Korupsi dan Kejahatan Teroris

Korupsi dan Kejahatan Teroris
┬ęCNN Indonesia

Kejahatan teroris dan korupsi memiliki kesamaan status kejahatan luar biasa (khusus).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dan terorisme sudah menjadi perhatian penting. Keduanya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta pemerataan pembangunan.

Kalau masih ingat dengan kejadian Bom Bali atau Bom di Jakarta, semuanya telah menunjukan bahwa ancaman terorisme memiliki dampak yang sangat besar dalam segala sektor pembangunan.

Tidak kalah penting juga dengan tindak pidana korupsi, di mana aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan mempunyai anggapan awal bahwa mereka tidak cukup bersih dan tidak cukup mampu menangani kasus tindak pidana korupsi. Itu sebabnya lahir insitusi independen yang bernama komisi Pemberantas korupsi (KPK).

Di dalam persepsi hukum internasional, tindak pidana korupsi dan terorisme mempunyai kesamaan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun, kesamaan kejahatan korupsi dan teroris tersebut terbukti tidak lebih dominan perbedaannya.

Yang membedakan dari kedua kejahatan tersebut adalah pada subjek dan objek serta akibat-akibat yang timbul darinya. Perbedaan lain, institusi dalam penegakannya juga menentukan.

Berbicara tentang objek kejahatan korupsi dan teroris, muncul pertanyaan yang mencakup: apakah yang menjadi persoalan utama hukum yang mengganggu kehidupan bermasyarakat?

Sebagai kejahatan, korupsi merupakan kejahatan khusus atau white colour crime mengingat tidak semua orang dapat melakukan perbuatan pidana korupsi yang memiliki ciri sebagai berikut:

(1) Kejahatan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda karenanya dengan kejahatan pencurian; (2) Perbuatan selalu sangat tertutup atau rahasia (secrecy), kecuali masyarakatnya telah begitu receptis;

Baca juga:

(3) Korupsi melibatkan elemen yang saling terkait menimbulkan kewajiban dan keuntungan. Praktik korupsi sebagai suatu metode rekayasa aktivitas yang mencoba menghindar dari hukum yang berlaku atau mencari pembenaran atas hukum; (4) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menghendaki adanya putusan yang pasti;

(5) Perbuatan korupsi melibatkan bentuk kebohongan kepercayaan masyarakat; (6) Apa pun bentuknya, korupsi adalah pengingkaran terhadap kepercayaan atau amanah;

(7) Tindakan korupsi selalu bertentangan dengan fungsi ganda antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyuap dan penerima suap adalah sama pelaku dengan maksud dan tujuan berbeda. (8) Kejahatan korupsi telah melanggar norma-norma dan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di dalam tata tertib warga negara. (Syed Hussein Alatas. 1986: 12).

Sedangkan sebab-sebab korupsi adalah (a) Lemahnya atau ketidakhadiran kepemimpinan dalam prosesi kunci yang memiliki kemampuan mempengaruhi prilaku strategi untuk mencegah korupsi. (b) Lemahnya pendidikan agama dan etik dan (c) Penjajahan (colonialism) pemerintahan asing yang dapat membangkitkan kesetiaan yang mampu melarang berbuat korupsi.

(d) Kurang pendidikan. (e) Kemiskinan. (f) Tiadanya suatu hukuman yang berat. (g) Tidak Adanya sistem lingkungan yang kondusif dari prilaku masyarakat atas anti korupsi. (h) Struktur pemerintah (i) Perubahan yang radikal (j) Korupsi dalam birokrasi menjiwai masyarakat secara utuh (Syed Hussein Nash: 38).

Kompleksitas objek kejahatan korupsi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sedangkan Susan Rose-Ackerman dari perspektif politik (Corruption and Government Causes, Consequences And Reform. 1999: 114).

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi kita akui memiliki kesamaan dengan kejahatan terorisme. Kejahatan luar biasa berdasar ciri-ciri universal, sebagaimana hukum internasional mengakui juga negara-negara memiliki jurisdiksi yang sama dalam mengadili kejahatan terorisme kejahatan korupsi.

Halaman selanjutnya >>>
Latest posts by Mohammad Tobing (see all)