Kalkulus Liberal pada Positivisme Omnibus Law

Kalkulus Liberal pada Positivisme Omnibus Law
┬ęKatadata

Kalkulus liberal dalam kaitannya dengan Omnibus Law ini adalah reformasi regulasi yang berkualitas dan substansial. Khususnya mengubah mental budak yang merengek menjadi mental petarung yang lantang.

Tepat di tengah padang pasir barat laut Alamogordo, New Mexico, Juli 1945, percobaan eksplosif bom atom pertama dilakukan. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu terasa di tangan ilmuwan Enrico Fermi.

Potongan kertas kecil yang dihamburkannya ke udara saat gelombang kejut pertama bermula tampak melayang turun dengan berjarak beberapa meter darinya. Dengan insting kalkulus, Fermi dapat memprediksi di luar kepala kekuatan bom atom itu adalah 10 ribu TNT.

Itulah gambaran kekuatan kalkulus alami dari seorang ahli. Begitu pula kekuatan kalkulus para ahli penyusun RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah memprediksi gelombang kejut dari kekuatan konsep liberal yang banyak mewarnai isi rancangan kebijakan tersebut. Tidaklah bisa seorang yang tanpa dibekali ilmu pengetahuan dapat membuat prediksi seperti yang dilakukan oleh Fermi.

Mungkin mereka hanya bisa menyaksikan letupan awan berbentuk jamur itu, namun gagal menghitung daya ledakannya.

Begitu pula dengan masyarakat awam ketika RUU Cipta Kerja meletup. Mereka secara praktis hanya bisa melihat pro dan kontranya. Sedikit sekali yang dapat membuat prediksi gelombang kejut yang akan dihasilkan oleh salah satu klaster krusial dari Omnibus Law ini.

Dengan semangat pemenuhan hak konstitusional warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Caranya adalah mengubah pengaturan yang terkait di berbagai Undang-Undang melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Semangat perbaikan iklim investasi tersebut seperti juga diupayakan untuk diimbangi dengan semangat peningkatan perlindungan tenaga kerja Indonesia itu sendiri.

Salah satu gelombang kejut yang akan dihasilkan oleh RUU Cipta Kerja ini adalah kalkulus persaingan sehat antar-tenaga kerja. RUU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan pemberi kerja menggunakan tenaga kerja asing. Itu untuk jenis kegiatan khusus, seperti pemeliharaan mesin produksi dalam keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Ini adalah gelombang kejut pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat. Faktor kemampuan, keterampilan, serta keahlian menjadi bahan eksplosif untuk bersaing secara profesional dengan para pekerja asing.

Baca juga:

Artinya, tenaga kerja Indonesia harus siap mendapatkan campuran positif dari tenaga asing. Tujuannya untuk memantik etos kerja dan wawasan yang profesional tanpa mengandalkan manjanya WNI-nya.

Namanya juga gelombang kejut, ia merupakan usikan dan pemantik untuk bertahan dalam sebuah iklim pasar liberal. Tanpa usikan ini, bagaimana sebuah gelombang kejut dapat membuat prediksi kekuatan letupan utamanya, pasar bebas?

Gelombang kejut tersebut tentunya memudahkan tenaga kerja asing untuk memberikan pengaruh etos kerja dan keahliannya bagi bekerja di Indonesia. Sedang prediksi tentang lahan kerja yang berasa berkurang akibat adanya tenaga kerja asing adalah sebuah risiko dari sebuah gelombang kejut.

Kalkulasinya cukup sederhana, mampu bersaing apa tidak? Jika tidak, jangan pernah berharap dapat bisa memasuki pasar bebas. Tetaplah dalam keterkekangan aturan-aturan yang mengikat penuh proteksi yang lebih merugikan bagi sebuah skill dan kecakapan yang haus akan ditempatkan pada arena persaingan yang sesungguhnya.

Dengan model heterogenitas skill kewarganegaraan pekerja, maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai selera pemberi kerja. Karena hanya pemberi kerja yang lebih paham komposisi skill pekerjanya.

Ibarat heterogenitas bahan eksplosif yang tidak hanya diambil dari homogenitas TNT, tapi bisa diambil dari reaksi fusi atau bahan lainnya.

Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha heterogenitas komposisi. Agar bahan dasar (skill lokal) tetap terjaga komposisinya.

Salah satu aspek dari ketentuan yang diprediksi merugikan tersebut adalah aspek pemutusan hubungan kerja (PHK). Saat ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mewajibkan pemberi kerja untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Hal itu jika perundingan pemberi kerja dan pekerja tidak menghasilkan titik temu terkait PHK yang bersangkutan.

Baca juga:

Penetapan tersebut tidak dibutuhkan jika pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia. Jika disahkan, RUU Cipta Kerja memperbolehkan pemberi kerja untuk melakukan PHK berdasarkan kesepakatan dengan pekerja, kecuali untuk alasan tertentu.

Artinya, gelombang kejut ini akan meningkatkan kredit penilaian diri atau “seizing yourself”. Pekerja harus paham karakter pemberi kerja yang berstatus bebas secara sepihak melakukan PHK jika perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Risiko profesionalisme tak bisa dihindari tapi bisa diantisipasi.

Sasaran jangka panjang model heterogenitas komposisi pekerja berbasis persaingan skill yang sehat serta kemampuan “seizing yourself” adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Yaitu, menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dan bisa keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah. Serta, menumbuhkan iklim bersaing tanpa pemantik KKN yang manja dan mengandalkan arogansi kelokalan.

Sedang pihak yang menilai bahwa RUU Cipta Kerja mencoba menarik kembali wewenang daerah yang selama ini diberikan oleh pusat lewat desentralisasi adalah bentuk luapan mental-mental pesimis.

Konsep kalkulus liberal pasar bebas dan ekonomi global adalah meminimkan aturan-aturan yang mengekang kemerdekaan dan hal skill.

RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip di atas lewat desentralisasi dan otonomi daerah dan mengurangi resentralisasi. Khususnya kemudahan perizinan usaha dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

NSPK ini sejalan dengan konsep kalkulus liberal yang khas bebas dan bergerak cepat dalam hal mengantisipasi dinamika ekonomi global.

Airlangga menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK.

Hal lain yang sesuai dengan kalkulus liberal adalah beberapa pasal yang berhubungan dengan cuti pekerja oleh sebab khusus. Ia mengajarkan setiap orang untuk bertanggung jawab penuh atas semua tindakan tanpa memberi beban kepada orang lain. Ini profesionalisme yang jarang ditemui pada sistem yang penuh belas kasih dan ampunan namun berisiko terhadap pihak lain (dirugikan).

Baca juga:

Cuti berhubungan langsung dengan kinerja dan produksi. Kalkulasinya sederhana, risiko usikan produksi oleh pekerja akibat cuti harus ditanggung secara jantan oleh pekerja tanpa harus membebani pemberi kerja.

Parameter pembaliknya juga cukup sederhana, bagaimana jika pemberi kerja cuti? Upah penghidupan yang layak tidak bisa ditumbuhkan jika salah satu pihak merugikan pihak lain.

Kalkulus liberal mendukung semangat meningkatkan iklim investasi dan perluasan kesempatan dan lapangan kerja. Yang pasti, ini akan diimbangi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Itu prinsip dasar. Mana bisa berhitung tentang keuntungan dan kesejahteraan jika masih penuh ampunan yang merugikan pihak lain?

Hal terpenting kalkulus liberal dalam kaitannya dengan Omnibus Law ini adalah reformasi regulasi yang berkualitas dan substansial. Khususnya mengubah mental budak yang merengek menjadi mental petarung yang lantang. SMR (Sistem Manajemen Regulasi) yang baik pun akan bernilai sampah jika mental pelaksananya kacau.

Kalkulus liberal yang tentunya sesuai dengan semangat dan asas yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja, antara lain: pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Pemerataan hak dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dilakukan merata di seluruh Indonesia dengan cara perlahan-lahan menuju kompetisi dan kompetensi pasar bebas.

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun kekuatan mental-mental petarung atau kompetitor

yang merdeka adalah memberi kemudahan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Sekaligus meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (PSN).

Dengan RUU ini, diharapkan dapat memperkuat perekonomian. Pada gilirannya, mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia tanpa terus memelihara mental-mental budak.