Kasus Dugaan Korupsi Bimtek Ditutup: Kejaksaan dan APIP Wajib Menjelaskan ke Publik

Kasus Dugaan Korupsi Bimtek Ditutup: Kejaksaan dan APIP Wajib Menjelaskan ke Publik
┬ęPremium Time

Setahun berlalu, sejak Desember 2020, Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY) bersama LBH A&A Law Office membuat laporan di Kejaksaan Negeri Majene. Pelaporan ini terkait dugaan korupsi dalam kegiatan Bimtek Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang melibatkan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) selaku penyelenggara.

Pada akhirnya, Kejaksaan Negeri Majene memberikan pernyataan resmi bahwa pihaknya telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Meski terhitung sangat lambat, mengapresiasi kinerja Kejari Majene masih patut untuk saya ataupun kita berikan. Minimal, sebagai wujud etika paling dasar manusia; hal-hal yang sudah pakem, spontan, sebagaimana halnya ketika orang merasa wajib untuk menjawab salam dari seseorang; sebatas itu, tidak lebih.

Persoalan apakah hasil penyelidikan telah memberikan rasa keadilan; tidak membuat kepala sakit; kambuh asam lambung; atau hingga muntah, hal demikian perlu kita obrolkan lagi. Apabila setelah kita obrolkan beberapa gejala tersebut masih ada, maka kemungkinan bukan hanya hukum yang terindikasi sakit, tetapi saya atau kita juga yang sepertinya sedang butuh perawatan dokter.

Solusinya? Pergilah ke Rumah Sakit, jangan ke Kantor Kejaksaan sebab di sana tidak mampu menyembuhkan penyakit.

Saya harap seluruh kawan-kawan dan masyarakat Majene yang ikut mendorong sejak awal kasus dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek yang menggunakan anggaran daerah ini tidak terburu-buru menentukan prasangka terhadap hasil penyelidikan. Lebih bijak jika kita berikan ruang dan waktu kepada Kejari Majene beserta APIP untuk memberikan penjelasan yang sedetail mungkin atas proses yang telah pihaknya lakukan dan dasar hukum seperti apa sehingga penyelidikan harus dihentikan.

Apakah kasus tersebut tidak dapat kita tingkatkan ke penyidikan? Haruskah ditutup hanya karena pengembalian kerugian negara sudah dilakukan? Atau terdapat alasan lainnya?

Hal-hal di atas harus Kejari Majene jelaskan secara terang. Ingat, pengembalian kerugian negara tidak dapat kita kategorikan sebagai alasan untuk menutup sebuah kasus dugaan korupsi.

Baca juga:

Terkecuali, terdapat alasan yang memang menurut hukum dapat menjadi dasar dihentikannya penyelidikan atau tidak dapat ditingkatkan dalam penyidikan. Misalnya, tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup serta bukan merupakan tindak pidana korupsi. Kejari Majene wajib menjelaskan ini lebih lanjut.

Sudah menjadi tangung jawab moral dan hukum untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Majene. Terlebih kasus tersebut merupakan kasus yang sangat sarat kepentingan masyarakat banyak karena menggunakan uang rakyat.

Dari segi logika hukum, atas laporan dari APIP bahwa telah dilakukan pengembalian dana kepada negara, hal ini menandakan bahwa terdapat kesalahan antara dana yang diperoleh penyelenggara dengan dana yang dihabiskan dalam kegiatan. Kesalahan ini telah menimbulkan kerugian negara, berapa pun jumlahnya.

Yang menarik kemudian, apakah kesalahan tersebut karena kelalaian administratif atau hal yang disengaja?

Jawaban dari pertanyaan terakhir itu yang memberikan peluang kepada APIP untuk menentukan bahwa hal ini cukup sebagai evaluasi pengembalian atau tidak; apakah sebuah tindakan korupsi atau bukan; yang selanjutnya menjadi dasar Kejari Majene untuk menghentikan penyelidikan.

Kita semua sedang menunggu jawaban. Terlebih jawaban ini nanti akan kita konfirmasikan dengan bukti-bukti yang telah kita kumpulkan sebelumnya.

Oleh karena itu, LBH A&A Law Office meminta kepada Kejaksaan Negeri Majene beserta APIP untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai proses penanganan dan dasar penghentian penyelidikan kasus tersebut kepada masyarakat Majene. Atau minimal pada kawan-kawan Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene dan Pelapor.

Kemungkinan ada di antara kawan-kawan menunggu bahasa hukum yang mengebu-gebu pada tulisan ini. Beri maaf, saya ingin menyampaikan, hanya persoalan hukum yang akan diselesaikan secara hukum.

Baca juga:

Apakah di atas bukan persoalan hukum? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab sesuai kaidah hukum atau sebaliknya.

Masih agak pusing atau muntah-muntah? Segera ke Rumah Sakit, jangan ke Kantor Kejaksaan sebab di sini tidak bisa menyembuhkan penyakit.

Riandy Aryani