Lunturnya Keberadaban Politik

Lunturnya Keberadaban Politik
©Unicef

Keberadaban politik kita kian luntur; tercabik-cabik oleh ganasnya tindak-tinduk separatisme hingga rasialisme.

Diskurus tentang negara tak ada habisnya. Wacana yang mengudara terkadang membumi sebagaimana politik.

Negara merupakan cara mengenal potensi dan tindakan nyata manusia yang berkesadaran paripurna. Perbincangan tentangnya tak ada titik temu penyelesaian sikap dan upaya. Tapi itu bukan berarti bahwasanya negara ini memiliki elemen-elemen terbatas pada kepemimpinan dan kolaborasi sistem dan struktur yang signifikan.

Kerap kali persoalan mendasarnya negara ialah ketidakpatuhannya (soal keberadaban warga bangsa) pada hukum dan tata atau cara administrasi urgensi. Pada kenyataannya, kedua hal tersebut merupakan dasar pijakan negara di dalam mengatur kebijakan dan keputusan positif demi kemaslahatan bangsa.

Namun, seiring itu pula, kelalaian banyak terjadi. Usulan demi usulan perubahan dilakukan. Regulasi terus-menerus mengalami fase perubahan. Seolah-olah keputusan dipilih jelas adanya. Tak disangka pula bahwasanya kemungkinan tindakan keputusan tak berdasar itu merupakan tindakan politisasi.

Antara lain: adanya berbagai kepentingan di dalamnya. Supremasi hukum sekelas UUD masih terbukti kemungkinan adanya intervensi politis dalam melanggengkan kekuasaan. Pada kondisi ini, negara terkesan gagal.

Mengapa negara gagal? Daron Acemoglu dan Robinson mengungkapkan negara gagal akibat (merusaknya) institusi politik dan ekonomi. Ini diakibatkan oleh berbagai gejolak dan kepentingan.

Negara gagal tak hanya mencederai citra negara itu sendiri. Namun, di lain sisi, ia menandai bahwa suatu negara dengan penduduknya dapat dikatakan gagal karena degradasi dan distrust.

Terjadinya ketidakpercayaan mengakibatkan pengaruh besar pada aspek keberadaban politik dan ekonomi. Warga bangsa akan makin liar, geram, dan mau membunuh sekalipun. Tuntutan itu tak sekadar faktor psikologis, melainkan situasi atau kondisi yang destruktif.

Thomas Hobbes sudah memperlihatkan bahwa negara terancam apabila manusia-manusianya bertindak tanpa aturan, melawan hukumnya sendiri.

Politik dan negara adalah dua hal penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Upaya negara dan politik tak sekadar kombinasi semata.

Secara fundamental, negara memiliki peran dan orientasi untuk pembangunan manusia. Negara berperan demi pengembangan kualitas hidup serta kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berperan secara etis dan politis yang semuanya terorientasi pada kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan.

Peran aktif tersebut tak lepas daripada nilai dasar hukum, yakni kesamaan, kebebasan, dan solidaritas (Franz Magnis-Suseno, 1986). Kesamaan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap kedudukan setiap manusia sebagai manusia (bukan monyet). Setiap warga negara dalam masyarakat harus dipandang berdasar keadilan di hadapan hukum.

Negara berperan penting menjaga tak terjadinya tindakan yang merusak sebagaimana separatis, terorisme, dan rasialisme.

Rasialisme kerap kali terjadi di Indonesia, misalnya rasialisme bagi kaum Melanesia Papua tahun 2019. Ini adalah adalah terparah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap warga Papua. Ungkapan rasialisme dengan menyebutkan nama hewan pada manusia, ‘monyet’, merupakan tindakan yang jauh dari rasa keadilan; tidak menghargai derajat dan martabat manusia.

Nilai kebebasan terletak pada sikap menolak adanya despotisme dan tindakan penindasan. Kebebasan mengutamakan prinsip kemanusiaan.

Sedangkan, solidaritas menekankan pada kehidupan negara yang senasib sepenanggungan. Bahwa kita bersedia berkorban bagi bangsa dan negara, menaati hukum, martabat dan derajat manusia.

Politik secara substansi menghendaki adanya implementasi kebijakan yang meletakkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara secara merata. Upaya-upaya itu tentu hanya bisa terimplementasi dengan sinergitas elemen-elemen secara strategis dan ideologis.

Pemetaan yang mengedepankan nilai keberpihakan, karena itu menunjukkan suatu peranan negara yang ideologis dan demokratis. Sebaliknya, tanpa itu, berurutan negara mengalami fase degradasi dan masyarakat makin tercekam: muncul konfrontasi dan risiko besar.

Situasi dan kondisi ini akan membuka keran kepentingan banyak kelompok pada situasi di mana lembaga tak menentu, perlahan-lahan bereaksi secara reaksioner. Adanya macam gerakan politik masyarakat tak menutup kemungkinan membuat gerakan dari adat ke politik sebagaimana di Amerika Latin kontemporer.

Keberadan politik secara multidimensi melibatkan berbagai kekuatan dan dukungan dalam membereskan beragam persoalan. Keberadaban politik niscaya mengedepankan sikap politik yang konstruktif, progresif, dan substantif.

Semua demi pembangunan manusia yang bermoral dan intelektual. Sehingga, jauh daripada kepentingan praktis yang menyulut idealism. Spirit perjuangan dalam membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, tenteram, dan damai.

Baca juga:
Ahlan Mukhatri Soamole
Latest posts by Ahlan Mukhatri Soamole (see all)