Kawal Hak Pilih: Tanggung Jawab Moral Bersama

Kawal Hak Pilih: Tanggung Jawab Moral Bersama
©Panturapost

Kawal Hak Pilih: Tanggung Jawab Moral Bersama

Pemilihan umum merupakan suatu dinamika integral. Setiap tahapan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaspisahkan. Setiap tahapan memiliki signifikasi yang sama.

Oleh karena itu, Pemilu pada 14 Februari 2024 hanyalah puncak dari seluruh tahapan pemilu. Pada titik ini, hic et nunc, pemilu sedang terlaksana, dengan beberapa tahapan yang sudah dilewati, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Penyusunan daftar pemilih berlangsung  dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Tahapan ini berkiblat pada perlindungan hak pilih warga negara sebagai bagian dari hak asasi. Selain dari pada itu, memastikan seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat pemilih terdaftar sebagai pemilih tetap.

Secara hukum administratif hak pilih warga masyarakat tercover dalam daftar pemilih. Ada beberapa syarat bagi masyarakat untuk terdaftar dalam daftar pemilih antara lain genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar pemilih memuat elem-elemen data pendukung (KTP/KK) yang mempertegas status hak pilih dari setiap warga masyarakat. Dalam kerangka ini, penyusunan daftar pemilih bukan sekali jadi tetapi melewati beberapa tahapan yakni pemutakhiran data pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Daftar Pemilih Tetap.

Hak Pilih: Hak Konstitutif

Secara substantif, pemilu sendiri sebenarnya merupakan wujud dari pelaksanaan hak politik warga negara. Lebih spesifik, hak politik itu diwujudkan dengan hak memilih dan hak dipilih. Dengan melihat proses penyelenggaraan pemilu, kita dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan hak politik warga negara (Mada Sukmajati (ed.), 2019; 4)

Hak Pilih sesungguhnya adalah hak kostitutif yang dijamin konstitusi. Sebagai hak konstitutif manusia, hak pilih melekat pada setiap individu yang telah memenuhi kriteria pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak pilih ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ketika hak ini dihalang-halangi oleh individu atau kelompok tertentu maka pada saat bersamaan, mereka sedang mencederai harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Sebagai hak konstitutif dari setiap warga negara, hak pilih juga yang termanifestasi dalam konstitusi. Dengan demikian pengakuan akan eksistensi dari hak pilih memiliki legal standing yang kuat. Pada titik ini juga, asas legalitas dan kepastian dari Hak pilih memperoleh pengakuan dan penghargaan dalam hukum positif yang mengerucut pada jaminan pelaksanan hak pilih pada pemilihan umum.

Baca juga:

Dalam kerangka normatif internasional Hak Pilih tercover dalam dokumen Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Dokumen Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan secara nasional Hak pilih termanifestasi dalam UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Beberapa peraturan perundangan juga sebenarnya mengatur tentang hak dipilih, termasuk didalamnya adalah berbagai putusan lembaga peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Secara lebih teknis, hak memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Mada Sukmajati (ed.), Ibid, 7).

Perlindungan Hak Pilih: Imperatif Mutlak

Hak pilih dari warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, imperatif mutalk harus dilindungi. Perlindungan ini bukan hanya semata persoalan administarasi pemilu melainkan lebih substansial yakni berkaitan hak asasi manusia dengan kualitas partisipasi politik.

Sebagai hak asasi manusia, hak pilih mutlak dilindungi. Perlindungan ini mengerucut pada semua warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih hingga terekpresikan pada hari pemberian hak pilih. Singkatnya, perlindungan hak pilih dimulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pada saat hak pilih tersebut diberikan pada bilik suara sesuai dengan pilihan masing-masing dari masyarakat.

Sebagai parameter kualitas partisipasi politik, hak pilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih harus dikawal. Pada titik ini partisipasi masyarakat dalam mengkawal hak pilih merupakan sebuah imperatif kategoris. Dengan demikian semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi kualitas dari demkorasi.

Arif Susanto, Analis Politik Exposit Strategic, menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman pemilu terdahulu (mediaindonesia.com, 23/03/2023), terdapat beberapa masalah-masalah yang terus terulang yakni pemilih pemula tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih tidak masuk dafat pemilih tambahan karena kesulitan untuk mengurus surat pindah memilih dan penyalahgunaan data mereka yang telah meninggal dunia, pemilih ganda dan kelalaian yang berdampak pada kehilangan hak pilih seseorang.

Oleh karena itu, manifestasi dari perlindungan hak pilih adalah memastikan terdaftarnya seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi hak pilih dalam daftar pemilih serta memastikan kesesuaian elemen-elemen data dalam dafftar pemilih.

Tanggung Jawab Moral Bersama

Mengawal hak pilih dalam daftar pemilih merupakan tanggung jawab moral bersama seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena hak pilih merupakan embrio dalam proses keberlangsung kehidupan berbangsa dan bernegara. Manifestasi dari hak pilih yang akan diekspresikan pada saat pemungutan suara menjadi titik awal bagi proses pengambilan keputusan dan kebijakan untuk lima tahun ke depan.

Baca juga:

Kewajiban moral dalam mengkawal hak pilih juga terimplisit bahwa hak pilih memiliki “power” yang luar biasa karena hak pilih merupakan esensi dari demokrasi. Hak pilih merupakan manifestasi dari demokrasi itu sendiri yakni rakyatlah yang memerintah. Lebih lanjut, hak pilih yang akan diberikan pada saat pemungutan suara sesungguhnya bermuara pada bonum commune yang adalah kiblat dari politik itu sendiri.

Pada titik ini, perlindungan hak pilih tidak saja menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu tetapi juga seluruh  elemen masyarakat. Hal ini karena, hak pilih yang sudah dan belum tercover dalam daftar pemilih memiliki kompleksitas sendiri. Akurasi daftar pemilih mengandaikan bukan semata ketersediaan data penduduk potensial pemilih.

Ketelitian KPU dalam penyusunan daftar pemilih dan kecermatan Bawaslu untuk mengawasi proses tersebut juga tidak berdiri sendiri. Semua elemen masyarakat secara khusus masyarakat pemilih harus memastikan bahwa nama mereka sudah terdaftar di dalamnya.

Dalam penyusunan daftar pemilih terdapat prinsip terbuka, responsif, dan partisipatif.  Kedua prinsip ini secara ekplisit membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk bersama penyelengara pemilu untuk mengkawal proses penyusunan daftar pemilih. Oleh karena itu, respon dan partisipasi dari seluruh eleman masyarkat sangatlah dibutuhkan guna menghasilkan daftar pemilih yang komperensif, akurat dan mutakhir.

Penutup

Pemilihan umum harus menjadi sense bersama. Pemilihan umum bukan hanya urusan penyelengara pemilu melainkan urusan bersama. Pemilihan umum bukan miliki penyelengara pemilu tetapi miliki setiap anak bangsa yang memiliki tanggungjawab moral yang besar dalam menjaga keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara.

Hak pilih yang merupakan esensi dari demokrasi mutlak dijaga dan dilindungi secara bersama-sama, yakni penyelengara dan seluruh elemen masyarakat. Penyelengara pemilu tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus bersama masyarakat. Bersama rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Paskalis Suba
Latest posts by Paskalis Suba (see all)