepentingan politiknya selalu menghubungkan istilah kafir atas pertimbangan jumlah pemilih berdasarkan afiliasi keagamaan. Di sini, istilah kafir berfungsi karena pembelahan afiliasi keagamaan yang notabenenya menentukan afiliasi politik.

Istilah kafir secara politis lebih dihidupkan untuk: menyasar emosi solidaritas sempit publik sekaligus memutus kritisisme indvidual. Kafir politik “memaksa” publik melihat dukungan politik dengan kacamata agama yang dikotomis, hitam putih, kontestatif, dan tentu sangat tidak akomodatif.

Politik yang Kafir

Jika kafir bermakna mereka yang menolak cita kemanusiaan, maka proses politik yang dilakukan tanpa memperjuangkan cita kemanusiaan adalah proses politik yang kafir. Politik yang tidak mengakomodasi manusia (dari rumpun agama mana pun) adalah cara berpolitik yang kafir. Politik yang kafir mengarusutamakan kekuasaan dalam narasi kalah-menang. Padahal kekuasaan haruslah mengabdi pada cita kemanusiaan, jika ia tak mau menjadi kekuasaan yang kafir (baca: menolak visi kemanusiaan).

Kekuasaan yang kafir tidak berpijak di atas perbedaan jalan beragama, melainkan ketidakberpihakan kaum beragama pada cita kemanusiaan. Dalam konteks itulah relasi agama dan politik tetap dianggap penting dan baik, sepanjang keduanya setia pada cita kemanusiaan.

Politik yang kafir melihat kekafiran secara agamais dalam narasi yang kontestatif (fight to). Padahal agama tak boleh dihadap-hadapkan secara vis a vis dengan realitas—termasuk realitas beragama yang plural.

Politik seharusnya memandang publik sebagai kewargaan, bukan dengan pembelahan identitas keagamaan. Politik hadir untuk melayani publik sebagai warga negara, bukan hanya sebagai warga agama.

Akan sangat tidak akomodatif jika pola-pola pembelahan identitas masih dilakukan demi kepentingan politik. Bagaimana dengan cita kemanusiaan jika politik telah mengafirkan suatu kelompok dengan teropong agama tertentu? Mau tak mau, politik terpaksa seolah diagamakan. Sebaliknya, agama pun dipolitisasi.

Tindakan meng-agama-kan politik pada agama tertentu sangatlah reaktif. Sebaliknya, mempolitisasi agama pun rawan dan problematik. Baik agama dan politik, keduanya tentu bisa berhubungam secara mutual, sekaligus setia pada visi kemanusiaan.

Jalan Tengah

Sebagai alternatifnya, baik politik dan agama, keduanya harus akomodatif terhadap visi kemanusiaan. Segala macam tindakan eksploitasi, penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan dalam praktik-praktik politik sebenarnya bagian dari praktik politik yang kafir. Juncto, politik yang mendehumanisasi.

Baik politik dan agama sebenarnya tidak saling melepas kendali. Nilai-nilai agama dianggap hadir dan menjiwai politik. Sebaliknya, praktik-praktik agama bisa dibangun dengan model politik yang lebih humanis.

Jika kekafiran dimaknai sebagai sikap yang membelakangi dimensi kemanusiaan, maka setiap dari kita tidak akan mungkin memberikan dukungan pada (politisi) yang kafir. Dalam pengertian ini, menolak mendukung (politisi) yang tidak pro pada cita kemanusiaan.

    Ardiman Kelihu