Kritik bagi Gerakan, BEM SI dan Nusantara Gambaran Mahasiswa Malas Membaca

BEM SI dan Nusantara
©Lamongan Today

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa per 11 April 2022 menjadi penanda bagi bunyinya alarm demokrasi hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Aksi tersebut merupakan reaksi atas sederet persoalan bangsa yang salah satunya adalah kelangkaan minyak goreng.

Tentu ini menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsinya sebagai control social bilamana kekuasaan atau pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Saya pun pada hari yang bersamaan ikut dalam aksi yang tergabung dalam Aliansi Majene Bergerak di Provinsi Sulawesi Barat dengan tuntutan yang sebagiannya hampir sama.

Namun di tengah diskusi yang berlangsung untuk mengawal tuntutan, saya sendiri dikagetkan dengan pernyataan Kamaruddin sebagai ketua BEM SI pada acara stasiun Hoot Rom dengan tema “Demo Untuk Apa?” bahwa di era orba (Orde Baru) rakyat merasakan kebebasan dan kesejahteraan.

Sungguh menggelikan dan menjijikkan konstruksi berpikir intelektual seperti Kamaruddin demikian. Tentunya ini sangat bertentangan dengan doktrin gerakan sejarah mahasiswa Indonesia. Pasalnya, era Presiden Soeharto lah demokrasi dibungkam dan kesejahteraan tidak didapatkan.

Pun misalnya dijuluki sebagai Bapak Pembangunan itu hanyalah mitos yang dilekatkan pada diri Soeharto karena yang mampu dibangunnya hanyalah jawasentris. Pemerintahan Soeharto yang telah menjadi fasisme itu telah menelan banyak korban jiwa, baik rakyat maupun mahasiswa. Terjadi pemberangusan pers, pengekangan gerakan mahasiswa dengan mengizinkan ABRI masuk ruang suci mahasiswa yaitu kampus, penculikan dan pembantaian terjadi di mana-mana bahkan tanpa proses pengadilan.

Mengapa reformasi terjadi? Ya lantaran demokrasi beku dan kesejahteraan hanya menjadi mimpi saja. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa Kamaruddin sebagai mahasiswa tidak pernah membaca sejarah dan tentunya tidak mengenali dirinya sebagai bagian dari proses yang menyejarah.

Pada satu sisi kita dapat mengerti tentang posisinya sebagai pelajar yang sementara belajar atau berproses. Namun hadirnya Kamaruddin di depan publik dengan argumentasi demikian tak ada maaf baginya.

Lantas apa yang bisa dipelajari dari konstruksi berpikir ketua BEM SI itu? Menurut hemat saya, terjadinya hal demikian lantaran:

Baca juga:

1. BEM sering kali hanya menjadi stempel kekuasaan. Aktivitas yang dilakukan terbatas pada pelaksanakan program-program dari kampus secara terus-menerus sehingga tidak memiliki prospek dan platfom yang jelas untuk terlibat jauh melakukan diskursus maupun gerakan. Ketidakmampuan mengartikulasikan keadaan ini menjadi bukti bahwa BEM terpisah dari lumbungnya yakni rakyat.

2. BEM kampus tidak menjadi titik perhatian bagi kawan-kawan gerakan dalam hal ini, baik dari oganisasi Cipayung maupun organisasi mahasiswa yang konsen pada basis kerakyatan. Sehingga mahasiswa gadungan seperti Kamaruddin ini sering muncul ke permukaan seolah-olah menjadi figur serta mewakili wajah mahasiswa secara keseluruhan.

Absennya mahasiswa gerakan atau Cipayung dari ruang gerak kampus merupakan kritik bagi gerakan serta mempunyai konsekuensi logis terhadap kualitas mahasiswa maupun wacana  yang dibangun. Akhirnya isu yang menjadi poin dari tuntutan sering kali tidak mengakar dan bersumber pada problematik dasar rakyat.

Mahasiswa Gadungan

Awalnya saya kurang tertarik menanggapi. Tapi karena pencatutan nama mahasiswa, maka menjadi penting untuk dibahas karena pertaruhan darah perjuangan. Nama mahasiswa terlalu besar untuk digadai dengan kepentingan yang sesaat.

Pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia yang ketua umumnya adalah Eko Pratama yang juga sebagai ketua BEM Nusantara yang kini telah terdaftar di Kemenhumkam menjadi pembahasan penting untuk dibedah. Mengapa? Karena sependek pengetahuan penulis, baru kali ini ada mahasiswa yang secara  serampangan membentuk partai politik dengan background mahasiswa.

Bahwa sepanjang republik ini didirikan, memang mahasiswa pernah terlibat aktif dalam dunia politik melalui keterwakilannnya di KNIP atau dewan perwakilan Rakyat (DPR), tapi tidak melalui partai mahasiswa dan konteksnya pun berbeda. Bahkan selama orde baru tidak ada yang membentuk partai dengan label mahasiswa.

Pun misalnya ada ketua partai yang berstatus mahasiswa kala itu adalah Budiman Sudjatmiko, itu pun namanya adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang lahir dari proses sejarah atas pembungkaman demokrasi sebagai pilihan alternatif. Sekarang alasannya apa?

Misalnya nanti dalam perdebatan ketua partai mahasiswa itu mengatakan, “Ini, kan, negara demokrasi, wajar saja kita berbeda pendapat.” What?

Baca juga:

Memang perbedaan pendapat itu lumrah bagi demokrasi, tapi ia disertai dengan tanggung jawab. Bagi seorang intelektual, ia tidak hanya boleh berpendapat, melainkan bertanggung jawab terhadap pendapatnya dengan pertimbangan yang matang apalagi menyangkiut urusan publik. Lantas pertimbangan ideologis bagi terbentuknya partai mahasiswa Indonesia itu apa?

Kalau untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan pertimbangan agar dapat mengimbangi kekuasaan, maka dapat disimpulkan bahwa mereka ini adalah jenis mahasiswa oportunis yang tidak pernah membaca dan live in. Bolehlah saya menyebutnya dengan istilah “Mahasiswa Gadungan”.

    Abd Muid