Dalam era globalisasi yang ditandai oleh biaya pendidikan yang menjulang tinggi dan akses informasi yang semakin terbuka, kampus seharusnya menjadi tempat di mana ide-ide inovatif dan debat intelektual berkembang pesat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan kemunduran yang mencolok dalam semangat demokrasi di lingkungan akademis. Fenomena ini sering kali terlihat sebagai pengabaian suara mahasiswa, pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, dan terciptanya kultur feodal yang justru membatasi perkembangan pemikiran kritis di kampus-kampus kita. Artikel ini akan menggali secara mendalam hubungan antara kultur feodal yang mengakar dan matinya demokrasi kampus serta menawarkan pandangan tentang bagaimana fenomena ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam masyarakat kita.
Fenomena linear ini dapat dilihat dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang ada. Banyak organisasi mahasiswa yang seharusnya berfungsi sebagai wadah aspirasi dan kreativitas, berbalik menjadi alat bagi kepentingan segelintir individu. Pangkal masalahnya bisa jadi adalah ketidakadilan dalam proses pemilihan kepemimpinan organisasi. Daripada mendengarkan aspirasi banyak mahasiswa, pemilihan ini sering kali dikuasai oleh para pemimpin yang berpikiran seragam, mengedepankan loyalitas ketimbang keberagaman ide. Hal senada juga muncul dalam pengorganisasian acara-acara kampus, di mana kecenderungan untuk mengutamakan figur-figur senior—baik dosen maupun alumni—lebih sering terjadi, alih-alih memberi ruang bagi suara baru dari mahasiswa.
Budaya feodal di kampus-kampus ini juga terwujud dalam interaksi sehari-hari di antara mahasiswa. Mahasiswa angkatan atas sering kali memperlakukan yang lebih muda sebagai penerus formalitas semata—bukan sebagai rekan setara dalam diskusi akademik. Hal ini menumbuhkan atmosfer hierarkis yang menghalangi terbentuknya opini-opini kritis. Ketidakadilan seperti ini menciptakan generasi mahasiswa yang lebih cenderung untuk patuh daripada berani mengambil risiko dengan mengemukakan ide-ide yang baru dan segar. Akibatnya, suara-suara yang berani mengkritisi status quo pun tetap terpinggirkan.
Secara lebih luas, fenomena ini mencerminkan mentalitas yang ada dalam masyarakat kita. Dalam banyak hal, struktur sosial yang sangat hierarkis telah menyusup ke dalam institusi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen, sebagai pemegang otoritas paling tinggi dalam interaksi ini, sering kali tidak memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdebat atau menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Ada ketakutan untuk berbicara, yang semakin memperburuk keadaan. Ketidakpuasan yang terpendam ini sering kali muncul dalam bentuk gerakan-gerakan mahasiswa yang sporadis, tetapi tidak pernah terkoordinasi secara efektif. Gerakan ini cenderung tidak bertahan lama dan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap kebangkitan demokrasi kampus.
Media massa dan platform sosial, yang seharusnya menjadi saluran penting bagi aspirasi mahasiswa, juga ikut berkontribusi terhadap kultur ini. Riset telah menunjukkan bahwa seringkali berita tentang kegiatan mahasiswa lebih banyak diwarnai dengan sensasionalisme dan penggambaran negatif, alih-alih membahas isu-isu substantif yang dihadapi oleh mahasiswa. Mahasiswa yang mengangkat isu sosial, politik, atau lingkungan yang menantang status quo sering kali dilabeli sebagai “provokator”, menyebabkan mereka mundur dalam memperjuangkan agenda mereka. Dengan demikian, mereka yang memiliki kekuatan di media, baik itu lembaga kampus maupun jurnalis, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang bagi suara-suara ini.
Ketidakadilan ini berdampak serius terhadap dinamika sosial di kampus. Keberanian untuk berbicara dan bertindak menjadi ciri khas mahasiswa di era sebelumnya, tetapi semakin tidak terlihat di kalangan generasi saat ini. Dalam konteks yang lebih besar, ini berakar pada pengabaian pendidikan karakter, di mana pendidikan semakin terfokus pada pencapaian akademis semata tanpa mengedepankan aspek moral dan etika. Di situlah matinya demokrasi kampus tersemat, karena mahasiswa tidak lagi diajari untuk berani menentang ketidakadilan.
Menuju perbaikan, hal ini menuntut partisipasi aktif dari semua elemen kampus. Mahasiswa harus secara kolektif menyadari pentingnya keberagaman suara dan mengorganisir diri mereka untuk membentuk koalisi yang kuat. Dosen dan pengelola kampus perlu menyadari peran mereka dalam menciptakan suasana yang inklusif, dengan memberikan ruang aman bagi diskusi dan perdebatan. Melibatkan alumni dalam proses ini juga sangat krusial, mengingat pengalaman mereka yang berharga dapat memberikan perspektif yang berbeda.
Pada akhirnya, untuk menghidupkan kembali demokrasi kampus, kita harus melawan kultur feodal yang mengakar. Rangkaian tindakan nyata dan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus akan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka. Dengan demikian, kampus dapat kembali menjadi tempat yang subur bagi ide-ide kritis dan inovatif, bukan sekadar arena reproduksi kekuasaan yang membelenggu pemikiran. Masa depan demokrasi kampus bergantung pada keberanian kita semua untuk menciptakan perubahan yang berarti dan bertahan lama.
