Kata Mereka tentang Penolakan PSI atas Perda Agama

Kata Mereka tentang Penolakan PSI atas Perda Agama
Ilustrasi: ist

Nalar PolitikPolemik seputar penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas perda berbasis agama di Indonesia masih semarak. Ada yang kontra, tetapi tak sedikit pula yang pro dan mendukung PSI.

Dari kelompok yang kontra, kebanyakan berasumsi bahwa PSI telah menistakan agama (Islam). Mereka bahkan melaporkan Ketua Umum PSI Grace Natalie atas konten pidato yang disampaikannya saat HUT PSI yang ke-4.

“Kita sudah memberikan warning kepada Grace. Dalam pengertian warning, sekiranya minta maaf karena statement-nya itu sudah masuk unsur pengungkapan rasa permusuhan, juga masuk kategori ujaran kebencian pada agama. Nah, ini limitasi pasalnya bisa dikaitkan dengan Pasal 156 A juncto Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang memberikan ujaran yang bohong,” kata Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana. [islampos]

Tanggapan Balik

Meski demikian, banyak pula pihak yang memilih mendukung penolakan PSI. Berikut ini beberapa di antaranya, termasuk argumen dukungannya atas penolakan PSI terhadap perda berbasis agama di Indonesia.

  • Erick Thohir (Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja): Itu sah dilakukan PSI sebagai partai yang berkomitmen memerangi intoleransi. [cnnindonesia]
  • Mahfud MD (Mantan Ketum MK): Hukum agama yang diperdakan tak ada gunanya. Selain itu, berpotensi menimbulkan diskriminasi. [tempo]
  • Yenny Wahid (Aktivis HAM, Putri Gus Dur): Dari dulu, semua perda (terutama perda agama) yang punya potensi untuk memecah belah masyarakat berdasar kelompok, keyakinan, ras, dan lain sebagainya tidak usah ada di Indonesia. Perda yang punya potensi mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok minoritas, tidak boleh ada di Indonesia. [beritasatu]
  • Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Setara Institute): Dalam demokrasi, seseorang, kelompok ataupun partai punya pendapat politik masing-masing. Apa yang dilakukan PSI, khususnya ketumnya, merupakan posisi politik PSI. Itu hak normal. [merdeka]
  • Maman Suratman (Penulis): Tepat jika Grace selaku Ketua Umum PSI menggaungkan polemik tentang anti-intoleransi. Selain memang merupakan salah satu spirit berdirinya, isu mengenai itu juga masih jadi PR bersama yang sampai hari ini masih jauh dari kata kelar. [qureta]
  • Eko Kuntadhi (Pegiat Media Sosial): Menolak Perda Injil dan Perda Syariah bukan berarti menolak aturan Injil dan syariat agama dalam Islam. Yang ditolak PSI adalah menjadikan agama hanya sebagai simbol dan formalitas. [geotimes]
  • Neng Dara Affiah (Sosiolog dan Dosen UIN): PSI ingin mengembalikan semangat bernegara berdasarkan UUD dan Pancasila. Narasi bahwa PSI menolak Pancasila dengan sikap seperti itu adalah penafsiran keliru. [gatra]
  • Ray Rangkuti (Pengamat Politik): PSI mencoba memberi kejelasan identitas bahwa mereka partai di tengah. Nah, mereka memperjuangkan atau mendesak bahwa aturan bukan untuk agama tertentu sesuai konstitusi dan UUD. [tribunnews]