Kompensasi Korban PHK di UU Cipta Kerja

Kompensasi Korban PHK di UU Cipta Kerja
©Shutterstock

Nalar Politik – Kehadiran UU Cipta Kerja adalah juga bentuk perlindungan besar negara bagi pekerja/buruh. Hal itu salah satunya terlihat dari adanya aturan kompensasi korban PHK (pemutusan hubungan kerja) yang wajib perusahaan bayarkan ketika mengambil tindakan demikian.

Seperti dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kompensasi korban PHK tersebut merupakan keuntungan yang hanya bisa didapatkan para pekerja/buruh, khususnya yang berstatus kontrak, dari UU Cipta Kerja. Bahwa pekerja/buruh dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika masa kerjanya berakhir.

“Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) itu tidak ada kompensasi kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,” ungkap Menaker Ida.

Selama ini, banyak kasus perusahaan memecat pekerja/buruh kontraknya kapan saja. Alasannya beragam, baik karena alasan efisiensi maupun karena kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan perusahaan.

Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja/buruh yang berstatus kontrak PKWT, secara tidak langsung karyawan akan mendapatkan perlindungan lebih besar dari negara.

“Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak terus-terusan pun, tetap saja saya harus bayar pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak kita atur di UU sebelumnya.”

Terkait dihapuskannya Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur soal batasan PKWT, ini lebih didasarkan pada fleksibilitas. Bahwa jika batas maksimum diatur selama 3 tahun, misalnya, ini malah akan memberatkan dunia usaha.

“Bisa saja lebih dari lima tahun (masa batasan kontrak). Bisa kurang. Dinamikanya sangat tinggi. Kalau langsung diatur di undang-undang, kami khawatir justru tidak bisa mengikuti dinamika tersebut.”

Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain untuk kemudahan berusaha investor.

“Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada fleksibiltas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi.” [ko]