Kudeta Myanmar: Instabilitas Politik dan Kompatibilitas Non-Interference Principle ASEAN

Kudeta Myanmar: Instabilitas Politik dan Kompatibilitas Non-Interference Principle ASEAN
©Kompas

ASEAN menyikapi kudeta Myanmar dengan Direct Responsibillity.

Pengkajian dan perumusan masalah-masalah dalam demokrasi sejatinya tidak akan pernah mengenal kata “final”. Perdebatan hingga berujung konflik saat demi saat akan muncul di masing-masing negara yang hidup dan menganut nilai-nilai substansial demokrasi. Peristiwa semacam itu selalu akan terjadi, apabila terjadi “defisit demokrasi” itu dialami oleh civil society atau dengan kata lain ketertutupan ruang publik, hilangnya kesetaraan, lenyapnya rasa keadilan dan sebagainya masih dijulangkan, inilah yang menjadi perwujudan transformasi dari tradisi-sejarah panjang demos tersebut yang kemudian menampilkan dirinya sebagai sebuah kultur politik.

Iklim sosio-politik Myanmar saat ini tengah menghadapi kemelut berkepanjangan. Spekulasi peristiwa kudeta lewat junta militer yang mengambil posisi dan mengendalikan intensitas politik di negara tersebut mengalami peningkatan. Penahanan terhadap pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan sederet pemimpin sipil lainnya juga termasuk ke dalam bagian dari gerakan kudeta. Kejadian atau tindakan yang dilakukan pihak terkait ini dapat memperburuk atau mencederai nilai-nilai demokrasi.

Kendati pemicu awal kudeta dianggap berakar dari suara pemilu yang dimenangkan telak oleh National League For Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, dan kekalahan telak yang diterima oleh partai dukungan militer yakni Union Solidarity And Development Party (USDP) secara implisit tindakan (USDP) merupakan upaya impersif telah melakukan peminggiran normatif dalam menyelesaikan sengketa. Perilaku oportunistik lebih cenderung diperlihatkan para pimpinan militer yang tidak mengaktifkan nilai-nilai demokrasi sekaligus serangan terhadap supremasi hukum. Mungkinkah ini suatu bentuk Orwellian, seakan-akan ini sudah menjadi nasib bahwa setiap gelombang keterbukaan berakhir dalam ketertutupan lagi.

Hipotesis penyebab bermuaranya issue kudeta ini ialah permasalahan kecurangan dalam pemilu, adapun tanggapan dari beberapa gabungan aktivis demokrasi di Myanmar memberikan pendapat mengenai kudeta militer melalui siaran resmi lembaga ASEAN Parliementarians For Human Rights yang mengatakan bahwa, ketegangan yang terjadi saat ini merupakan salah satu strategi pemimpin tertinggi militer, jenderal Min Aung Hlaing agar supaya melanggengkan kekuasaannya di militer dan semakin memperlebar pengaruhnya di pemerintahan.

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Myanmar. Pengkudetaan militer yang dulu tercatat di dalam sejarah transisi demokratisasi dikenal dengan sebutan Tatmadaw pada tahun 1962. Setelah Tatmandaw mengambil alih pemerintahan melalui kudeta di bawah kepemimpinan Jendral Ne Win dan mendirikan Revolutionary Council, sosialisme dikukuhkan sebagai ideologi negara melalui konstitusi tahun 1974.

Selain itu, pergolakan pada 8 Agustus 1988, yang dikenal sebagai The 8888 Uprising atau Four-Eights Democracy Movement merupakan sebuah pergerakan mahasiswa yang kemudian diredam pemerintah melalui aksi militer yang mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban. Pada saat awal baru era Sau Mung telah menjanjikan Myanmar menjadi negara yang demokratis di bawah pemerintahan sipil. Alhasil, sampai pada tahun 1990-an perseteruan memunculkan kembali junta militer lewat USDP yang kalah telak melawan NLD.

Sebagai dua kubu yang penting dalam perpolitikan Myanmar, posisi itu dalam kenyataannya mengundang perseteruan kedua belah pihak dan represi dari junta militer sendiri. Sebenarnya, upaya menengahi hal ini telah dilakukan, tetapi selalu mengalami kesulitan.

Namun dalam artikel ini, penulis tidak mengupas lebih tajam mengenai desas-desus pengalaman Myanmar pada era itu, melainkan esai ini bertujuan untuk mengamati kondisi dinamika politik, keterlibatan militeristik dan kesulitan ASEAN termasuk Indonesia dalam Non-Inteference principle Diplomacy.

Instrumen Insentif ASEAN dan Fatalistik Indonesia

Mengamati problematika konflik di antara sipil-militer Myanmar, diperkirakan bahwa peranan militer, birokrasi dan para teknokrat sangat menonjol karena monopolinya. Artinya Myanmar telah gagal memberikan jaminan keamanan serta ruang keadilan bagi warga Negara. Memulihkan pemberontakan massa (sipil) terhadap pemerintahan Myanmar yang ditandai protes terhadap kudeta akhir-akhir ini terlihat sangat sulit, baik dari sekelompok warga Negara yang menuntut dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi maupun dari  Negara-negara di kawasan ASEAN.

ASEAN menyikapi kudeta Myanmar dengan Direct Responsibillity. Perangkat komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sinyal tegas dan mengutuk pelanggaran berat terhadap piagam ASEAN yang telah disepakati bersama. Institusi regional ASEAN demi keharmonisan dan kepatuhan menjalankan demokrasi konstitusional. Peranan negara-negara ASEAN berupaya menginternalisasi pendekatan komunikasi dalam kerangka untuk memberikan konstribusi, mengidentifikasi dan mendefinisikan penyelesaian terkait pergolakan bersenjata yang menelan korban.

