Kenapa Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Kenapa Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja
©Fauzan/Unsplash

Nalar Warga – Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja melihat persoalan-persoalan ketenagakerjaan dalam perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang.

Alih-alih mereduksi isu-isu ketenagakerjaan hanya dari perspektif mereka yang sudah bekerja sebagai buruh/pegawai, RUU Cipta Kerja mendekati isu-isu ketenagakerjaan dari perspektif kesatuan ekosistem ekonomi, dengan mengakomodasi kepentingan angkatan kerja secara keseluruhan, termasuk mereka yang masih menganggur.

Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Data Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2020 menunjukkan, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 137.906.008 orang atau 69,17% dari total 199.381.069 orang penduduk usia kerja. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 131.023.808 orang (95,01% dari total angkatan kerja) bekerja dengan berbagai status pekerjaannya.

Angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh/pegawai berjumlah 52.198.878 orang atau 39,84% dari total angkatan kerja yang bekerja. Artinya, lebih dari 60% angkatan kerja yang bekerja, yakni sebanyak 78.824.930, bukanlah buruh/pegawai. Sebagian dari mereka malah dapat disebut sebagai pengusaha (usahawan), yakni mereka yang berusaha, baik tanpa memperkerjakan buruh/pegawai maupun dengan memperkerjakan buruh/pegawai.

Angkatan kerja usahawan ini berjumlah sangat signifikan: 50.878.525 orang, setara dengan 38,83% dari total angkatan kerja yang bekerja—nyaris menyamai jumlah mereka yang bekerja sebagai buruh/pegawai.

Di luar buruh/pegawai dan para usahawan, terdapat juga angkatan kerja yang bekerja dengan status pekerja bebas (freelance), yang berjumlah 10.703.839 orang atau 8,17% dari total angkatan kerja yang bekerja. Serta angkatan kerja yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar, yang berjumlah 17.242.566 orang atau 13,16% dari total angkatan kerja yang bekerja.

Baca juga:

Kepentingan 39,84% angkatan kerja yang berstatus sebagai buruh/pegawai tentu saja penting untuk diperhatikan. Tetapi juga, sangat tidak kalah penting untuk memperhatikan kepentingan 60,16% angkatan kerja yang bekerja sebagai non-buruh/pegawai, termasuk di antaranya para usahawan penyedia lapangan pekerjaan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dari aktivitas usaha yang mereka jalankan.

Itulah kenapa Indonesia butuh RUU Cipta Kerja. Tiga elemen kebebasan ekonomi dalam RUU Cipta Kerja—kebebasan berinvestasi, kebebasan berbisnis, dan kebebasan pasar kerja—akan meningkatkan daya saing dan produktivitas seluruh elemen angkatan kerja.

Bukan hanya mereka yang sudah bekerja sebagai buruh, pekerja bebas, dan usahawan, tetapi juga mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, seperti angkatan kerja baru yang bertambah jumlahnya setiap tahun, juga korban pemutusan hubungan kerja yang saat ini melonjak akibat wabah Covid-19.

*Indeks

Warganet
Latest posts by Warganet (see all)