Kebebasan Kebablasan Adalah Narasi Para Diktator

Saidiman Ahmad Kebebasan Kebablasan Adalah Narasi Para Diktator
©KompasTV

Nalar Politik – Saidiman Ahmad menyebut istilah “kebebasan kebablasan” adalah narasi para diktator dan pendukung-pendukungnya. Oleh negara, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo, istilah itu sengaja dibangun sebagai dalih untuk membatasi dan memberangus kebebasan-kebebasan asasi warga.

Padahal, jelas Peneliti SMRC ini, istilah tersebut sangat rancu. Di satu sisi, skor kebebasan di Indonesia belum pernah sampai ke titik maksimal. Peringkatnya, berdasar temuan Freedom House, hanya sampai pada partly free.

“Jangan pernah mengatakan bahwa kita sudah mencapai kebebasan yang full. Kita tidak pernah. Sejak 2013, kita itu partly free, setengah bebas. Kita posisinya sama dengan Malaysia, sama dengan di negara-negara Asia,” terang Saidiman di Dua Arah Kompas TV, Senin (4/11).

Yang terburuk dari kondisi kebebasan warga ini berada di aspek kebebasan sipil. Dan itu, catat Saidiman, hampir menyerupai kondisi kebebasan di era Soeharto.

“Dalam skala 1 sampai 7, di mana 1 adalah sangat bebas dan 7 sangat tidak bebas, skor kebebasan sipil kita ada di angka 4. Nyaris sama dengan skor kebebasan sipil masa Orde Baru yang berada di angka 5.”

Memang, kembali mengutip Freedom House, Indonesia pernah sedikit bebas, tergolong sebagai negara full free di sepanjang tahun 2005 sampai 2015. Tetapi itu pun, kata Saidiman, posisinya hanya di kisaran 2,5. Aspek-aspek hak-hak politik berada di angka 2 dan kebebasan sipil di angka 3.

“Indonesia tidak pernah benar-benar bebas seperti Australia atau Jepang. Jadi, kalau mengatakan kita pernah sangat bebas, dan kemudian sekarang coba dibatasi, tidak pernah kita sangat bebas. Ungkapan bahwa Indonesia terlalu bebas adalah omong kosong belaka.”

Di sisi lain, “kebebasan kebablasan” juga dinilai Saidiman sebagai istilah yang mengada-ada. Bagi alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University ini, tidak ada yang namanya kebebasan yang bablas. Itu semata narasi tanpa rujukan yang jelas asal-usul sumbernya.

Baca juga:

“Kebebasan yang kebablasan itu maksudnya apa? Soal melanggar hukum itu berbeda dengan kebebasan. Kalau misalnya Anda memukuli saya secara semena-mena, itu bukan kebebasan. Itu adalah kondisi ketidakbebasan saya dipukuli oleh Anda.”

Pelanggaran hukum, simpul Saidiman, bukanlah kebebasan, tetapi semata pelanggaran hukum. Pun demikian dengan kekerasan yang juga bukan merupakan bentuk absah dari kebebasan.

“Kebebasan terjadi ketika setiap orang bebas dari perlakuan semena-mena pihak lain. Istilah kebebasan kebablasan adalah narasi para diktator dan pendukung-pendukungnya.”

Sebelumnya, beberapa warganet, termasuk jajaran pemerintah, menjadikan “kebebasan kebablasan” sebagai dalih mengapa negara merasa perlu melakukan pembatasan melalui regulasi. Pembatasan ini, sebagaimana disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Melki Laka Lena, adalah upaya penegakan hukum.

“Ini soal penegakan hukum saja, bukan soal pendapat yang dibatasi. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun bangsa dan negara.” ujarnya pada kesempatan yang sama. [ko]

Baca juga:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi