Ketika Bisnis Asuransi Kesehatan Kehilangan Moralitas

Ketika Bisnis Asuransi Kesehatan Kehilangan Moralitas
©Shutterstock

Banyak (atau semua?) bisnis yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah—penyediaan barang/jasa—lahir dari aktivitas ekonomi berbasis masyarakat (swasta), termasuk asuransi kesehatan.

Bisnis ini terus berkembang di kalangan pelaku ekonomi swasta di atas prinsip yang sepenuhnya voluntary: tidak ada orang yang dipaksa mendanai bisnis tersebut, tidak ada juga orang yang dipaksa membeli barang/jasa yang disediakan oleh bisnis tersebut.

Dengan model bisnis yang voluntary ini, competitiveness dalam memberikan yang terbaik di tengah kelangkaan sumber daya menjadi kunci yang harus dimiliki oleh setiap pemain untuk bertahan, mengambil ceruk pasar, dan mengembangkan bisnis.

Sebagian mungkin mengeluh soal biaya premi asuransi kesehatan swasta yang mahal. Sehingga tidak semua kalangan di masyarakat bisa membayar dan menikmati layanan tersebut. Ini antara lain yang mendasari kelahiran program-program asuransi pemerintah di banyak negara, seperti yang dijalankan oleh BPJS di Indonesia.

Tidak seperti premi asuransi swasta yang sangat memperhitungkan risiko kesehatan pelanggan dan benefit peserta asuransi, kebanyakan asuransi pemerintah menarik premi sangat murah. Ia cenderung mengabaikan risiko kesehatan pelanggan dan memberikan benefit yang sangat komprehensif.

Asuransi pemerintah bisa melakukan ini—setidaknya untuk sementara waktu—karena mengabaikan prinsip voluntary yang esensial sifatnya dalam bisnis.

Pengelola asuransi pemerintah tidak perlu pusing mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Karena UU memaksa sejumlah dana dialokasikan dari pajak warga negara untuk modalnya, dengan mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua pembayar pajak, dalam jumlah yang sangat banyak, menggunakan layanannya.

Asuransi pemerintah juga tidak perlu pusing mencari pelanggan yang akan membayar premi. Karena UU, sekali lagi, bisa memaksa semua warga negara untuk menjadi pelanggannya.

Sepintas lalu, dengan “kelebihan” kekuatan pemaksa dalam penyediaan modal dan pembayaran premi pelanggan yang tidak dimiliki asuransi swasta, seharusnya asuransi kesehatan pemerintah bisa menyediakan layanan yang lebih baik dari asuransi kesehatan swasta. Tapi yang terjadi dalam kenyataan tidak demikian.

Cerita tentang kualitas layanan yang buruk dan defisit program asuransi kesehatan pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain. Program Medicare di AS, misalnya, bukan hanya dikritik karena kualitas layanannya, tapi juga karena terus merugi. Ini menjadi salah satu penyebab menumpuknya utang AS demi membiayai inefisiensi tersebut.

Apa yang sepintas lalu tampak sebagai kelebihan asuransi pemerintah—kemudahan mendapatkan modal dan pelanggan pembayar premi—justru adalah kekurangannya. Ini berakibat fatal pada hilangnya competitiveness dalam program asuransi kesehatan pemerintah.

Masalah ini tidak sulit diprediksi dalam perspektif kepemilikan, kebebasan, dan tanggung jawab. Jika dalam membangun bisnis Anda sendiri Anda terikat moralitas pasar untuk tidak memaksa orang untuk memberikan modal usaha atau membeli produk Anda, sehingga Anda harus jungkir balik membangun network bisnis, menumbuhkan kepercayaan dari investor dan pelanggan dengan mempertaruhkan nama baik Anda, maka Anda akan lebih berhati-hati dalam mengelola bisnis. Karena hanya dengan cara seperti itu bisnis Anda bisa berkembang dan Anda bisa mendapatkan keuntungan.

Kondisi ekosistem bisnis inilah yang tidak ditemui dalam konteks program asuransi kesehatan pemerintah dan banyak program pemerintah lain. Tidak adanya pemilik pribadi dalam bisnis (karena sifatnya publik secara hukum itu memang milik pemerintah, tapi secara moral berarti bukan milik siapa-siapa) dan kemudahan dalam mendapatkan modal dan pelanggan lewat instrumen paksaan telah menghilangkan moralitas esensial yang ditemukan dalam bisnis yang dijalankan oleh para pemilik pribadi dalam mekanisme pasar yang voluntary: social trust, responsibility, dan productivity.

Akibatnya, bukan saja bisnis itu buruk dalam kinerja layanan, tapi juga tidak efisien dan dipastikan akan terus merugi. Ujung-ujungnya, seperti kita lihat dalam kasus BPJS, instrumen pemaksa kembali digunakan untuk “mengobati” bisnis yang sakit.

Bailout lagi-lagi dialokasikan dari pajak dan menaikkan premi yang makin lama makin mendekati biaya premi asuransi swasta. Padahal awalnya dikritik karena mahal dan, sering kali, dicurigai mahalnya itu karena keserakahan para pemilik pribadi yang menjalankan bisnis.

Apakah setelah kenaikan premi dan bailout kinerja asuransi pemerintah dalam layanan akan membaik dan tidak akan lagi mengalami defisit?

Dugaan saya, tidak. Karena kehilangan dimensi moral yang esensial dalam bisnis, ia akan terus memburuk dan mengalami defisit. Akibatnya, akan di-bailout lagi, dinaikkan lagi preminya. Begitu terus sampai program itu dengan sangat terlambat akhirnya ditutup ketika kerusakan yang diakibatkannya telanjur parah dan meluas.

Nanang Sunandar