Korupsi: Sebuah Tindakan Kurang Peka

Korupsi: Sebuah Tindakan Kurang Peka
©Kompas

Tindakan kurang peka ini menjadi persoalan yang harus disadari para pejabat negara.

Tercatat di berbagai media, tindakan korupsi begitu secara leluasa dilakukan para pejabat negara. Beberapa media masa, baik lokal maupun nasional, mengabarkan kasus korupsi yang terjadi di beberapa wilayah atau kota. Hal ini berdasarkan fakta yang diperbuat oleh para pejabat negara.

Perbuatan korupsi uang oleh para pejabat negara tidak lagi menjadi persoalan besar karena perbuataan terus diulangi tanpa ada kesadaran. Dengan demikian melahirkan iklim “kurang peka”. Sikap kurang peka ini menitipkan “luka” bagi rakyat umum. Luka yang terus bernana karena yang menjadi hak rakyat telah dijadikan hak para koruptor.

Untuk itu, dalam tulisan saya ini, saya mengupas bagaimana perbuatan para pejabat negara yang melakukan korupsi sebagai sebuah tindakan kurang peka. Tindakan kurang peka ini menjadi persoalan yang harus disadari para pejabat negara.

Para pejabat negara tentunya sudah mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan korupsi itu sebagai tanda kurang peka tetapi terus dilakukan. Barangkali hati mereka sudah membatu atau sudah tumpul. Maka dari itu, saya memberi judul tulisan saya “Korupsi: Sebuah Tindakan Kurang Peka”.

Korupsi Bukan Hal Baru

Korupsi atau rasuah, akar kata dari Bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok. Korupsi adalah tingkah laku seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara (Yudi Purbowowinanto, 2021; 11).

Dalam arti luas, korupsi adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa (Retno Ajeng, 2017; 9). Korupsi merupakan perbuatan yang buruk, menggelapkan uang, menerima sogokan dan lainnya untuk kepentingan kolektif dan individu yang mengakibatkan kerugian uang pada negara yang diperuntukkan rakyat umum.

Pada dasarnya korupsi menghadirkan perbuatan yang tidak etis, juga menyangkut kualitas moral dan kepribadian para koruptor. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari para pejabat negara menyebabkan terjadinya korupsi. Perbuatan mengorupsi uang sudah merupakan patologi sosial yang sangat berbahaya dan merugikan masyarakt umum. Perbuataan korupsi ini dilakukan secara kolektif atau individual oleh setiap pejabat negara.

Korupsi: Sebuah Tindakan Kurang Peka

Tindakan korupsi menurut Syeh Hussein Alatas adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat (Retno Ajeng, 2017; 6).

Pengertian korupsi menurut Syeh Hussein Alatas menyorot pada keegoisan kelompok atau pribadi tertentu yang menggelapkan uang rakyat. Pendasarannya terletak pada kurangnya kepekaan. Perbuataan para koruptor merupakan tindakan yang tidak terpuji dan terus melahirkan ketergantungan pada kebiasaan buruk dengan sangat enteng mendapatkan uang.

Kurangnya rasa kepekaan tentu menghadirkan egosentrisme dalam kehidupan bersama. Egosentrisme ini lebih ditonjolkan KeAKUan. KeAKUan yang kuat akan melahirkan pribadi yang sulit menampilkan nilai keadilan, kejujuran, dan kedamaian dalam hidup bersama. Di sini KeAKUan berkuasa secara mutlak.

Tanpa disadari, KeAKUan memperbodoh diri sendiri karena ada penyelewengan nilai harga diri dalam kehidupan bersama. Apabila KeAKUan dapat diterapkan seorang pejabat negara dalam suatu organisasi atau sistem kepemerintahaan, tidak heran muncul adanya kasus korupsi.

Sesuai kenyataan saat ini, rasa kepekaan bukan menjadi sesuatu yang istimewa dalam kepemimpinan tetapi lebih pada ada dan tidak dijalankan. Maka, lahirlah egosentrisme yang tinggi sampai harga diri digadaikan dengan penyelewengan kepercayaan.

