Liberalisme dan Eksistensi Partai Politik

Liberalisme dan Eksistensi Partai Politik
©Akurat

Dalam masyarakat kasta dan status, warganya tidak memiliki hak yang sama. Hak-hak itu dibagi-bagi ke dalam tingkatan (pangkat) dengan tugas-tugas dan hak-hak istimewa yang berbeda. Di sana, tidak ada partai politik dalam artian yang modern. Selama hak-hak istimewa dan kekebalan kasta yang berbeda tidak dipertanyakan, kedamaian akan terjamin di antara mereka.

Namun, begitu hak-hak istimewa kasta dan status digugat, akan terjadi kontroversi. Perang saudara dapat dihindari hanya jika salah satu pihak, yang menyadari kelemahannya, menyerah tanpa menggunakan senjata. Dalam semua konflik serupa, posisi setiap individu sejak awal ditentukan oleh statusnya sebagai anggota salah satu kasta.

Yang jelas, pasti ada pembelot dengan harapan dapat memenuhi dengan lebih baik keuntungan pribadinya di sisi lawan, bertempur melawan anggota kastanya sendiri, dan oleh karena itu dianggap sebagai pengkhianat.

Namun, terlepas dari kasus-kasus yang luar biasa itu, individu tidak dihadapkan pada pertanyaan dengan kelompok mana dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu dia akan bergabung. Dia setia pada anggota kastanya dan menerima nasib yang sama dengan mereka. Kasta atau kasta-kasta yang tidak puas dengan posisi mereka memberontak melawan ketentuan yang berlaku. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan tuntutan mereka yang mendapat tentangan dari pihak lain.

Hasil akhir dari konflik tersebut adalah jika semua hal tidak, pada kenyataannya, berubah karena pemberontak dikalahkan, ketentuan yang lama diganti dengan yang baru di mana hak-hak kasta-kasta yang berlainan berbeda dari sebelumnya. Dengan lahirnya liberalisme, muncul tuntutan bagi penghapusan semua hak-hak istimewa.

Masyarakat kasta dan status harus memberi jalan bagi susunan baru. Hanya ada warga dengan hak-hak yang sama. Yang digugat bukan hanya hak-hak tertentu dari kasta-kasta yang berbeda, tetapi keberadaan semua hak-hak istimewa. Liberalisme mendobrak semua tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh pangkat dan status. Ia membebaskan manusia dari berbagai pembatasan oleh susunan lama yang mengungkungnya.

Di masyarakat kapitalis, di bawah sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip liberal, individu untuk pertama kalinya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan politik. Dan untuk pertama kalinya diminta untuk membuat keputusan pribadi berkaitan dengan tujuan dan cita-cita politik.

Dalam masyarakat kasta dan status di masa yang lampau, satu-satunya konflik politik terjadi di antara kasta-kasta yang berbeda. Setiap kasta membentuk front yang kokoh dalam menghadapi kasta lain. Atau, bila konflik seperti itu tidak ada, dalam kasta-kasta yang mengizinkan keterlibatan dalam kehidupan politik. Ada konflik faksional di antara kelompok-kelompok sejawat dan klik untuk merebut pengaruh, kekuasaan, dan kendali (posisi tertinggi).

Hanya di bawah pemerintahan di mana semua warga menikmati hak setara sesuai dengan cita-cita liberal, yang belum pernah di mana pun sepenuhnya terwujud ada partai politik yang terdiri dari himpunan orang-orang yang ingin melihat ide-ide mereka tentang legislasi dan administrasi diterapkan. Ini karena bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan liberal untuk jaminan kerja sama sosial yang damai. Perbedaan opini ini berubah menjadi konflik ide.

Maka, dalam masyarakat liberal mungkin saja terdapat partai sosialis. Bahkan partai-partai yang berupaya mendapatkan posisi legal khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu tidak mustahil dalam sistem liberal. Akan tetapi semua partai-partai ini harus mengakui liberalisme. Setidaknya untuk sementara, sampai mereka muncul sebagai pemenang. Sejauh itu untuk memanfaatkan, semata-mata dalam perjuangan politik mereka, senjata kaum intelek, yang oleh liberalisme dianggap sebagai satu-satunya yang dibolehkan dalam pertarungan semacam itu.

