Mahasiswa Bukan Spartan Negara

Mahasiswa Bukan Spartan Negara
©Bakaba.co

Mahasiswa bukanlah spartan negara yang dipaksakan angkat senjata untuk urusan seni berantem negara.

Rahasia keunggulan negara atas pertahanannya terletak pada kenyataan bahwa perekrutan unsur komponen cadangan pertahanan telah dikembangkan dan didukung sejak dini.

Dinamika global bentuk dan perkembangan pertahanan negara-negara di dunia telah terjadi pergeseran konsep pertahanan dan keamanan. Termasuk pula dalam mengembangkan komponen cadangannya yang disedot dari sipil, di antaranya menyasar ke mahasiswa.

Pasca perang dingin, model pertahanan dan keamanan bergeser dari paham State Security menjadi Human Security. Artinya, negara-negara di dunia mulai mengembangkan jenis perang asimetrik daripada perang konvensional.

Perang asimetrik adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku. Yang tak lazim itu di antaranya menyeret-nyeret sipil untuk menjadi paramiliter dengan program-program aneh yang banyak menyedot anggaran.

Sebagaimana yang telah populer, bahwa spektrum perang asimetrik ini merupakan jenis perang yang spektrumnya sangatlah luas serta mencakup aspek-aspek astagatra, yaitu perpaduan antara aspek trigatra (geografi, demografi, dan sumber daya alam) serta aspek pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya).

Perang asimetrik selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang. Dan tentunya sipil tetap menjadi korban.

Paradigma sistem pertahanan dan keamanan juga bergeser dari paradigma realisme dengan ciri khas menggunakan perang konvensional dalam menghadapi konflik telah bergeser kepada paradigma liberalisme dan konstruktivisme dalam menghadapi masalah pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga:

Perang asimetrik merupakan perang dengan khas smart power, atau perang non konvensional yang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih besar. Termasuk memanfaatkan sipil secara masif dan terselubung.

Dengan melihat situasi dan kenyataan di atas, pemerintah juga mengimbangi dengan caranya sendiri, seperti pengembangan program Komponen Cadangan (KomCad) pertahanan yang dituangkan dalam perundangan khusus.

Seperti halnya dalam pendidikan, unsur komponen cadangan pertahanan negara diproduksi lewat kurikulum tertentu. Pemerintah tidak bisa berdalih bahwa program Komponen Cadangan (KomCad) pertahanan ini tak wajib dan bukan militerisasi.

Hal ini terlihat dari rencana dan penggodokan mahasiswa yang berminat ikut akan diberi dispensasi absen dalam perkuliahan selama dua semester dalam pelatihan KomCad yang telah dikonversi setara kuliah 40 SKS tersebut.

Target merekrut  mahasiswa menurut Pemerintah sesuai dengan UU untuk mendukung pertahanan negara.

Kepastian adanya pembentukan Komponen Cadangan (KomCad) pertama kali diketahui publik usai Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) disahkan DPR RI September tahun lalu.

UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang telah mencabut Undang-UndangNomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

UU tersebut mengatur SDM pertahanan dalam tiga kategori: komponen utama (TNI), komponen cadangan (sukarelawan sipil yang diberi pelatihan militer selama tiga bulan), dan komponen pendukung (polisi bersama sipil tenaga ahli).

Tetapi cita-cita dan hasil yang diinginkan oleh negara bisa berbeda dari yang diinginkan oleh mahasiswa. Negara tidak boleh berpikiran sempit. Perlu diketahui, bahwa komponen cadangan adalah program Kemenhan yang menyasar warga sipil berumur 18-35 tahun.

Baca juga:

Mahasiswa bukanlah spartan negara yang dipaksakan angkat senjata untuk urusan seni berantem negara.

Kebutuhan negara dalam paradigma perang asimetrik bukanlah kebajikan yang seharusnya tidak mengabaikan kecerdasan dan prasangka pendidikan mahasiswa. Umumnya bagi negara dan penguasa, pertahanan itu lebih penting daripada kebutuhan lainnya.

Biarkanlah mahasiswa tumbuh dengan kesadaran nalar politiknya masing-masing. Negara harus diajar untuk menghargai individualitas mereka dalam kaitannya dengan kebebasan untuk tidak dipaksa atau diprovokasi mengikuti seni berantem negara. Walaupun keberadaan mereka sendiri sebagai bagian dari negara.

Bukankah sudah disediakan kampus khusus bagi peminat militer yang berupa Akmil (Akademi Militer)?

Tempatkanlah negara pada peran minimal dan secukupnya tanpa banyak melakukan intervensi terhadap kebebasan mahasiswa. Tak cukupkah kekuatan militer negara hingga sampai memberikan 40 SKS khusus untuk program seni berantem negara ini?

Mending negara menyewa PMC (Private Military Contractor) yang mulai umum digunakan untuk mengisi komponen cadangan pertahanan dan keamanan negara. Ini lebih proporsional dan profesional.

Pandangan tentang spartan negara ini mulai mewabah sejak 1786, di mana Benjamin Rush, Bapak Psikiatri Amerika, menulis: “Biarlah murid (mahasiswa) kita diajarkan bahwa dia bukan milik dirinya sendiri, tetapi bahwa dia adalah milik publik (negara)”.

Demikian juga pada abad ke-19, seorang pengawas pendidikan publik California menulis bahwa anak-anak, termasuk pelajar dan mahasiswa, bukan milik orang tua, tapi milik atau spartan negara.

Lain halnya dengan William Leggett, Jacksonian yang radikal dan advokat laissez-faire menentang hampir semua jenis intervensi pemerintah, termasuk intervensi ke mahasiswa dalam urusan komponen cadangan pertahanan yang menjadikan mereka sebagai spartan negara.

Penjelasan Umum UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sudah dan telah menggarisbawahi bahwa pertahanan negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Namun, tidak dengan model intervensi yang berlebihan tersebut.

Walaupun Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, namun tidak dengan model intervensi dan pemaksaan nalar politik anak bangsa.

Bias paramiliter di kampus harus segera diselesaikan secara jelas. Kampus tak perlu diramaikan oleh semi kombatan yang bisa saja merusak kesakralan kampus sebagai wilayah ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

Yudho Sasongko
Latest posts by Yudho Sasongko (see all)