Para pejabat sekarang lebih enteng mendapatkan uang dengan cara yang tidak terpuji yakni korupsi. Persoalan korupsi bukan persoalan yang krusial tetapi sudah menjadi persoalan biasa. Para pejabat tidak bekerja keras untuk mendapatkan uang tetapi dengan perbuataan tidak halal yakni korupsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama dan diri sendiri.

Untuk itu, pada akhirnya terlihat jelas ada keterkaitan antara tindakan korupsi sebagai sebuah tindakan kurang peka. Kepekaannya sudah tumpul dan membatu. Hal mendasarnya adalah lemahnya pengolahaan hasrat untuk menguasai sekaligus menindas rakyat dengan melakukan korupsi. Persoalan ini akan terus dipertanyakan keberadaan hati nurani para pejabat sebagai orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk menyuarakan keadilan bersama.

Beberapa kasus korupsi terjadi di beberapa wilayah atau kota yang dimuat di koran Media Indonesia yang sungguh mengesankan dan memprihatinkan sekaligus memantik warganet untuk merasakan bagaimana betapa entengnya para pejabat menggelapkan uang tanpa kerja keras. Pertama, pada 14/09/ 2021, “KPK Periksa Tiga Bos Mitra Pemkab Banjarmasin”. Kedua, pada 15/09/ 2021, “Tiga Tersangka Baru Mengkorupsi ASABRI”.  Ketiga, pada 17/09/ 2021, “Lagi-Lagi Pejabat Daerah Tertangkap Korupsi”. Masih banyak kasus korupsi lainnya.

Dari rentetan kasus korupsi tersebut, terlihat jelas betapa minimnya nilai kepekaan yang ada dalam diri para pejabat. Rasa kepekaan yang masih pincang atau barangkali pudar. Hal ini berdasarkan beberapa aspek individu pelaku korupsi; sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendadak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan (Ema Hanifa, 2019; 15-17).

Aspek-aspek ini menggambarkan ada nilai keegoisan. Keegoisan inilah yang melahirkan tidak adanya kepekaan atau KeAKUan yang masih kuat.

Masyarakat Punya Hak Menuntut (sebuah rasa ketidakadilan kepada para koruptor)

Masyarakat harus tegas menyuarakan keadilan bagi para koruptor yang dengan leluasa menggelapkan uang rakyat. Peran masyarakat tersebut meliputi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Ema Hanifa menyumbangkan beberapa idenya berkaitan dengan peran masyarakat dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi (2019; 86 & 87).

Pertama, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindakan pidana korupsi.

Kedua, penyampaian informasi, sarana dan pendapat, atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Baca juga:

Ketiga, setiap orang, organisasi, atau lembaga swadaya masyarakat berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Perkataan Ema Hanifa di atas melampirkan adanya hak masyarakat dalam menuntut keadilan bersama. Penyuaraan hak dari masyarakat ini menggugat para koruptor untuk mengedepankn rasa kepekaan akan nilai keadilan. Ungkapan hak dari masyarakat ini juga sebagai sebuah rasa ketidakadilan yang diperbuat oleh para korutor, apalagi dengan adanya situasi pandemi Covid-19. Tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dan kejujuran para pejabat dalam mengelola keuangan sehingga bisa membantu pelancaran perekonomian negara.

Korupsi adalah perbuatan menggelapkan uang dengan tanpa kerja keras. Perbuataan mengorupsi uang tentunya melahirkan tidak adanya keadilan bersama. Rasa ketiakadilan inilah berakar pada rasa kurang peka. Kepekaanannya perlu dipertajam lagi sehingga keadilan bersama dapat tercapai.

Untuk tindak lanjutnya, perlu penegakan hukum yang adil sesuai dengan perbuataan para koruptor. Hukum harus tegas dan terus meneliti akar terjadinya korupsi dan risiko apa yang diterima oleh para koruptor. Sampai pada akhirnya korupsi tidak dibiarkan terus menjamur tetapi segera diberantas sesuai hukum.

    Epi Muda
    Latest posts by Epi Muda (see all)