Kalau Mau Pemimpin Tak Berkualitas, Dukung Pilpres oleh MPR

Kalau Mau Pemimpin Tak Berkualitas, Dukung Pilpres oleh MPR
©KompasTV

Nalar PolitikKalau mau pemimpin tak berkualitas, dukung Pilpres oleh MPR. Demikian pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menyiratkan penolakannya terhadap wacana presiden akan dipilih kembali oleh MPR di Kompas TV, Senin (2/12).

Wacana tersebut memang menuai polemik. Bagi yang pro, Pilpres secara langsung dinilai mengandung banyak dampak negatif. Salah satunya tampak dari pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

“Jelas sekali, pemilihan presiden langsung itu high cost. Terutama cost sosial, konflik yang sangat mengkhawatirkan, mengancam.”

Sebaliknya, bagi yang kontra, misalnya ditunjukkan Presiden PKS Sohibul Iman, Pilpres oleh MPR adalah kemunduran dalam berdemokrasi.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi, dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin.”

Pro-Kontra

Anggota Badan Kajian MPR RI, Maman Imanulhaq, terang mendukung usulan PBNU, yakni Pilpres oleh MPR. Iya yakin, seluruh kebijakan Nahdlatul Ulama selalu berdasarkan atas prinsip-prinsip fikih, seperti mencegah kerusakan yang besar lebih baik daripada menarik manfaat yang belum tentu.

“Saya, sebagai kader dan pengurus PKB yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, tentu punya kewajiban untuk selalu menyosialisasikan pendapat para ulama. Jangan sampai kita pilpres yang euforia yang besar, ternyata mudarat, termasuk keterbelahan, isu SARA, politik identitas itu mencuak.”

Ketua DPP Partai Nasdem, Zulfan Lindan, turut memperkuat. Meski terkesan masih mengambang, ia terindikasi lebih pro terhadap Pilpres oleh MPR lantaran eksesnya, seperti keterbelahan dan perpecahan yang katanya berpotensi menguat jika Pilpres secara langsung oleh rakyat.

“Sebenarnya kita sudah ada pengalaman ketika presiden itu head to head, hanya dua calon, pada 2014. Kemudian kita ulangi lagi pada 2019, head to head lagi dengan orang yang sama. Karena itu, ada hal-hal kenapa saya kira perlu amendemen.”

Dari kubu kontra, Feri Amsari khawatir politisi menggunakan mulut para ulama untuk menyampaikan kepentingan politiknya. Soal high cost yang jadi ketakutan pengusul, menurutnya, bukan masalah. Ia bahkan optimis jika uang tidak akan pernah jadi penentu keterpilihan.

“Walaupun high cost luar biasa digelontorkan untuk memastikan kemenangan, kalaulah rakyat yang memilih, belum tentu uang yang banyak menentukan pilihan.”

Baca juga:

Berbeda halnya jika di MPR. Jelas Feri, ada 711 kursi. Kalau uang sudah menentukan jumlah suara, bisa mengendalikan kursi, akan begitu mudah kemudian seseorang menjadi presiden.

“Jadi, kedaulatan ada di tangan uang sebenarnya kalau dipindahkan ke MPR. Menurut saya, sudah tidak tepat kalau memindahkan daulat rakyat kepada daulat partai politik.”

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad turut mengingatkan, keinginan PBNU untuk kembali ke MPR itu adalah keinginan untuk menutup pintu bagi kader-kader NU masuk ke dalam kekuasaan.

“Saya heran. Kita tidak pernah punya suara di masa lalu. Karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tidak punya pendidikan tinggi. Kita tinggal di daerah-daerah.”

Belum lagi jika mengingat bagaimana fakta oligarki masih jadi persoalan besar di tubuh partai-partai politik.

“Kalau kita serahkan keputusan untuk memilih presiden itu ke MPR, itu artinya kita serahkan keputusan memilih presiden itu ke Surya Paloh, Prabowo, Megawati, dan hanya mungkin tidak sampai 10 orang.”

Rakyat Adalah Kunci

Penolakan atas wacana Pilpres oleh MPR tentu bukan tanpa sebab. Sebagaimana dijelaskan Feri, tidak ada jaminan jika Pilpres oleh MPR itu akan berbiaya lebih murah ketimbang Pilpres secara langsung oleh rakyat.

“Siapa bilang pemilihan presiden secara langsung itu lebih mahal dibanding pemilihan MPR? Kan, kita tidak tahu uang beredar ketika dipilih di MPR itu seberapa banyak; seberapa pasti bahwa itu tidak ada politik uangnya dibandingkan dengan pemilihan presiden secara langsung?”

Yang jelas, menurutnya, begitu Pilpres pindah ke tangan MPR, akan ada ruang komunikasi antara rakyat dengan calon presiden yang terputus.

“Yang terjadi adalah komunikasi elite dan elite; calon presiden dan elite di MPR. Ke mana kesempatan rakyat yang menentukan, itu yang hilang.”

