Kurikulum Senyap Program Sekolah Penggerak

Kurikulum Senyap Program Sekolah Penggerak
©Detik

Nalar Politik – Melalui artikel opininya di Kompas hari ini (4/9), Ki Darmaningtyas, Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS), menilai kurikulum baru tahun ajaran 2021/2022 sebagai kurikulum senyap. Disebut demikian lantaran pengimplementasiannya oleh Kemenristekdikti dilakukan secara diam-diam pada 2.500 sekolah penggerak, sehingga juga disebut sebagai kurikulum Program Sekolah Penggerak.

“Meskipun akan membawa perubahan mendasar di lapangan, terutama untuk tingkat SMA, baik menyangkut kesiapan para guru, orang tua, murid, infrastruktur sekolah, maupun kualitas pendidikan itu sendiri, kurikulum PSP ini tidak menimbulkan kehebohan di masyarakat. Hal ini sangat mungkin disebabkan kurikulum dibuat dan diasosiasikan secara diam-diam hanya pada lingkungan terbatas,” tulis Ki Darmaningtyas.

Bahkan, menurutnya, media massa pun tidak mencium keberadaan kurikulum baru tersebut. Hanya mereka yang terlibat dalam proses, termasuk para guru Sekolah Penggerak, yang mengetahui kalau ada desain kurikulum baru.

“Itulah sebabnya kami (PKBTS) menyebut ini sebagai Kurikulum Senyap karena dibuat secara diam-diam dan diasosiasikan secara terbatas, serta diimplementasikan secara tergesa,” tambahnya.

Dalam tulisan berjudul “Ganti Kurikulum Lagi” itu, pihaknya menyayangkan keberadaan kurikulum baru tersebut. Sebab, baginya, kurikulum apa pun yang akan diterapkan di suatu negara sangat terkait dengan nasib anak bangsa ke depan.

“Pembuatan kurikulum memerlukan kajian yang serius, perlu uji publik, dan penerapannya perlu kehati-hatian. Kalau sampai sembarangan, dampaknya akan mengena ke satu generasi.”

Pihaknya turut mempertanyakan kapan kurikulum PSP itu disusun dan kapan diujipublikkan. Selaku pemerhati pendidikan, PKBTS mengaku sama sekali tidak tahu.

“Tiba-tiba saja langsung diterapkan di 2.500 Sekolah Penggerak mulai tahun ajaran 2021/2022 ini.”

Ironisnya, dalam dokumen sebagai materi sosialisasi kepada para guru Sekolah Penggerak, tercantum tulisan “Bahan diskusi internal, tidak untuk disebarluaskan”. Padahal kurikulum merupakan bagian dari kebijakan publik yang seharusnya dibuka ke publik agar publik mengetahui dan memberikan masukan sebelum diterapkan.

“Sungguh aneh, tapi nyata terjadi. Bagaimana kurikulum yang menyangkut nasib anak bangsa, kok, dibuat secara diam-diam dan dilaksanakan secara terburu-buru?”