Kemakmuran Tanpa Perang

Kemakmuran Tanpa Perang
©

Perang, kekerasan, dan bentuk kesewenang-wenangan hari ini tak luput daripada penglihatan kita. Begitu pun pendengaran kita, informasi yang berkembang pesat membuat seluruh khalayak mampu mengetahuinya dengan secepat mungkin.

Negara saat ini terus menghadapi berbagai pergulatan tiada berakhir. Ancaman terorisme, radikalisme ekstremis, bahkan setingkat gerakan organisasi yang mencekam.

Negara, di samping itu, terus-menerus membereskan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan yang meluas masih ada rakyat terjerat dalam kemiskinan. Dan bukan semata soal nasional, melainkan di mata dunia Indonesia masih diaggap terbelakang, secara fundamental. Hadirnya world bank dan IMF sedikit merepresentasi bahwa Indonesia amat terbelakang dari aspek ekonomi, politik, dan pembangunan.

Suatu paradoks negara yang kaya sumber daya alam, namun rakyat dibuat miskin tertindas. Hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa ketimpangan dan kesenjangan begitu kuat mengikat.

Menurut M.H Haekal (2017), berdasarkan data BPS 2016 beberapa tahun sebelumnya, menunjukkan jumlah masyarakat miskin Indonesia 10,7% atau 27,76 juta jiwa dengan mayoritas masyarakat perdesaan. Namun, jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu US$2 atau Rp26.600 pendapatan/hari/orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi.

Sedangkan persoalan ketimpangan ini, ditilik oleh seorang Ekonom UI, Faisal Basri, sekitar dua per tiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni. Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ketujuh terburuk di dunia.

“Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan makin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif makin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.”

Kata lembaga Credit Suisse, Oxfam, INDIF, dan Bank Dunia bahwa Indonesia telah darurat terkait ketimpangan sesungguhnya. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta penduduk termiskin.

Tanggung Jawab Negara

Pada sikon ini, negara semestinya turut hadir menyelesaikan segala ragam soal yang ada. Sebaliknya, negara tak usah berlebihan dalam selebrasi kepentingan, terutama masalah sumber daya alam yang menjadi timpuan para oligarki kapitalis di tubuh pemerintahan.

Negara berperan menjaga kedaulatan dan keamanan warga bangsa di negara ini melalui konsistensi keamanan militer dan polisi. Begitu pun pemerintah yang berperan mengutamakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semuanya dalam menjalankan fungsi ke-institsui-annya semestinya bersungguh-sungguh berpihak kepada kemaslahatan rakyat.

Negara dapat gagal jikalau tak terkelola dengan baik institusi ekonomi dan politiknya. Hal ini dijelaskan oleh Robinson dan Acemoglu bahwasanya sebab negara gagal akibat rusaknya institusi ekonomi maupun politik tanpa batasan kesatuan kebudayaan.

Negara dan Perang

Perang (war) adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya, seperti “Barang siapa menguasai ketinggian, maka menguasai dunia”.

Menurut Francis Fukuyama (1999), perang terjadi bukanlah akibat masalah ekonomi semata, melainkan perang terjadi sebab ego suatu harga diri dan martabat. Terkadang perang dilakukan hanya karena disuguhkan dengan persoalan ego martabat.

Pemikiran Francis Fukuyama yang kuat akan dasar filosofi seorang filsuf Yunani Platon dengan pandangannya tentang Thumos. Thumos merupakan suatu tindakan sikap memunculkan semangat, keberanian, harga diri martabat, dan lain-lain. Begitu pun kesedihan, kekecewaan yang manusiawi, baginya, perang terjadi tak lepas daripada soal demikian.

Negara dan kekhawatiran terjadi tak menutup kemungkinan berakhir pada suatu gejolak domestik. Sebab keresahan karena kepentingan elite oligarki yang tak lagi berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Tentu sebagai negara berkebangsaan dan berideologi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan memiliki suatu integritas paripurna. Agar dapat mewujudkan negara ini pada suatu sikon masyarakat yang adil dan makmur tanpa sedikitnya memunculkan disintegrasi yang berakhir konflik dan kecaman perang.

Baca juga:
Ahlan Mukhatri Soamole
Latest posts by Ahlan Mukhatri Soamole (see all)