Kritisi Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022, PUNDI layangkan Surat Kepada LKPP dan Kejaksaan Agung

Kritisi Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022, PUNDI layangkan Surat Kepada LKPP dan Kejaksaan Agung
©Jurnas

Kamis (12/5) kemarin, PUNDI melayangkan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal kajian kritis atas Kebijakan baru yang diterbitkan oleh LKPP.

Surat tersebut langsung dikirimkan ke kantor LKPP dan Kejaksaan Agung melalui pos. Selain itu, dikirimkan juga dalam bentuk surat elektronik melalui email.

Dalam surat tersebut juga dicantumkan lampiran hasil kajian kritis PUNDI terhadap Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022.

Menurut Haryono Kapitang, Direktur Eksekutif PUNDI, menyatakan bahwa dikirimkannya surat dan hasil kajian tersebut merupakan bentuk pengawalan PUNDI terhadap amanat konstitusi.

“Sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus mengawal kebijakan yang berdampak pada masyarakat banyak. Tidak lain, ini adalah amanat konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, kebijakan ini sangat berdampak pada pelaku usaha kecil, yakni UMKM dan Koperasi.

“Karena kebijakan ini sebenarnya dibuat untuk mengembangkan kualitas UMKM dan Koperasi, istilahnya biar naik kelas begitu. Nah, kebijakan ini kalau tidak dikawal betul-betul, bisa saja malah menjadi buah simalakama, menawarkan kemudahan namun yang muncul malah agregator itu tadi yang justru merusak,” tambahnya.

Adapun Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, Produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Baca juga:

Pihak pengelola E-Katalog Nasional adalah LKPP, pengelola E-Katalog Sektoral adalah Kementerian atau Lembaga Sektor terkait, dan pengelola E-Katalog Lokal adalah Pemerintah Daerah terkait.

Sedangkan penyedia E-Katalog adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog.

Selain menetapkan tata cara penyelenggaraan E-Katalog, Keputusan Kepala LKPP Nomor. 122 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara pembelian digital melalui sistem E-Katalog atau lazim disebut E-Purchasing.

Dengan adanya modus impor barang metode CKD (Compeletely Knock Down), di mana komponen dibeli dari luar negeri lalu dirakit di dalam negeri, ini bukan produk dalam negeri, tapi produk impor.

Bukan cuma CKD, CBU (Compeletely Built Up) metode yang membeli barang jadi dari luar negeri, ini jelas-jelas impor. Tetapi karena kemudahan mekanisme pencantuman produk di katalog elektronik, barang-barang impor tadi bisa lolos dengan mudahnya.

Mengapa terjadi hal demikian?

Pertama, penayangan produk tidak lagi mewajibkan pencantuman merek sehingga dengan bebas bisa mencantumkan produk impor dengan label lokal.

Kedua, sebagaimana yang sudah dibahas, komponen dibeli dari luar negeri lalu dirakit dalam negeri sehingga dicap sebagai produk dalam negeri.

Halaman selanjutnya >>>