“Pemecah belah abadi”, demikian julukan yang diberikan Restu Gunawan ketika menarasikan kiprah gerakan politik Mohammad Yamin dalam buku Biografi Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan (Ombak 2005).
Julukan tersebut diberikan pada Yamin karena dianggap sebagai biang keladi dari perpecahan dalam Fraksi Nasional yang didirikan Muhammad Husni Thamrin ketika masih berada di Volksraad.
Nama Mohammad Yamin (22 Agustus 1903-17 Oktober 1962) sendiri dalam sejarah dikenal sebagai pengerakan politik di negeri ini. Mohammad Yamin diangkat sebagai pahlawan nasional pada 06 November 1973. Mungkin bagi sebagian generasi milenial nama Mohammad Yamin tampak begitu tak familiar bahkan asing di telinga kita.
Kiprah dan gerakannya bercabang-cabang, mulai dari politik hingga jadi seorang sastrawan cum sejarawan. Tokoh nasional sekaligus pahlawan nasional yang satu ini, konon katanya semasa hidup, rambut Yamin jarang kena sisir. Yang demikian ini menjadi ciri khas gaya dalam sehariannya, dan ini bisa jadi gambaran tentang sosok dan pribadi sesuai pemikirannya yang bercabang-cabang menyelimuti dirinya.
Selain rambutnya, konon katanya, di masa awal terbentuknya arus perpolitikan di Indonesia, boleh jadi Mohammad Yamin dapat dikatakan sebagai politikus yang sangat pragmatis bila dibandingkan politikus saat ini. Politik pragmatis Yamin ini dapat dilihat dari sepak terjangnya yang acap kali berpindah-pindah partai politik.
Misalnya, di usianya hampir mencapai 30 tahun saja, Yamin sudah tercatat sebagai politisi yang sudah pernah memasuki tiga partai politik sekaligus, seperti Partai Indonesia (Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Sebagai orang keturunan Minangkabau, tampaknya Yamin tak terlalu religius. Kita tahu ketiga partai politik ini memiliki haluan nasionalisme sekuler.
Selain berpindah partai politik, Mohammad Yamin juga acap kali berpindah haluan; kadang kala berhaluan nonkooperatif, kadang juga berhaluan kooperatif dengan pihak penjajah. Kalau boleh mengatakan, atau dengan kata lain, sikap politis Mohammad Yamin ini sangat elastis.
Di satu sisi menolak kerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Namun, di sisi yang lain pula juga menerima kerja sama dengan organisasi pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Bahkan teman-teman karibnya, seperti Chaerul Saleh dan Djmaloeddin Adinegoro, sempat dibuat terheran-heran olen sikapya.
Sikap kooperatif Yamin yang sangat tampak ketika mau masuk ke Volksraad kalau saat ini semacam dewan rakyat. Kita tahu dari catatan sejarah, Volksraad merupakan lembaga dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Volksraad ini dibentuk Hindia Belanda sekitar 16 Desember 1916 dipelopori Gubenur Jenderal J.P van Limburg Stirum dengan Thomas Bastiaan Pleyte, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Urusan Koloni Belanda.
Sikap yang demikian ini banyak mengundang kritik dari kawan-kawan pergerakan Yamin, serta meragukan perjuangannya akan membawa perubahan pada Volksraad. Keraguan itu dilihat pada sikapnya jauh-jauh hari sebelum Yamin masuk ke Volksraad yang menolak keras petisi dari anggota Volksraad yang dimotori Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawan yang menuntut dikotomi khusus untuk Indonesia. Oleh karenanya wajar kemudian sikap dan pandangannya terlalu cepat berubah dan mencurigakan.
