Matinya Demokrasi Kita

Matinya Demokrasi Kita
©RMOL

Tahun 2020 sudah berakhir. Berbagai macam peristiwa yang terjadi, baik peristiwa politik, hukum, sosial, ekonomi dan juga demokrasi, mewarnai kehidupan bangsa dan negara (nasion-state) kita. Begitu juga dengan perjalanan periodesasi pemerintahan Jokowi sejak dilantik pada Oktober 2019, bahwa begitu banyak fakta dan fenomena yang sudah terjadi dengan coraknya sendiri. Yang paling utama adalah soal perkembangan demokrasi kita.

Pada buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dengan judul How Democracies Die yang secara cerdas dan kritis ingin menggambarkan bagaimana sampai matinya sistem demokratisasi di suatu negara.

Buku ini merupakan sebuah buku yang boleh dikatakan masih sangat baru dalam literatur tentang fenomena kehidupan bernegara kita, terkhusus mengenai perkembangan kehidupan demokrasi di dunia. Bahwa ada jawaban dari pertanyaan “Bagaiamana Demokrasi Mati?”.

Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini juga, kedua profesor dari Harvard University mengulas dengan baiknya bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana sampai demokrasi dapat dimatikan lewat proses yang sebenarnya demokratis. Sebuah ironi yang secara nyata bisa kita lihat.

Demokrasi Mati

Menurut Levitsky dan Ziblatt bahwa bagaimana demokrasi itu mati adalah akibat dari kemunculan kelompok atau kaum yang dinamakan sebagai demagog, yakni orang-orang yang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, dipilih menjadi pemimpin negara (Presiden).

Mahfud MD pernah menulis di Majalah GATRA tahun 1997 silam tentang “Dominasi Kaum Demagog”, bahwa demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji yang dipilih, tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan reputasi politiknya sering mengatasnamakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

Kaum demagog terkadang mendapat angin dan bahkan berhasil mencapai puncak pemerintahan. Dari kekuatan yang kecil dan militan, mereka kemudian menjadi pelaku dominan di pusat kekuasaan. Setelah itu mereka menjadi tiran yang destruktif.

Telah tercatat dalam sejarah nama-nama yang mulanya maju sebagai “boneka” parlemen yang berkuasa, namun pada akhirnya berbalik menguasai perekrutnya, kemudian berperan sebagai demagog. Beberapa nama yang disebutkan dalam buku bagian pertama, di antaranya Benito Mussolini, Adolf Hitler, Getulio Vargas, Alberto Fujimori, dan Hugo Chavez. Tokoh-tokoh ini, mereka awalnya adalah yang ekstrem di luar sistem.

Secara global dan diera sekarang kita lihat misalnya Donald Trump salah satunya yang berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat pada Pemilu tahun 2016. Trump dikenal sangat ekstrimis karakternya dan penuh kontroversial dari beberapa keputusannya di AS setelah menjadi Presiden.

Sederet nama ini meraih kekuasaan melalui pemilihan umum, jalur dalam atau persekutuan dengan dengan tokoh politik yang berkuasa. “Orang luar yang popular” diharapkan mampu menjaring suara, kemudian hasilnya dinikmati “kelompok tua” yang bersekutu. Namun kadang kala target ini meleset dan membuat pemimpin otoriter meraih kekuasaan secara legal yakni melalui mekanisme pemilihan yang demokratis.

Selain itu, pemimpin otoriter dapat berubah menjadi ekstrimis jika telah memegang kekuasaan yang cukup. Levitsky dan Ziblatt mengutip kategorisasi tokoh yang memiliki potensi otoriter-yang bagi saya ini kemudian dapat menjadikan demokrasi itu mati dengan perlahan, yakni 1) menolak aturan ideal demokrasi, baik secara perkataan maupun perbuatan, 2) menyangkal legitimasi lawan, 3) menoleransi atau menyerukan kekerasan, atau 4) menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawannya, termasuk media.