Meskipun, pada akhirnya, sebagai sosialis atau pendukung hak-hak istimewa, anggota partai antiliberal menolak falsafah liberal. Maka, sebagian kelompok sosialis “utopian” pre-Marxist berjuang untuk sosialisme dalam kerangka liberalisme. Di zaman keemasan liberalisme di Eropa Barat, kaum rohaniwan dan bangsawan mencoba untuk meraih tujuan mereka dalam kerangka negara konstitusi modern.

Partai-partai yang kita lihat saat ini adalah jenis partai yang sangat berbeda. Yang jelas, sebagian dari program mereka menyangkut keseluruhan masyarakat. Dimaksudkan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana kerja sama sosial bisa dicapai.

Namun apa yang disampaikan oleh program ini hanyalah sebuah konsesi yang mereka buat secara terpaksa karena desakan ideologi liberal. Tujuan mereka sebenarnya terdapat dalam program mereka yang lain. Yaitu, satu-satunya program yang mereka perhatikan. Sangat bertolak belakang dengan program yang dibungkus dalam istilah-istilah kesejahteraan umum.

Partai-partai politik masa kini merupakan pendukung bukan saja kelas-kelas dengan hak-hak istimewa tertentu dari masa sebelumnya. Namun juga pendukung kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk meraih hak-hak istimewa, dengan kata lain, hasrat untuk mendapatkan status kasta.

Liberalisme memberi perhatian pada semua dan menawarkan program yang dapat diterima semua orang. Liberalisme tidak menjanjikan hak-hak istimewa kepada siapa pun. Melalui tuntutan bagi penolakan terhadap pencarian kepentingan khusus, liberalisme bahkan menuntut pengorbanan.

Namun, tentu saja, hanya pengorbanan sementara. Yakni, berupa penyerahan sebagian keuntungan yang relatif kecil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun partai-partai dengan kepentingan khusus hanya memberi perhatian pada sebagian anggota masyarakat.

Untuk kelompok masyarakat ini, mereka menjanjikan keuntungan istimewa dengan mengorbankan anggota masyarakat lain. Semua partai politik modern dan ideologi partai modern bermula sebagai reaksi dari kelompok-kelompok kepentingan khusus yang berjuang untuk status istimewa melawan liberalisme.

Sebelum liberalisme muncul, tentu saja ada kelas-kelas dengan hak-hak istimewa dengan kepentingan khusus dan hak-hak prerogatif serta konflik bersama. Namun saat itu ideologi masyarakat status masih bisa mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat naif dan tanpa malu-malu.

Dalam konflik-konflik yang timbul di masa itu antara pendukung dan penentang hak-hak istimewa, tidak pernah ada pertanyaan tentang karakter antisosial dari keseluruhan sistem maupun kebutuhan. Sekalipun untuk mempertahankan pretensi untuk membenarkannya dengan alasan sosial. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat membuat perbandingan langsung antara sistem lama kelas-kelas dengan hak-hak istimewa dan propaganda partai-partai dengan kepentingan khusus masa kini.

Untuk memahami karakter asli partai-partai ini, seseorang tidak boleh melupakan kenyataan. Bahwa partai-partai tersebut awalnya didirikan semata-mata untuk mempertahankan hak-hak istimewa terhadap ajaran-ajaran liberalisme. Doktrin partai mereka bukan, seperti halnya doktrin liberalisme, merupakan aplikasi politik dari sebuah teori masyarakat yang komprehensif dan yang telah dipikirkan matang-matang.

Ideologi politik liberalisme berasal dari sebuah sistem ide yang fundamental. Awalnya dikembangkan sebagai teori ilmiah tanpa memikirkan dampak politisnya. Berlawanan dengan ini, hak-hak istimewa yang dicari oleh partai-partai antiliberal telah, sejak awal, diwujudkan dalam institusi sosial yang ada. Dan untuk membenarkan yang terakhir, maka seseorang kemudian berupaya menguraikan sebuah ideologi. Tugas yang umumnya dianggap tidak penting yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan beberapa kata singkat.

Kelompok tani berpikir bahwa cukup untuk menunjukkan bahwa pertanian mutlak penting. Serikat buruh menyatakan bahwa tenaga kerja mutlak penting. Partai-partai kelas menengah menyebutkan pentingnya keberadaan lapisan sosial yang merepresentasikan jalan tengah (golden mean).

Kelihatannya mereka sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa seruan-seruan itu tidak memberi sumbangan apa pun pada provinsi bahwa keharusan bagi atau bahkan manfaat hak-hak istimewa yang ingin mereka raih untuk masyarakat. Kelompok-kelompok yang ingin mereka pengaruhi pada akhirnya akan mengikuti mereka. Sedangkan untuk kelompok-kelompok lain, semua upaya untuk merekrut pendukung dari kalangan mereka akan sia-sia.

Maka, semua partai-partai modern dengan kepentingan khusus ini, sebesar apa pun perbedaan tujuan mereka atau sesengit apa pun mereka bersaing satu sama lain, membentuk front bersama dalam pertempuran melawan liberalisme. Di mata mereka, prinsip liberalisme yang memahami dengan baik bahwa kepentingan semua orang, dalam jangka panjang, sejalan adalah seperti kain merah yang dilambaikan di hadapan seekor banteng.

Dalam pemahaman mereka, ada konflik-konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan yang dapat diselesaikan hanya dengan kemenangan salah satu faksi atas faksi lain, untuk keuntungan pemenang dan kerugian bagi pihak yang kalah. Liberalisme, menurut partai-partai ini, bukan seperti yang ingin diperlihatkan. Liberalisme juga tak lebih dari sebuah program partai yang mendukung kepentingan khusus kelompok tertentu, kalangan borjuis, misalnya kaum kapitalis dan pengusaha, melawan kepentingan kelompok lain.

Kenyataan bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari propaganda Marxisme bertanggung jawab untuk sebagian besar keberhasilan Marxisme. Jika doktrin tentang konflik yang tidak dapat didamaikan di antara kepentingan-kepentingan kelas-kelas yang berbeda dalam sebuah masyarakat yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dianggap sebagai inti dari dogma Marxisme, maka semua partai yang dewasa ini aktif di benua Eropa harus dianggap sebagai partai Marxist.

Doktrin antagonisme kelas dan konflik kelas juga diterima oleh partai nasionalis. Selama mereka memiliki pandangan sama bahwa antagonisme itu memang ada dalam masyarakat kapitalis dan bahwa konflik yang mereka sulut harus dibiarkan berjalan. Apa yang membedakan mereka dari partai Marxist hanyalah bahwa mereka ingin menyelesaikan konflik kelas. Kembali pada masyarakat status yang dibangun sesuai dengan apa yang mereka rekomendasikan. Memindahkan medan pertempuran ke arena internasional yang mereka percaya merupakan tempat di mana pertempuran itu seharusnya terjadi.

Mereka tidak memperdebatkan pernyataan bahwa konflik semacam ini terjadi dalam masyarakat yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Mereka cukup puas bahwa antagonisme seperti itu tidak boleh muncul. Dan untuk menghilangkannya, mereka ingin mengarahkan dan mengatur hak milik pribadi melalui tindakan campur tangan pemerintah. Mereka menginginkan intervensionisme sebagai ganti kapitalisme. Namun, pada akhirnya, ini sama sekali tidak berbeda dari apa yang dikatakan oleh kaum Marxist.

Mereka juga berjanji akan membawa dunia ketatanan sosial yang baru di mana tidak ada kelas-kelas, antagonisme kelas, atau konflik kelas. Untuk memahami arti doktrin perang kelas, seseorang tidak boleh melupakan bahwa doktrin ini ditujukan untuk melawan doktrin liberal tentang harmoni dari kepentingan seluruh anggota masyarakat bebas yang dipahami dengan baik yang didirikan atas dasar prinsip kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Kaum liberal berpendapat bahwa dengan dihapusnya seluruh perbedaan artifisial kasta dan status, abolisi seluruh hak-hak istimewa, dan ditegakkannya persamaan di hadapan hukum, tidak ada lagi yang menghalangi kerja sama damai seluruh anggota masyarakat. Karena semua kepentingan jangka panjang mereka yang dipahami dengan benar pada dasarnya sama. Semua keberatan yang diajukan pendukung feodalisme, hak-hak istimewa, dan perbedaan kasta dan status untuk melawan doktrin ini terbukti tidak beralasan dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)