Legitimasi Kekuasaan Pemimpin dan Nilai Demokrasi Indonesia Masa Kini

Legitimasi Kekuasaan Pemimpin dan Nilai Demokrasi Indonesia Masa Kini
©Medium

Kekuasaan selalu menghadirkan keputusan-keputusan yang ditunggu oleh publik. Di saat legitimasi kekuasaan mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan, tetap berarti keputusan. Di balik wajah keputusan itu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang akan dinilai oleh publik.

Sebagai pemimpin yang duduk di kursi  kekuasaan tubuh politik, pemimpin selalu menjadi sasaran kritik yang diberikan publik ataupun oposisi. Keputusan-keputusan yang dianggap tidak mendukung akan mendapat reaksi. Baik dalam bentuk petisi dan demokrasi yang mencoba untuk memengaruhi legitimasi kekuasaan.

Konsep wewenang menurut Max Weber dalam Franz Magnis-Suseno (1994:54) bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu. Menurut Miriam Budiardjo dalam Franz Magnis-Suseno (1994:54), otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.

Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, berhak untuk memberikan perintah. Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah tentang pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan.

Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak.

Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berletigimasi. Maksudnya, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.

Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin “lex” yang berarti hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada. Baik peraturan hukum formal, etis adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.

Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia Masa Kini

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai mutlak yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

  1. Kebebasan

Kebebasan berpendapat adalah hak bagi warga negara bisa yang wajib dijamin dengan undang-undang. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara.

  1. Kesetaraan

Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antar-warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan yang dimaksud, yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung kesetaraan.

  1. Kedaulatan rakyat

Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Tidak diperbolehkan para politisi untuk mengabaikan bahkan bertindak sewenang-wenangan terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya bisa terlaksana jika para politisi menyadari tanggung jawabnya.

  1. Kerja sama

Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar-orang satu dengan yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan, di lain sisi untuk menopang upaya tersebut maka diperlukan kerja sama yang maksimal.

  1. Kepercayaan

Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antarkelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Makin kompleksnya permasalahan suatu bangsa, maka makin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan dan permusuhan di lingkungan mereka.

Baca juga:
Latest posts by Lalik Kongkar (see all)