Ketua Umum Permikomnas Menyayangkan Sikap Pemerintah terhadap Kebocoran Data Warga

395

Nalar Politik – Ketua Umum Permikomnas (Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional), Khusniforest, menyayangkan sikap pemerintah terkait kebocoran data warga negara Indonesia. Menurutnya, pemerintah kurang responsif dan terkesan mengabaikan keamanan data pribadi warga.

“Kebocoran data terjadi lagi. Pemerintah terkesan mengesampingkan keamanan data pribadi penduduk Indonesia,” kata Ketua Umum Permikomnas, Khusniforest, dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi (21/5).

Baru-baru ini, bebernya lebih lanjut, 279 juta data WNI disebut bocor, dan bersumber dari BPJS. Selain itu, Pemerintah gaduh ketika sudah terjadi kebocoran data.

“Padahal ini bukan kali pertama data WNI bocor. Hal ini terjadi berulang-ulang karena ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.”

Data kesehatan, tambah Khusniforest, dinilai sangat empuk untuk diperjualbelikan karena tertera informasi yang cukup kompleks. Namun pemerintah telah lalai menjaga data warga negara Indonesia.

“RUU PDP juga seakan bukan prioritas pemerintah, padahal di dalamnya mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Kemudian muncul pertanyaan tupoksi BSSN yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber dan salah satu fungsinya adalah mengidentifikasi, mendeteksi, serta proteksi serangan siber.”

Hal yang disayangkan oleh pihaknya juga karena masyarakat mengetahui kebocoran data dari situs deep web dan forum hacker, setelah itu baru gaduh. Pemerintah dinilai belum siap terhadap ancaman serangan siber.

“Permikomnas yang merupakan garda terdepan mahasiswa IT berharap pemerintah tidak bertele-tele dalam pengesahan RUU PDP. Presiden juga harus tegas terhadap pejabat yang melakukan penyelewengan serta kelalaian dalam keamanan data,” pungkasnya.

Baca juga: