Liberalisme dan Eksistensi Partai Politik

Liberalisme dan Eksistensi Partai Politik
©Akurat

Liberalisme dan Eksistensi Partai Politik

Dalam masyarakat kasta dan status, warganya tidak memiliki hak yang sama. Hak-hak itu dibagi-bagi ke dalam tingkatan (pangkat) dengan tugas-tugas dan hak-hak istimewa yang berbeda. Di sana, tidak ada partai politik dalam artian yang modern. Selama hak-hak istimewa dan kekebalan kasta yang berbeda tidak dipertanyakan, kedamaian akan terjamin di antara mereka.

Namun, begitu hak-hak istimewa kasta dan status digugat, akan terjadi kontroversi. Perang saudara dapat dihindari hanya jika salah satu pihak, yang menyadari kelemahannya, menyerah tanpa menggunakan senjata. Dalam semua konflik serupa, posisi setiap individu sejak awal ditentukan oleh statusnya sebagai anggota salah satu kasta.

Yang jelas, pasti ada pembelot dengan harapan dapat memenuhi dengan lebih baik keuntungan pribadinya di sisi lawan, bertempur melawan anggota kastanya sendiri, dan oleh karena itu dianggap sebagai pengkhianat.

Namun, terlepas dari kasus-kasus yang luar biasa itu, individu tidak dihadapkan pada pertanyaan dengan kelompok mana dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu dia akan bergabung. Dia setia pada anggota kastanya dan menerima nasib yang sama dengan mereka. Kasta atau kasta-kasta yang tidak puas dengan posisi mereka memberontak melawan ketentuan yang berlaku. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan tuntutan mereka yang mendapat tentangan dari pihak lain.

Hasil akhir dari konflik tersebut adalah jika semua hal tidak, pada kenyataannya, berubah karena pemberontak dikalahkan, ketentuan yang lama diganti dengan yang baru di mana hak-hak kasta-kasta yang berlainan berbeda dari sebelumnya. Dengan lahirnya liberalisme, muncul tuntutan bagi penghapusan semua hak-hak istimewa.

Masyarakat kasta dan status harus memberi jalan bagi susunan baru. Hanya ada warga dengan hak-hak yang sama. Yang digugat bukan hanya hak-hak tertentu dari kasta-kasta yang berbeda, tetapi keberadaan semua hak-hak istimewa. Liberalisme mendobrak semua tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh pangkat dan status. Ia membebaskan manusia dari berbagai pembatasan oleh susunan lama yang mengungkungnya.

Di masyarakat kapitalis, di bawah sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip liberal, individu untuk pertama kalinya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan politik. Dan untuk pertama kalinya diminta untuk membuat keputusan pribadi berkaitan dengan tujuan dan cita-cita politik.

Baca juga:

Dalam masyarakat kasta dan status di masa yang lampau, satu-satunya konflik politik terjadi di antara kasta-kasta yang berbeda. Setiap kasta membentuk front yang kokoh dalam menghadapi kasta lain. Atau, bila konflik seperti itu tidak ada, dalam kasta-kasta yang mengizinkan keterlibatan dalam kehidupan politik. Ada konflik faksional di antara kelompok-kelompok sejawat dan klik untuk merebut pengaruh, kekuasaan, dan kendali (posisi tertinggi).

Hanya di bawah pemerintahan di mana semua warga menikmati hak setara sesuai dengan cita-cita liberal, yang belum pernah di mana pun sepenuhnya terwujud ada partai politik yang terdiri dari himpunan orang-orang yang ingin melihat ide-ide mereka tentang legislasi dan administrasi diterapkan. Ini karena bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan liberal untuk jaminan kerja sama sosial yang damai. Perbedaan opini ini berubah menjadi konflik ide.

Maka, dalam masyarakat liberal mungkin saja terdapat partai sosialis. Bahkan partai-partai yang berupaya mendapatkan posisi legal khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu tidak mustahil dalam sistem liberal. Akan tetapi semua partai-partai ini harus mengakui liberalisme.

Setidaknya untuk sementara, sampai mereka muncul sebagai pemenang. Sejauh itu untuk memanfaatkan, semata-mata dalam perjuangan politik mereka, senjata kaum intelek, yang oleh liberalisme dianggap sebagai satu-satunya yang dibolehkan dalam pertarungan semacam itu.

Meskipun, pada akhirnya, sebagai sosialis atau pendukung hak-hak istimewa, anggota partai antiliberal menolak falsafah liberal. Maka, sebagian kelompok sosialis “utopian” pre-Marxist berjuang untuk sosialisme dalam kerangka liberalisme. Di zaman keemasan liberalisme di Eropa Barat, kaum rohaniwan dan bangsawan mencoba untuk meraih tujuan mereka dalam kerangka negara konstitusi modern.

Partai-partai yang kita lihat saat ini adalah jenis partai yang sangat berbeda. Yang jelas, sebagian dari program mereka menyangkut keseluruhan masyarakat. Dimaksudkan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana kerja sama sosial bisa dicapai.

Namun apa yang disampaikan oleh program ini hanyalah sebuah konsesi yang mereka buat secara terpaksa karena desakan ideologi liberal. Tujuan mereka sebenarnya terdapat dalam program mereka yang lain. Yaitu, satu-satunya program yang mereka perhatikan. Sangat bertolak belakang dengan program yang dibungkus dalam istilah-istilah kesejahteraan umum.

Partai-partai politik masa kini merupakan pendukung bukan saja kelas-kelas dengan hak-hak istimewa tertentu dari masa sebelumnya. Namun juga pendukung kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk meraih hak-hak istimewa, dengan kata lain, hasrat untuk mendapatkan status kasta.

Halaman selanjutnya >>>
Lalik Kongkar
Latest posts by Lalik Kongkar (see all)