Kekuasaan selalu menghadirkan keputusan-keputusan yang publik tunggu. Di saat legitimasi kekuasaan mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan, tetap berarti keputusan. Di balik wajah keputusan itu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang akan publik nilai.
Sebagai pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan tubuh politik, pemimpin selalu menjadi sasaran kritik yang publik atau oposisi berikan. Keputusan-keputusan yang mereka anggap tidak mendukung akan mendapat reaksi, baik dalam bentuk petisi dan demokrasi yang mencoba untuk memengaruhi legitimasi kekuasaan.
Konsep wewenang menurut Max Weber dalam Franz Magnis-Suseno (1994:54) bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun dasar kemampuan itu.
Menurut Miriam Budiardjo dalam Franz Magnis-Suseno (1994:54), otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan yang terlembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.
Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, berhak untuk memberikan perintah. Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan.
Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak.
Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, kewenangan itu terkategori sebagai berletigimasi. Maksudnya, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.
Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin “lex” yang berarti hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.
Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia Masa Kini
Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai mutlak yang kita perlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit tegak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:
Kebebasan
Kebebasan berpendapat adalah hak bagi warga negara yang wajib terjamin dalam undang-undang. Kondisi ini kita perlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang setiap warga negara butuhkan.
Baca juga:
Kesetaraan
Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antarwarga sangat fundamental dan perlu bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan yang saya maksud, yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini kita butuh usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung kesetaraan.
Kedaulatan rakyat
Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.
Tidak boleh para politisi untuk mengabaikan bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya bisa terlaksana jika para politisi menyadari tanggung jawabnya.
Kerja sama
Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar-orang satu dengan yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa kita sikapi dengan kerja sama yang baik.
Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak kita butuhkan. Di lain sisi, untuk menopang upaya tersebut, maka kita perlu kerja sama yang maksimal.
Kepercayaan
Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antarkelompok masyarakat merupakan nilai yang kita perlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Makin kompleksnya permasalahan suatu bangsa, maka makin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan di lingkungan mereka.
Baca juga:
- Tentang si Enu dari Kutub Utara - 2 Februari 2023
- Kata Hati - 22 Januari 2023
- Akhir Sebuah Pagi - 11 Januari 2023