Mahar Politik

Mahar Politik
Ongkos Pilkada (Karikatur by Net)

Nalar Warga“Anda punya uang berapa (mahar politik) untuk kampanye?” tanya Hasjim, adik Prabowo pada saya dalam wawancara seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gerindra untuk Pemilu 2014.

Saya waktu itu melamar setelah Gerindra membuka kesempatan kepada orang di luar partai untuk mendaftar sebagai bakal calon. Seingat saya, hanya Gerindra yang melakukan itu.

Pertanyaan tadi adalah pertanyaan di bagian akhir, setelah berbagai pertanyaan tentang visi politik saya. Setelah mendengat visi saya, Hasjim berkata,”Meski mungkin selama ini tidak pernah berinteraksi dengan kegiatan kami, visi Anda sangat cocok. Anda sudah Gerindra sebelum menjadi anggota partai.”

Maka ia bersama satu lagi anggota tim seleksi memutuskan saya layak menjadi caleg.

“Saya tidak punya uang sebagai mahar politik,” jawab saya atas pertanyaan soal dana tadi. “Ada sedikit uang, tapi itu dana pendidikan untuk anak-anak saya. Zalim namanya kalau uang itu saya jadikan modal politik,” kata saya.

“Ya, tidak boleh begitu. Jangan sampai habis-habisan untuk politik,” kata Hasjim.

Saya pamit setelah wawancara usai. Seminggu kemudian, nama saya bertengger di urutan 8 pada daftar calon sementara (DCS) untuk dapil Kalimantan Barat. Saya hanya menyetor 50 ribu rupiah, setoran pendaftaran anggota partai. Hingga saat ini, saya masih memegang kartu anggota Partai Gerindra.

Nomor 8 mungkin memang kurang meyakinkan. Tapi ingatlah bahwa pada saat yang sama saya dikenalkan dengan seorang anak muda yang sudah lama jadi anggota partai, dan duduk sebagai pengurus DPP. Ia ternyata bahkan tidak masuk DCS tadi. Setidaknya saya lebih baik, pikir saya. Padahal saya tidak mengeluarkan uang.

Ada banyak desas-desus soal sejumlah dana yang harus disetorkan untuk menjadi caleg atau calon kepala daerah. Tapi kenapa pada saya tidak dipungut? Itu sebenarnya bukan anomali.

Hukumnya ditentukan berdasarkan sebuah kalkulasi.

Untuk yang punya nama besar, punya potensi untuk menang, maka partai tidak akan rewel soal uang. Sebutlah misalnya Yenny Wahid. Atau, Anies Baswedan. Dalam hal mereka, partai mana pun tidak akan rewel soal uang. Yang penting mereka mau saja.

Kalau nama masih setengah-setengah, lalu ada saingan, maka partai akan memainkan dalil “wani piro”. Dukungan akan ditentukan dengan kombinasi 2 hal: potensi untuk menang, dan jumlah setoran. Makin besar potensi kemenangan, makin kecil kewajiban untuk menyetor.

Tentu saja dana politik tetap diperlukan. Untuk kasus orang dengan potensi besar, maka partai akan mencarikan dana. Itu yang dijanjikan Hasjim pada saya. “Nanti kami bantu,” katanya.

Dalam hal terhadap saya, saya bukan orang besar, tidak punya nama besar, dan tidak punya basis massa di Kalimantan Barat. Bisa saya duga bahwa kalaupun dibantu, tidak akan banyak.

Saya tafsirkan, Hasjim melihat potensi saya. Dia ingin melihat dulu komitmen saya. Kalau saya serius, mungkin saat itu saya hanya akan dimainkan sebagai vote getter. Tapi itu akan jadi modal penting untuk saya masuk ke lingkaran yang lebih inti di tubuh partai.

Saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses menjadi caleg, karena ingin tetap bekerja di jalur profesional. Di samping karena ada beberapa persoalan pemikiran atau pertimbangan yang tidak bisa saya tuntaskan.

Waktu itu saya diomeli oleh staf Hasjim. “Pak Hasjim sudah mati-matian merekomendasikan Bapak,” protesnya.

Yang ingin saya katakan adalah mahar politik itu sebenarnya tergantung pada tawar-menawar antara sosok calon dengan partai. Kalau ia tidak punya sesuatu untuk disodorkan, maka apa yang bisa dituntut darinya? Uang!

*Kang H Idea

___________________

Artikel Terkait: