LBH A&A Law Office Minta Kejari Periksa DPRD Majene dan LeM3INDO terkait Korupsi Bimtek

LBH A&A Law Office Minta Kejari Periksa DPRD Majene dan LeM3INDO terkait Korupsi Bimtek
©SPMM

Nalar Politik – LBH A&A Law Office meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majene untuk memeriksa dan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana kegiatan Bimtek yang melibatkan Sekretariat DPRD Majene dan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) selaku penyelenggara.

“Tadi kami telah sampaikan kepada Kepala Intelijen Kejaksaan Negeri Majene, Muhammad Ikhsan. Kami meminta untuk memeriksa (pihak terkait) dan menindaklanjuti kasus ini,” kata anggota LBH A&A Law Office Aco Andi Salamin usai menggelar aksi unjuk rasa di Majene, Kamis (22/12).

Turut disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Aco Andi bersama aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) membeberkan beberapa temuan dugaan data manipulatif pada kegiatan Bimtek yang dimaksud.

“Kami berikan bukti-bukti terkait praktik koruptif yang sangat merugikan keuangan daerah dan rakyat Majene ini,” tambah mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta itu.

Tak hanya berhenti di Kejari Majene, Aco Andi mengaku juga akan membawa kasus ini lebih jauh. Misalnya, upaya pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat ataupun Inspektorat Daerah Kabupaten Majene.

“Tentu akan ada pula upaya menyurati lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Kita mau kasus ini tuntas saja,” ujar Aco Andi.

Selain itu, pihaknya berharap semua elemen masyarakat, khususnya dari Kabupaten Majene, bisa terlibat dalam perjuangan mereka mengawal kasus ini bersama-sama.

“Laporan kami ke Kejaksaan Negeri Majene telah masuk. Kami mengajak semua elemen masyarakat Majene agar bersama-sama mengawal kasus ini,” pungkasnya.

Anggota LBH A&A Law Office Aco Andi Salamin dan Pihak Kejari Majene

Sebelumnya, Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menggelar aksi unjuk rasa hari ini di Kabupaten Majene, 22 Desember 2020. Mereka mengajak semua pihak agar turut mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana aspirasi DPRD Majene pada penyelenggaraan Bimtek yang terselenggara atas kerja sama Sekretariat DPRD Majene dengan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO).

“Secara ideal, kegiatan tersebut sangat dibutuhkan demi terselanggaranya pemerintahan yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun, setelah melakukan identifikasi terkait pelaksanaan Bimtek, terdapat beberapa kejanggalan sebagaimana temuan awal dari LBH A&A Law Office,” jelas Koordinator Umum Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene, Abd Muid.