Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bergeser Jadi Tabu

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bergeser Jadi Tabu
©Indeks

Kebebasan berpendapat dan berekspresi seakan bergeser menjadi sebuah tabu di masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi. Negara demokrasi mensyaratkan jaminan terhadap perlindungan dan penghormatan kebebasan sipil dan politik. Itu kenapa Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Hal di atas disampaikan oleh Mathelda Titihalawa (Perkumpulan Lembaga INDEKS) selaku moderator dalam pembukaan Diskusi Publik bertajuk Menyoal Tabu dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, pada Jumat, 10 Juni 2022, di Aula Student Centre Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diskusi tersebut terlaksana atas kerja sama Friedrich Naumann Foundation (FNF Indonesia) bersama Perkumpulan Lembaga INDEKS (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mathelda melanjutkan, dalam ICCPR, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak sipil yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Selain itu, UUD 1945 juga menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Meski demikian, saat ini kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga Indonesia secara umum menghadapi dua hambatan.

“Hambatan pertama, dari aturan hukum. Terdapat beberapa pasal dalam UU tertentu yang memungkinkan pendapat atau ekspresi tertentu dapat dipidana. Kedua, dari masyarakat. Terdapat banyak kasus orang mengekspresikan pendapatnya dipermasalahkan, dilaporkan, bahkan dipersekusi. Terutama pendapat yang menyangkut soal politik dan agama,” ujar Mathelda.

Itu kenapa, kata Mathelda, kebebasan berpendapat dan berekspresi seakan bergeser menjadi sebuah tabu di masyarakat. Akibatnya, saat ini banyak masyarakat Indonesia makin takut dalam berpendapat dan berekspresi sebagaimana temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Batasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Bambang Iriana Djajaatmadja (Sekretaris Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) selaku narasumber diskusi ini mengamini bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan aspek penting bagi jalannya demokrasi.

“Oleh karena itu, pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah disadari oleh masyarakat internasional, jauh sebelum keluarnya Universal Declaration of Human Rights, 1946,” papar Bambang.

Atas kesadaran itu selanjutnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin dalam berbagai instrumen internasional, dari Universal Declaration of Human Rights hingga ICCPR. Kebebasan ini juga dijamin dalam Convention on The Rights of The Child, Convention on The Rights of Persons with Disabilities, dan konvensi-konvensi internasional lainnya.

“Di tingkat negara, Indonesia telah mengatur jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Selain itu, kebebasan ini juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya.

Dengan demikian, secara normatif, lanjut Bambang, kebebasan berpendapat dan berekspresi secara tegas dijamin. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan.

Bambang juga menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk bagian dari sejumlah hak-hak sipil yang bersifat derogable, dapat dibatasi. Untuk pembatasan terhadap kebebasan ini merujuk pada Siracusa Principles.

Pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Tujuan dari pembatasan tersebut untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan tanggung jawab.

“Pembatasan yang dibolehkan dalam instrumen hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkai (three part test), yaitu: kertama, pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; kedua, pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam pasal 19 Ayat (3) ICCPR; dan ketiga, pembatasan tersebut benar-benar diperlakukan untuk menjamin dan melindungi masyarakat,” papar Bambang.

Bambang selanjutnya kembali menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Kebebasan ini menjadi salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan.

Halaman selanjutnya >>>