Kehadiran fenomena SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta hoaks yang menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah hal yang baru dalam konteks politik Indonesia. Dalam setiap gelaran pemilu, berbagai isu sensitif ini muncul tidak hanya sebagai alat serangan tetapi juga sebagai strategi untuk menarik perhatian publik. Dalam tulisan ini, kita akan merunut mengapa isu SARA dan hoaks seringkali digunakan sebagai senjata dalam arena politik, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap Jokowi.
Isu SARA telah menjadi alat yang ampuh dalam memengaruhi opini publik. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, keragaman suku, agama, dan ras sering kali dijadikan isu untuk menciptakan narasi yang segregatif. Hal ini terutama terjadi saat mendekati pemilu, ketika rival politik berusaha menemukan celah untuk menjatuhkan lawan mereka. Jokowi, meskipun telah berupaya untuk merangkul segala lapisan masyarakat, tetap menjadi sasaran empuk bagi serangan-serangan yang berbasis SARA.
Yang menarik adalah bagaimana politik identitas ini tidak hanya berdampak pada makhluk sosial ‘Jokowi’ sebagai individu, tetapi lebih jauh menjadi cerminan masyarakat itu sendiri. Serangan dengan menggunakan isu SARA sering dipicu oleh rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan segmen-segmen tertentu. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak diakomodasi oleh kebijakan pemerintah, dorongan untuk mencari kambing hitam dapat menyebabkan penggalangan kekuatan berdasarkan identitas kelompok. Dalam konteks ini, Jokowi dianggap tidak mampu memenuhi harapan politik semua elemen.
Dari sudut pandang psikologis, serangan yang berbasis pada isu SARA kerap menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Hoaks yang beredar, misalnya, seringkali bersifat provokatif dan menarik emosi. Masyarakat yang mengkonsumsi hoaks tersebut mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi untuk mempercayai informasi yang tidak benar. Melalui media sosial dan platform digital, hoaks dapat menyebar dengan cepat, membuatnya sulit bagi masyarakat untuk membedakan fakta dari fiksi.
Mendalami lebih jauh, kita mesti mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong kemunculan isu SARA dan hoaks dalam menyerang Jokowi. Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah memberikan ruang bagi narasi yang merugikan. Contohnya, keputusan turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam atau isu kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ketika rakyat merasa tidak sejalan dengan visi Jokowi, mereka mulai mencari alternatif informasi yang justru memperkuat ketidakpuasan tersebut.
Kedua, lingkungan media yang kian dinamis juga memainkan peran penting. Banyaknya platform yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kadang menyebabkan informasi yang tidak tervalidasi untuk dengan leluasa beredar. Terlebih lagi, algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang paling banyak mendapatkan respon, tanpa mempertimbangkan kebenaran isi informasi. Dengan demikian, hoaks seolah menemukan habitat yang subur untuk berkembang.
Selain itu, pengaruh jahitan sejarah politik Indonesia dalam menyikapi isu identitas juga tak bisa diabaikan. Sejak Orde Baru, stigma terhadap kelompok tertentu telah mengakar di dalam politik nasional. Tayangan televisi, film, dan bahkan pendidikan formal seringkali mempunyai bias terhadap satu suku atau agama tertentu. Hal ini menciptakan basis dukungan yang kuat bagi mereka yang merasakan kesamaan identitas, tetapi di sisi lain juga mengesampingkan dialog dan pengertian antar kelompok yang berbeda.
Berbicara tentang dampak, serangan SARA dan hoaks ini memiliki efek domino yang luas. Bukan hanya menyasar Jokowi sebagai pemimpin, tetapi juga menciptakan polarisasi di masyarakat. Pertikaian antar kelompok bisa menjadi lebih mengemuka, di mana dialog kritis dan konstruktif menjadi semakin sulit. Masyarakat, yang seharusnya bisa bergerak bersama menuju suatu tujuan nasional, sering kali terpecah belah oleh isu-isu identitas yang bersifat sektarian.
Akhirnya, penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari penyebaran hoaks dan politik identitas. Pendidikan literasi media perlu ditingkatkan agar publik mampu menerjemahkan informasi yang mereka terima dengan bijak. Tanpa adanya kesadaran dan edukasi yang memadai, fenomena ini berpotensi menjadi siklus yang tak berujung—di mana kemarahan dan ketidakpuasan terus menerus dieksploitasi oleh segelintir orang demi kepentingan politik mereka. Menghadapi tantangan ini, Jokowi harus mengambil langkah tegas melawan hoaks dan diskriminasi berbasis SARA, tidak hanya dengan kebijakan tetapi juga melalui upaya untuk membangun jembatan dialog antar komunitas.
Dengan menelusuri rantai masalah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konteks dan menghindari jerat informasi yang menyesatkan. Dalam era di mana informasi bisa menjadi pedang bermata dua, bijaklah dalam menyikapi setiap isu. Hanya dengan demikian, kita dapat sepenuhnya merangkul pluralisme dan keutuhan bangsa.