Baca juga:
- Seleksi Demokratis, Bukan Pasal Diskriminatif Usia Calon Kepala Daerah
- Siti Danilah, Wartawan yang Terlupa
Tampaknya, masuknya Yamin ke Volksraad banyak pimpinan partai politik, termasuk partainya sendiri, meradang dan disuruh membuat keputusan di antara dua pilihan; menetap jadi pimpinan Gerindo atau menetap di Volksraad tapi keluar di Gerindo. Dan, Yamin tetap di Volksraad, oleh karenanya Yamin dianggap sebagai pengkhianat partai
Menetapnya di Volksraad ini bisa jadi merupakan jalan panjang yang mungkin harus diambil dan ditempuh Mohammad Yamin untuk memperbaiki nasib kaum pribumi saat itu. Di mata Yamin, kebanyakan anggota partai politik yang ada di Volksraad saat itu meminta dominion status yang sudah ada dalam kungkungan Hindia Belanda dan tak ada dalam dasar hukum Belanda serta tak menjadi cita-cita rakyat Indonesia.
Yamin menyarankan agar jangan meminta sesuatu yang sudah ada, dan sesuatu yang tak ada perlunya. Bagi Yamin, dalam politik harus awas akan taktik tawar-menawar. Kalau sekiranya dominion status sudah ada, paling tidak harus meminta yang lebih berharga dan tinggi.
Yamin tampaknya memiliki perbedaan pandangan politik dari anggota Volksraad yang lain. Tak heran jika Yamin memiliki banyak lawan politik. Pada satu pihak kata-katanya yang digunakan sering kali dianggap tajam dan runcing. Pada satu pihak lainnya, ketika mendiskusikan sesuatu, sikapnya menunjukkan meremehkan pendapat dan pandangan orang lain.
Namun pada pihak yang lain juga, hal ini menunjukkan pergerakan dan taktik yang dasarkan pada sikap kooperatif dan nonkooperatif. Dan, ini tentu bagian dari kecerdasan dalam mengambil langkah politik yang piawai dan lihai dalam melihat kesempatan, dim ana hal ini belum tentu dilakukan para kaum politikus saat ini.
Meskipun demikian, dalam beberapa isu gerakan, Yamin dan Thamrin memiliki pandangan sama dengan yang lain. Misalnya, Yamin menuntut keabsahan pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berpusat di Inggris serta mengusulkan agar setiap sidang yang ada Volksraad mengunakan bahasa Indonesia.
Kiprah dan gerakan politik Yamin tak berhenti di situ. Di akhir masa penjajah Jepang, misalnya, Yamin menjadi salah satu dari tujuh pejabat tinggi berkebangsaan Indonesia yang diserahi jabatan sanyo atau penasihat sendenbu serta menjadi salah satu ketua dari BPUPKI yang diberi tugas dalam merancang sebuah hukum dasar Republik.
Sumbangan dan gagasan terbesarnya selama berkiprah di dunia perpolitikan negeri, tentu selain Pencipta Sumpah Pemuda, Perumus Lambang Garuda, dan Pencipta Kata Pancasila, Yamin juga mengusulkan serta memasukkan gagasan hak asasi manusia ke dalam konstitusi yang dapat dikatakan tak bisa dianggap sebelah mata.
Gagasan hak asasi manusia atau declaration of human rights and independence secara langsung oleh Yamin diambil dari naskah konstitusi Amerika Serikat. Dengan begitu Yamin menginginkan agar konstitusi yang sedang disusun bisa menjaga jiwa yang sudah mendekati 100 juta jiwa.
Kiprah dan gagasan lain Yamin dalam perpolitikan negeri ini adalah pemimpin kepala negara yang bisa bertanggung jawab pada majelis permusyawaratan. Bagi Yamin, majelis ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi bagi republik ini dan dipilih dengan bebas serta merdeka oleh rakyat sesuai suara terbanyak.
Kini, Mohammad Yamin sebagai pengembang gagasan boleh saja berhenti masa kehidupannya di dunia ini. Akan tetapi, kiprah dan gagasan warisan intelektual yang ditinggalkan terus hidup sehingga sampai saat ini.
- Gangubai, Stigma dan Diskriminasi Pelacur - 3 Juli 2022
- Hasrat dan Jejak Ruang Media Sosial - 30 April 2022
- Autologi Diri Perspektif al-Ghazali - 26 Maret 2022