Hanya ASEAN yang mampu memahami karakteristik negara anggotanya. Maka sebaiknya pendekatan yang inklusif melalui beberapa instrument seperti yang dirumuskan di dalam Treaty of Amity (TAC), High Council, Construtive Intervention atau biasa disebut “Flexible Engagement”, AEC dan seterusnya dipergunakan.

Dalam hal ini, penulis lebih condong apabila ASEAN menempuh perspektif Flexible Engagement, di mana konsep tersebut mengutubkan perbincangan antar seluruh anggota ASEAN mengenai permasalahan serta kebijakan domestik tanpa bermaksud mengintervensi. Jika ini di implemntasikan semaksimal mungkin dengan kolektivitas persamaan tujuan terciptanya perdamaian dan keamanan, keberadaan perwakilan negara mendapat celah inisiatif diplomatik (dialog) bisa membantu menyelesaikan konflik.

Untuk menunjang integritas pemajuan penyelesaian kudeta di Myanmar, juga diperlukannya poitical will, serta perlu didekati secara informal melalui Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, itu satu-satunya pejabat yang memiliki tanggungjawab untuk hubungan luar negeri Myanmar.

Fatalistik Indonesia dalam Negosiasi Resolusi Konflik Kudeta Myanmar

“Budaya Politik” dalam negeri yang berbeda-beda, bisa berpotensi memberi stimulus dari banyak kalangan internasional yakin bahwa hal itu akan menjadi persoalan baru bagi ASEAN. Reaksi keras yang datang dari PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan ASEAN terutama Indonesia.

Terlepas dari kepentingan pribadi suatu negara, penggunaan cara-cara negosiasi resolusi konflik ASEAN justru harus diharapkan dan semakin luas dipraktikkan. Terkait dengan hal itu, dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum. Pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

ASEAN pada umumnya dan Indonesia sendiri khususnya masih terbelenggu oleh “prinsip non intervensi”, itu merupakan golden rule yang melekat pada tubuh institusi ASEAN. Indonesia tidak mempunyai keleluasaan untuk mencampuri urusan internal negara lain. Meskipun di sisi lain, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibillity to Protect (R2P) yang termasuk dalam bagian gagasan berdasarkan prinsip internasional yang diusung langsung oleh PBB.

Akan tetapi, persoalannya adalah Indonesia menjadi sorotan internasional dengan “kecacatan demokrasi“ hingga sekarang. Kemunduran demokrasi menyebabkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia sangat diragukan. Seperti yang dilansir dari The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat 64 secara global digolongkan katagori demokrasi yang belum sempurna (Flawed Democracies).

Terlepas dari angka indeks EIU, Indonesia harus mempunyai komitmen yang kuat merawat demokrasi. Menyelamatkan moralitas politik negara sendiri kini menjadi prioritas bersama guna terciptanya Indonesia yang plural.

Baca juga:

Dalam pemberitaan nasional Kompas yang berjudul Sorotan Media Asing Terhadap Indonesia Yang diprotes massa Anti-Kudeta Myanmar, sejumlah media asing mengamati langkah Menteri Luar Negeri RI. Laporan berita internasional pada 22 Februari 2021 memicu kekecewaan di antara para pendukung gerakan protes anti-kudeta. Dikatakan Indonesia sedang berusaha agar sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menyetujui rencana Aksi untuk memenuhi keinginan junta militer, yaitu mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam waktu satu tahun ke depan.

Dapat dibayangkan ketidakpercayaan komunitas anti-kudeta terhadap Indonesia bukan tanpa sebab, walaupun hubungan kedua negara ini terjalin baik. Ketakutan kalangan demonstran telah termobilisasi melalui konstruksi media yang tersebar.

Pandangan publik di sana melihat Indonesia pernah didominasi oleh militer yang kuat di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Setelah itu, Indonesia juga belum bisa menjadi cerminan pelaksanaan prinsip demokrasi yang moderat.

Meneropong data dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selama satu tahun, melihat bahwa pemerintahan Joko widodo – Ma’ruf Amin semakin menunjukkan kegagalannya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, kontraS mememandang demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi, atau penutupan terhadap kondisi yang diakibatkan oleh beberapa aspek di antaranya:

1) penyempitan ruang sipil, 2) budaya kekerasan, 3) pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen pada urusan-urusan sipil, 4)pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan 5) minimnya partisipasi publik dalam implimentasi proses demokrasi yang substansial.

Menurut analisis penulis, kendala yang dihadapi institusi regional ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di dalam negerinya sebagai berikut: Pertama, status quo dan sejarah intervensi junta militer dalam kancah politik ditengah transisi demokrasi masih berlaku dalam konstitusi 2008.

Kedua, letupan respons dari negara kawasan asia tenggara tampaknya menunjukkan kecenderungan kesamaan, yakni menganggap bahwa tindakan agresi junta militer merupakan “urusan domestik” Myanmar.

Ketiga, kecil sekali kemungkinan adanya negosiasi ataupun diplomasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan-tujuan stabilitas politik, perdamaian, dan keamanan regional di saat situasi memanas karena: Altar Sucinya, yaitu Kedaulatan Negara ( State Sovereignty ) dan kepentingan nasional.

Dari penjelasan ini menunjukkan Non-Interference Principle ASEAN dalam ASEAN WAY kurang relevan ketika menghadapi kasus semacam ini. Langkah besar membangun cita-cita stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dibatasi prinsip non-intervensi ASEAN dan lainnya, terutama kedaulatan nasional dan konsensus. Sehingga ASEAN harus mempunyai kejelian dalam menerapkan instrument untuk membawa Myanmar kembali ke jalan demokratisasi yang telah disepakati bersama.

M. Dirangse Samudra