Padahal demokrasi itu hadir dan untuk menjembatani antara dua sistem bernegara dan karaker pemimpin yakni yang diktator dengan menggunakan kekuatan untuk menekan dan yang otoritarian dengan menggunakan kekuasaan untuk menekan.

Konteks Indonesia

Publik yang sadar tentu akan sangat kecewa dengan perkembangan yang terjadi pada dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, tatanan kehidupan demokrasi kita masih terlalu kuat dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang saja, Jeffrey A. Winters menyebutnya dengan Oligarki. Bahkan secara tegas Winters (2013) telah membongkar dalam risetnya yang berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia”, bahwa Jokowi adalah produk oligarki.

Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, kita punya masa-masa kelam sebelum demokrasi ada sebagai suatu sistem bernegara, yakni masa Orde Lama Soekarno yang dikenal terlalu diktator untuk mempertahankan kekuasaannya dan pada masa Orde Baru Soeharto yang sangat otoriter dalam melanggengkan status quo kepemimpinannya.

Judul tulisan dari Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute, mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan: Jokowi sudah menanamkan kakinya di akar otoriter Indonesia. Di dalam buku yang berjudul Man of Contradiction: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia tersebut, Bland menjelaskan bahwa selama enam tahun berada di singgasananya, Jokowi mengikis kebebasan berbicara dan hak-hak minoritas, menghancurkan perjuangan melawan korupsi, dan dengan segera meluncurkan dinasti politiknya.

Hal tersebut bisa diukur dari beberapa keputusan sekaligus kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversi diantaranya, RUU KUHP-UU KPK di tahun 2019 dan yang baru-baru ini di tahun 2020 yakni Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan ketidakdewasaan pemerintah dalam menanggapi kritik dari publik dengan mengatasnamakan radikalisme dan berita bohong (hoax).

Dari data yang dirilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), bahwa ada terdapat penurunan dari tahun sebelumnya pada aspek kebebasan sipil. Terdapat kenaikan pada aspek hak-hak politik sebanyak 4,92 poin dan lembaga demokrasi sebanyak 3,48 poin. Namun penurunan ditemukan pada aspek kebebasan sipil sebanyak 1,26 poin.

Itu artinya, pada masa kepemimpinan rezim Jokowi ada upaya dalam membatasi kebebasan dan hak-hak warga negara, baik itu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan lainnya yang itu sepenuhnya adalah milik warga negara (sipil).

Norma Demokrasi

Norma secara mendasar merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Oleh sebab itu, mesti ada aturan main untuk membatasi tindakan kita dalam berdemokrasi. Berdemokrasi dengan mengedepankan norma berarti menumbuhkan sikap bijaksana sebagai upaya memberi kedamaian dalam ruang demokratisasi kita.

Bahwa kita mesti take for granted-menerima dengan yakin bahwa dengan norma demokrasilah sesungguhnya kita membangun pagar sebagai one form of power dalam menjaga masa depan demokrasi disetiap negara.

Demokrasi layak diperjuangkan justru karena sistem ini membuka kemungkinan bagi kehidupan bersama yang damai, bersaing dalam perbedaan, dengan garis batas yang jelas tentang benar dan salah, fakta dan fiksi, adil dan tidak adil, dan semacamnya. Disitulah letak norma dari demokrasi.

Yang paling penting dari itu semua adalah orang-orang yang terlibat dalam pertarungan [demokrasi], terutama kaum elit politik harus tiba pada kesadaran bahwa yang nama pertarungan demokrasi-politik pasti akan ada menang dan kalah. Tetapi, menang belum tentu benar dan kalah belum tentu salah.

Mengutip Rizal Mallarangeng (2020), bahwa tokoh-tokoh yang berada di lapisan kepemimpinan perlu membangun konsensus di kalangan mereka sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menapak tangga kekuasaan, serta tentang perlunya penegakan kembali norma-norma baku seperti fair playmutual trust, dan tolerance. Pesan seperti ini mungkin terdengar klise, khususnya mengenai norma-norma yang perlu dipegang bersama. Tapi justru di situlah kuncinya.