Kritik Arah Pembangunan Kita

Kritik Arah Pembangunan Kita
©Kompas

Kritik Arah Pembangunan Kita

Di Indonesia pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, term pembangunan selalu digaungkan sebagai salah satu bentuk bagaimana langkah pemerintah untuk memberi dampak terhadap kemajuan bangsa dan negara. Proses pembangunan ini kemudian masih terus-menerus dilanjutkan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia sampai sekarang dan itu dijadikan sebagai program-program strategis.

Tulisan ini sederhana ingin meninjau ulang tentang konsep pembangunan yang digunakan pemerintah dan secara kritis kita mempertanyakan ke manakah arah pembangunan kita serta proses modernisasi yang menggeser nilai dan tatanan kehidupan masyarakat atas nama pembangunan.

Makna Pembangunan

Pembangunan dalam setiap situasi dan kondisi sering diartikan sebagai usaha untuk membangun sesuatu yang bersifat fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, gedung, dan lain-lain. Pada tahap ini kita tentu telah menyempitkan makna dari pembangunan itu sendiri. Padahal makna dari pembangunan itu universal.

Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik itu, maka kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah.

Jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara “an increasing attainment of one’s own cultural values” (Tjokrowinoto, 1996: 1). Merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (the ideology of developmentalisme). Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (value choice), mulai pada pilihan epistemologi-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program, atau proyek.

Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial.

Kritik Pembangunan

Bagi saya, konsep pembangunan di era modern itu selalu hadir dengan dua sisi yang berbeda sekaligus saling bertolak belakang (ada pro dan kontra). Pembangunan itu di satu sisi menguntungkan, dan di sisi yang lain juga merugikan.

Baca juga:

Misalkan, dibangunnya gedung-gedung bertingkat atau hadirnya perusahaan-perusahaan industri tentu menguntungkan bagi kelompok tertentu, namun pada saat yang sama ada kelompok masyarakat yang tergusur tempat tinggalnya, kehilangan lahan, tereksploitasi alamnya, dan hak-hak mereka sebagai warga negara ditindas.

Kita bisa melihat kenyataan itu pada kasus Rempang serta kasus-kasus lain persoalan konflik lahan sebagai bukti kacaunya prospek pembangunan kita di Indonesia. Bahwa konflik lahan atau bahasa lain konflik agraria biasanya terjadi karena ada suatu aktivitas atas nama pembangunan. Konflik agraria bermula oleh adanya perampasan lahan, tanah, atau sumber daya alam lainnya.

Di Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, kasus-kasus konflik agraria yang terdokumentasi paling banyak berasal dari “daratan”, dalam artian obyek yang paling kerap dirampas berasal dari sektor-sektor seperti perkebunan, kehutanan, properti, dan infrastruktur yang merampas tanah, lahan, atau hutan.

Perampasan tanah, lahan, dan hutan sebagai obyek agraria yang diperebutkan merupakan awal dari pelanggaran hak, karena obyek tersebut merupakan sumber kehidupan yang beririsan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas tanah, hak atas pangan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kebudayaan, hingga hak sipil dan politik2 seperti hak untuk hidup, hak atas kepemilikan suatu barang, dan hak atas harga diri manusia (Abdo, 2015; dalam Tura, 2017).

Ketika konflik agraria meletus, pemenuhan hak untuk hidup layak dengan rasa aman pun juga terlanggar dengan ancaman kekerasan.

Melihat persoalan-persoalan seperti di atas yang terus terjadi di mana masyarakat bawah selalu menjadi objek yang selalu menerima dampak negatifnya dan tentu dirugikan, maka negara gagal dalam menjalan tugasnya bahwa tugas terpenting negara justru melindungi warga negara, mensubsidi rakyat, memproteksi pelayanan pelayanan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi tidak direalisasikan.

Tanpa peran negara seperti itu, untuk apa negara dengan susah payah kita dirikan dan kita langgengkan?

Pada fenomena ini, mesti ada jalan alternatif sebagai bentuk ikhtiar dari negara atau pemangku kebijakan untuk memperkecil ruang akan terjadinya kerugian yang dialami masyarakat atas nama pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harusnya melibatkan masyarakat secara langsung untuk turut serta dalam proses pembangunan yang dimaksud atau menjadi subjek dari pembangunan, bukan hanya dijadikan objek.

Halaman selanjutnya >>>
Nardi Maruapey
Latest posts by Nardi Maruapey (see all)