Feri juga mengingatkan, hanya proses pemilihan langsung oleh rakyatlah yang mampu melahirkan kepala-kepala daerah percontohan. Dengannya, publik bisa merasa ada harapan akan regenerasi kepemimpinan nasional baru dari proses pemilihan langsung tersebut.

“Begitu kepala daerah dipilih langsung, mereka bersaing untuk menyentuh hari para pemilih (rakyat), sehingga timbullah harapan-harapan kader-kader baru kepemimpinan nasional. Itulah mereka yang akan maju ke tingkat pemilihan presiden. Jadi, rakyat mau dicuri hatinya dengan kinerja. Itu manfaat dari proses pemilihan langsung. Nah, kalau pemilihan di MPR, siapa yang mau dicuri perhatiannya? Tentu yang punya kursi di MPR.”

Jika sandungannya berada di soal politik uang, tambah Saidiman, maka yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu adalah apakah itu terjadi karena sistem ataukah karena pelakunya.

“Menurut saya, pelakunya; pelakunya adalah partai politik. Ada oligarki yang begitu mapan di partai politik. Jadi, masyarakat mengalami demokratisasi, partai politik masih zaman kerajaan. Sehingga suplai calon itu dari pabrik yang memang tidak bagus, sehingga yang muncul adalah calon-calon yang tidak berkualitas.”

Baca juga:

Saidiman membeberkan temuan surveinya sebagai penguat. Di arena pemilihan langsung, hanya calon-calon yang berkualitas di mata publiklah yang akan memenangkan hati rakyat.

“Di survei kita, kalau ada calon yang berkualitas, misalnya Ibu Risma atau siapa pun yang berkualitas, dengan mudah mereka akan memenangkan pertarungan. Bandingkan dengan calon-calon yang tidak berkualitas. Karena tidak berkualitas, satu-satunya yang mereka punya adalah uang. Jadi, sebetulnya, bukan sistemnya yang melahirkan politik uang, tetapi calonnya, karena tidak punya hal lain.”

Perkara senada juga dinyatakan Feri. Ia memastikan, jika calon yang muncul dari rahim partai politik itu memang tidak berkualitas, maka publik tidak akan pernah sudi memilih.

“Harus seorang yang berkualitas. Dari mana itu diolah? Dari tubuh partai. Artinya, memang, kalau ingin terpilih di proses pemilihan presiden langsung, munculkan kandidat yang berkualitas. Tapi kalau mau orang-orang yang tidak berkualitas bisa terpilih, pilihlah melalui jalur di MPR, karena itu semua transaksi politik.”

Demokrasi Harus Membawa Keterlibatan Rakyat

Hari ini, lanjut Feri, tantangan politisi adalah meredam friksi jangan sampai menyebar, terutama ke media-media sosial, dan memengaruhi orang banyak. Hanya ada satu cara untuk itu, yakni membangun kualitas demokrasi sebaik-baiknya. Dalam arti, taat dan patuh pada nilai-nilai yang sudah ditentukan konstitusi.

“Di konsitusi sudah dinginkan bahwa, agar jangan timbul friksi, mari buka ruang kepada calon presiden jauh lebih banyak, supaya publik punya pilihan jauh lebih banyak. Sehingga tidak timbul kemudian ini kepentingan si A dan si B saja yang beradu. Kalau si A dan si B ribut, masih ada calon C dan D. Ini perlu dipertimbangkan.”

Demikian halnya di sisi Saidiman. Makin banyak calon, menurutnya, makin baik. Karena publik akan makin banyak punya pilihan.

“Kalau publik tidak terlibat, tidak ada insentif untuk mereka melakukan pembangunan. Karena pembangunan itu diamati langsung oleh para pemilih. Kalau dipilih oleh elite, ya insentifnya kepada elite. Dia harus menjilat, mungkin.”

Tak lupa ia menyinggung beberapa kekurangan utama dalam Pilpres oleh MPR, misalnya pemakzulan.

“Pemakzulan itu bisa terjadi setiap saat, seperti terjadi di Orde Lama atau di Gus Dur. Itu justru menimbulkan konflik sosial yang begitu besar.”

Efek negatif lainnya yang bisa timbul dari Pilpres oleh MPR adalah pilihan: tidak stabil atau menjadi diktator. Itulah, kata Saidiman, yang terjadi di dalam pemilihan MPR.

“Jadi, kalau mengatakan bahwa pemilihan langsung itu potensial konfliknya lebih besar daripada dipilih MPR, itu tidak begitu kenyataannya. Kita punya sejarah itu.”

Di akhir, Feri menegaskan jika pemilihan presiden, termasuk legislatif, harus tetap langsung oleh rakyat. Selain amanat konstitusi, muruah demokrasi memang mensyaratkan keterlibatan rakyat.

“Demokrasi itu harus membawa keterlibatan rakyat. Jangan bawa demokrasi ke ruang sempit bernama MPR, di mana yang menentukan adalah elite-elite.” [ko]