KPK Bubar Sajalah

KPK Bubar Sajalah
©Kabar24

Setelah paket kegusaran memuncak soal bagaimana mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap bergerak melumpuhkan kekuatan-kekuasaan korup yang melingkar di dalam bidang-bidang kekuasaan, dengan ringan pikiran ini menjawab, tidak lain kecuali KPK bubar.

Ya, baiknya KPK bubar sajalah. Sebab keberadaannya sudah tidak memiliki arti apa-apa.

KPK sejak dilahirkan telah menjadi “binatang buas” bagi kelompok-kelompok yang terancam kenyamanannya, terdesak posisinya, tersiar bau busuknya. Ia (KPK) ternyata tak memiliki DNA politik praktis meski dilahirkan oleh para politisi. Beberapa kali usaha-usaha perekayasaan DNA dilakukan oleh para politisi lewat intimidasi, ancaman, kekerasan, bahkan melalui RUU KPK, selalu gagal. KPK cukup kebal dan memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat.

Tampaknya kekebalan itu tidak cukup hanya teruji oleh waktu, ia harus diuji oleh kekuasaan. Bila dengan kekuasaan melunak, maka kita tak perlu lagi mengharap banyak kepadanya. KPK tak lagi kebal yang dapat melindungi uang rakyat dari koruptor.

Seleksi calon pimpinan KPK yang kontroversial karena integritas para calonnya adalah salah satu indikator bahwa KPK justru akan menjadi lembaga korup. Barangkali bukan korupsi dalam kategori menerima suap, merugikan keuangan negara dan bentuk lain yang diasosiasikan “korupsi” secara normatif, tetapi korupsi karena telah menerima kesepakatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan dengan pihak-pihak “pasien potensial” demi suatu jabatan: Pimpinan KPK.

Tidak selesai sampai di situ, DPR justru secara terbuka mengatakan akan mengesahkan sebelum masa jabatannya habis akhir September 2019. Bersamaan dengan itu, mereka juga—dalam memilih capim KPK—akan memilih pimpinan yang sepakat dan menerima RUU KPK. Cara-cara semacam ini menunjukkan keputusasaan mereka menghadapi kekebalan KPK.

Agenda-Agenda Politis dalam RUU KPK

Sampai detik ini, sangat banyak protes dilakukan terhadap rencana pengesahan RUU KPK. Media-media mengulas hampir tidak ada lagi sisa untuk dibahas. Tetapi usaha untuk mengesahkan RUU KPK tetap dilakukan oleh DPR.

Rancangan tersebut setidaknya memiliki beberapa agenda khusus para politisi. Pertama, melumpuhkan independensi.

Meski KPK independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, tetapi RUU tersebut akan mengubah maksud Independen yang selama ini dimaksudkan dalam UU KPK. Usaha tersebut dilakukan melalui proses perubahan status KPK dari ad-hoc menjadi lembaga pemerintah.

Kedua, Pembatasan penyadapan melalui Dewan Pengawas KPK.

Dalam RUU KPK Pasal 37A-37G, isinya mengatur mengenai Dewan Pengawas. Pengawas tersebut bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk dalam hal melakukan penyadapan. Artinya, KPK akan sangat terbatas dan terganggu dalam melaksanakan wewenangnya. Karena setiap penyadapan yang akan dilakukan harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Ketiga, pembatasan jangka waktu penyidikan dan penuntutan.

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun”.

Meski tidak secara langsung dikatakan bahwa penyidikan dan penuntutan “harus” dihentikan bila lebih dari satu tahun, tetapi 40 ayat (1) RUU KPK memberikan peluang besar lepasnya seseorang dari tuntutan hukum. Karena faktanya, proses penyidikan dan penuntutan oleh KPK lebih dari satu tahun. Hal itu disebabkan karena sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan belum dilakukan penuntutan sampai lebih dari satu tahun akan menuntut untuk dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh KPK. Pada keadaan demikian, suka atau tidak, KPK harus mengeluarkannya. Apalagi—sebagaimana dikemukakan di atas—pimpinannya diragukan integritas dan kredibilitasnya.

Dependen-Subordinat

Dari ketiga hal tersebut, dilihat dari hubungannya—antara KPK dan Pemerintah—secara struktural adalah dependen dan subordinat. Tidak lagi independen-koordinatif. Karena telah menjadi lembaga pemerintah—sebagaimana uraian di atas—maka pegawainya mesti berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan berkiblat pada UU ASN.

Pada posisi ini, KPK tidak lebih baik dari Inspektorat. Karenanya, keberadaan lembaga anti-rasuah tersebut tidak lagi dibutuhkan. Ia hanya akan menambah beban keuangan negara untuk membayar gaji pegawai dari lembaga yang tidak berfaedah.

Kalau alasan seluruh hal yang melatarbelakangi RUU KPK—oleh DPR dan Pemerintah—adalah agar KPK lebih banyak melakukan fungsi pencegahan tinimbang penindakan, maka yang demikian tidak lebih dari seruan moral.

Oleh karena itu, serahkan pada penyeru moral—para pemuka agama. Mereka lebih kompeten, lebih ahli soal moralitas. Inilah alasan kenapa lebih baik KPK bubar sajalah.

    Arief Rahman

    Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra | Volunteer Penerbit Koma Media | Pimpinan Desamondial
    Arief Rahman
    Share!