Ketika Dialog Antaragama Tak Memadai Lagi

Ketika Dialog Antaragama Tak Memadai Lagi
©Flickr

Terorisme dan kekerasan massa adalah salah satu tema utama dalam wacana global pasca-Perang Dingin. Kegiatan teror dan kekerasan itu kerap kali bersanding dengan peningkatan religiositas. Singkatnya, religiositas didakwa sebagai biang terorisme dan kekerasan sosial. Lalu dibuatlah serangkaian dialog antaragama atau antariman (interfaith dialogue).

Para peneliti dan ilmuwan sosial mutakhir menemukan fakta berbeda yang menjadikan kesimpulan di atas makin kuno dan klasik. Temuan mutakhir yang berkembang dalam ranah penelitian sosial saat ini menyimpulkan bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor, bahkan bukan faktor utama, dalam kegiatan teror dan kekerasan sosial.

Agama kerap kali hanya menjadi, meminjam istilah Clifford Geertz, primordial sentiment dalam setiap aksi kekerasan. Faktor yang lebih dominan dalam hal ini adalah fenomena atau kondisi sosial itu sendiri.

Renegosiasi Institusional

Kemunculan terorisme dan kekerasan memiliki watak yang cukup berbeda dengan perkembangan religiositas. Religiositas berkembang secara luas di semua belahan dunia, sementara terorisme dan kekerasan muncul hanya di wilayah-wilayah dan waktu tertentu. Jika terorisme dan kekerasan adalah ekspresi religiositas, maka ia akan muncul di semua wilayah di mana religiositas berkembang pesat.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa terorisme dan kekerasan hanya muncul di wilayah-wilayah yang secara sosiologis sedang berada dalam kondisi bergolak. Teror dan kekerasan sosial yang terjadi di Bosnia dan Serbia, 1990-an adalah buah dari instabilitas sosial di negara-negara pecahan Yugoslavia itu.

Kekerasan sosial yang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama di Irak lakukan juga buah dari instabilitas sosial yang muncul pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Terorisme dan kerusuhan sosial bernuansa agama mulai marak di Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang menandai instabilitas sosial.

Instabilitas selalu menjadi kata kunci dalam kemunculan kekerasan sosial dan terorisme, setidaknya pada sebagian besar kasus. Ini membuktikan bahwa instabilitas sosiallah yang menjadi faktor utama maraknya kekerasan dan terorisme, bukan karena faktor lain seperti menguatnya semangat religiositas.

Instabilitas sosial menandai sebuah masa di mana masyarakat mencoba mempertanyakan kembali bentuk negara. Setelah Yugoslavia dan Uni Soviet pecah, masyarakat di bekas negara itu bergumul dalam perumusan bentuk dan ideologi negara.

Baca juga:

Demikian pula yang terjadi Irak dan Indonesia. Masalah ideologi dan bentuk negara yang sebelumnya mereka terima secara taken for granted kini jadi bahan pertanyaan. Pada saat-saat seperti itulah mobilisasi sosial terbuka lebar. Masyarakat kemudian tertuntut untuk memikirkan kembali arah pembentukan bangsanya.

Kekuatan-kekuatan yang sebelumnya tidak bicara kini bangkit menggalang massa. Polarisasi ideologi yang memang selalu potensial ada dalam masyarakat menjadi makin tajam dan potensial konflik. Inilah yang Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, sebut sebagai renegosiasi institusional.

Bertrand menemukan bahwa untuk kasus Indonesia, kekerasan sosial memuncak pada masa-masa transisi. Setidaknya ada tiga masa paling krusial di mana kekerasan sosial memuncak di Indonesia.

Pertama, masa kemerdekaan. Pada masa inilah kekerasan itu begitu marak dan berlangsung cukup lama. Pada masa itu pulalah terjadi begitu banyak pemberontakan yang menelan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kekerasan terhadap etnis Tionghoa dan minoritas lainnya menemukan titik nadir yang paling memprihatinkan pada saat itu.

Kedua, pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Masa ini terkenal dengan pembantaian besar-besaran terhadap massa pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, etnis Tionghoa dan kaum minoritas kembali menjadi sasaran amuk massa yang brutal.

Ketiga, kekerasan sosial marak kembali ketika masa Reformasi bergulir. Lagi-lagi, etnis Tionghoa dan minoritas lainnya menjadi korban kekerasan.

Dialog Antaragama

Berangkat dari pandangan di atas, menjadi lebih jelas bahwa dialog antaragama tidak cukup memadai bagi penyelesaian kekerasan dan terorisme yang marak di lingkungan agama. Bukan berarti dialog antaragama tidak penting kita lanjutkan, tetapi jangan terlalu banyak berharap kepada pendekatan semacam ini.

Setidaknya ada dua cacat konseptual yang muncul dari pengandaian bahwa dialog antaragama akan mampu meredam kekerasan dan terorisme. Pertama, dialog antaragama, pada praktiknya, selalu datang dari para pemimpin agama.

Halaman selanjutnya >>>
Saidiman Ahmad
Latest posts by Saidiman Ahmad (see all)