Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
Ilustrasi: poros.id

Anak muda Indonesia harus melek politik dan berani untuk berkiprah di ranah politik.

Parlemen dan politik kaum muda ibarat dua sisi koin mata uang. Hal tersebut tidak terpisahkan dan erat berkaitan.

Para kaum muda yang gemar berpolitik tentu sadar betul akan pentingnya menjalankan nalar politiknya secara rasional, terarah dan terukur. Ibarat think big, start small and move fast. Maka, tidak ada salahnya bagi kaum muda untuk terjun secara langsung dalam dunia politik, di antaranya dengan berkecimpung di parlemen.

So, kaum muda Go Parliament? Why not?

Saya teringat ketika kali pertama berkesempatan menjadi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2015 silam. Ketika itu saya masih berusia 25 tahun dan berstatus sebagai Mahasiswa Program Doktor/S3 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Saat itu saya bertugas mendampingi Ibu Hj. Irna Narulita, SE., MM (saat ini sebagai Bupati Pandeglang terpilih). Ketika itu beliau merupakan Anggota Dewan Komisi IV dengan Alat Kelengkapan Dewan, yaitu Badan Anggaran dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Pandeglang dan berasal dari Fraksi PPP.

Sebagai seorang Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI, saya memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang berperan dalam menunjang performa Anggota Dewan di Parlemen, dalam hal ini DPR RI.

Berkat kesempatan yang ada tersebut, saya berhasil memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Saya dapat memperoleh pembelajaran secara langsung dalam parlemen yang notabene merupakan ruang aspirasi publik. Merasakan secara langsung atmosfer politik dan hiruk-pikuk kegiatan yang begitu dinamis di parlemen. Mengajarkan saya banyak hal bahwa sesungguhnya politik ialah untuk kemaslahatan umat bukan golongan tertentu saja, pun pribadi.

Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, bahkan menyebutkan kata “Politik” sebanyak 65 kali dalam lampiran pidato kenegaraannya pada tahun 2017 silam. Mengingat Politik dan Demokrasi merupakan Nawacita ke – 9 dan menjadi bagian dari Strategi Pembangunan Nasional.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, 2017

Hal ini lantas menjadi perhatian tersendiri mengingat dana bantuan pemerintah untuk partai politik cukup besar, yaitu mencapai sekitar Rp 12,8 triliun. Jumlah tersebut berkisar antara Rp 700 juta – Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan data, diperoleh gambaran bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang menerima dana bantuan pemerintah terbesar, yaitu sebesar Rp 2,5 miliar. Sedangkan partai politik Demokrat berada di posisi ke-4 dengan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 1,3 miliar.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Berkenaan dengan hal tersebut, elektabilitas partai politik menurut Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2017 menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan data, elektabilitas PDIP Perjuangan (PDIP) tetap berada di urutan teratas dalam dua tahun sebelum Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Dalam survei tahunan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), diperoleh hasil bahwa elektabilitas PDIP sebesar 35,1 persen. Sedangkan partai Demokrat sendiri memiliki elektabilitas sebesar 6,4 persen.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Sayangnya, hubungan antara kepercayaan publik dan partisipasi politik mulai tidak signifikan belakangan ini. Pasalnya, berdasarkan data survei Poltracking Indonesia tentang kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi atau penegak hukum, maka partai politik dan DPR menjadi institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya publik.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Kendati demikian, jumlah permasalahan terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta kepada DPRD paling banyak ialah terkait pemerintahan atau soal politik.

Hal ini tentu menjadi semacam paradoks. Isu politik dan/atau pemerintahan tetap menjadi perhatian terbesar masyarakat. Di sisi lain, DPRD masih menjadi alternatif pilihan lembaga atau institusi demokrasi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Keluhan terkait masalah politik tentu tidak terlepas dari berbagai sumber permasalahan dan kekhawatiran masyarakat. Di antaranya, terkait aspek kerawanan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 silam.

Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak ini terdiri atas 7 provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang menurut aspek terbesar didominasi oleh masalah politik uang. Pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 silam di tujuh provinsi di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah pelanggaran.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Adapun berdasarkan data kerawanan politik uang di tujuh provinsi pada Pilkada serentak tahun 2017 silam, maka diperoleh gambaran. Bahwa ternyata Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang paling rawan terjadinya politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 15 Februari 2017 silam.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rilisnya mencatat, sebanyak 2.048 tempat pemungutan suara (TPS) di Papua Barat rawan terjadi politik uang. Selain itu, Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi ke-4 sebagai Provinsi yang rawan terhadap terjadinya politik uang pada Pilkada serentak tahun 2017 silam.

Sejatinya, politik uang dapat berupa janji/pemberian berupa uang atau barang maupun jasa kepada para calon pemilih untuk kemenangan salah satu calon.

Kaum Muda Melek Politik Wujudkan Kedaulatan Aspirasi Publik
https://databoks.katadata.co.id

Akhir kata, dalam mewujudkan Nawacita menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka kedudukan pembangunan bidang politik merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Pasalnya, pembangunan politik bertujuan meningkatkan pelembagaan demokrasi dalam proses pembangunan nasional.

Proses pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sejatinya telah sesuai dengan arah RPJPN 2005-2025. Namun demikian, proses tersebut masih menghadapi beragam tantangan. Semisal adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat maupun kebebasan berekspresi guna peningkatan pembangunan.

Oleh karenanya, pelembagaan demokrasi masih perlu ditingkatkan. Agar rakyat dapat lebih berdaulat secara politik guna meningkatkan pembangunan lintas bidang revolusi mental.

Di sinilah titik letak urgensi peran kepemudaan di dalamnya. Anak muda Indonesia harus melek politik dan berani untuk berkiprah di ranah politik, semisal dengan terjun ke parlemen. Bawa aspirasi rakyat dan bekerjalah dengan penuh amanah. Selamat berkarya! Maju terus anak muda Indonesia.

Referensi:

*Yesi Hendriani Supartoyo, Doktoral/S3 Institut Pertanian Bogor (IPB). Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI Komisi IV (2015 – 2016).

___________________

Artikel Terkait:
    Latest posts by Peserta Lomba (see all)