Meiliana dan Polemik Penodaan Agama

Meiliana dan Polemik Penodaan Agama
©Tagar News

Polemik penodaan agama yang kembali terulang.

Siapa pun yang membaca berita ataupun mengikuti laporan kebebasan beragama dan hak asasi manusia pasti mengetahui permasalahan pluralisme agama dan toleransi di Indonesia. Pada Selasa, 21 Agustus 2018, setelah berbulan-bulan menjalani proses persidangan, Meiliana akhirnya tervonis 18 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, menyatakan bahwa Meiliana terbukti telah menista agama Islam.

Keluhan Meliana soal volume azan yang ia lakukan pada 2016 silam juga disebut telah memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjungbalai. Padahal, suami Meliana, Lian Tui, telah meminta maaf ke masjid Al Makhsum setelah sejumlah orang bereaksi negatif atas keluhan volume azan.

Namun amuk massa pada akhir Juli 2016 itu tak terbendung. Massa tak hanya melempari rumah pasangan itu dengan batu, tetapi juga membakar dan merusak wihara serta klenteng.

Vonis PN Medan terhadap Meiliana ini tampaknya telah mengusik rasa keadilan. Ketimbang kasus lain, perlakuan terhadap Meiliana jauh sekali.

Tafsir penodaan agama sebenarnya sangat longgar, sehingga tidak dapat kita ketahui ukuran kepastiannya. Tetapi soal pembakaran rumah ibadah, penyerangan yang berakibat kerusakan, dan lebih-lebih pembunuhan seperti di Cikeusik (2011) dan Sampang (2012), jelas sangat merugikan orang lain.

Delik penodaan agama yang tertera pada pasal 156a KUHP sudah sepatutnya tak lagi kita gunakan. Setiap umat beragama harus toleran menghadapi beragam perbedaan. Artinya, tidak setiap hal yang melukai perasaan orang lain harus kena pidana. Cara terbaik adalah dialog.

Problem

Meiliana bukanlah satu-satunya korban atas sikap mayoritas menghakimi minoritas, yang kemudian berujung pada bui. Di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda, beragam komentar atau bahkan menghujat agama Islam dan dugaan polemik penodaan agama telah sering jadi alat dan tuduhan bagi kelompok mayoritas untuk menghakimi minoritas.

Minoritas keagamaan, yang secara undang-undang mempunyai hak atas kebebasan berwarga negara dan beragama yang sama, makin takut akan pengikisan hak-hak tersebut, dan bukan tanpa alasan yang jelas. Kasus Meiliana menjadi saksi atas berbagai rentetan peristiwa dugaan penodaan agama. Bahwa di negara yang amat demokratis ini, alih-alih melindungi, kebebasan minoritas seakan terkontrol sedemikian rupa oleh mayoritas atas nama hukum dan keadilan.

Baca juga:

Memang, ketegangan dan konflik antaragama dan antarmasyarakat timbul tidak hanya di Indonesia. Itu sering terjadi juga di hampir semua negara-negara muslim seperti Mesir, Irak, Iran, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Bangladesh, dan Malaysia.

Perlakuan yang tidak adil—atau barangkali kejam—bervariasi, dari diskriminasi, kekerasan, penghancuran tempat ibadah, sampai pembunuhan. Di negeri ini, ketidaktoleranan dan kekerasan antarkomunitas muslim dan nonmuslim berkobar antara organisasi Islam dan kelompok konservatif.

Ini masalah serius. Apakah pemerintah dan pemuka agama telah cukup berusaha mengatasinya? Banyak yang belum. Soal kasus Meiliana, polemik penodaan agama, MUI sebagai pemimpin agama paling otoritatif, alih-alih meredam konflik agama yang terjadi di Tanjungbalai, mereka justru memberikan legitimasi dan fatwa di mana Meiliana telah menista agama Islam.

Soal konflik antaragama, pemerintah dan pemimpin agama banyak yang mengabaikan atau malah memperuncingnya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri. Sehingga hubungan antara Muslim dan nonmuslim, mayoritas dan minoritas, tetap penuh perdebatan yang akhirnya menimbulkan konflik dan berujung di pengadilan.

Bahkan, soal hubungan antarorganisasi muslim pun, yang terkait dengan beda sikap dan pilihan politik, berakibat pada konflik berkepanjangan.

Jalan Damai

Mayoritas umat Islam sudah seharusnya lebih serius bergulat dengan masalah pluralisme agama, yakni memperhatikan status dan hak minoritas nonmuslim. Di banyak negara-negara muslim, termasuk Indonesia, masalah utama yang kita hadapi adalah status dan hak nonmuslim untuk bebas menjalankan keyakinannya.

Mengutip Jhon L. Esposito (2010: 264) dalam The Future of Islam, jumlah pengungsi dan migrasi Muslim yang makin membengkak di Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia membuat hak dan kewajiban minoritas muslim di Barat menjadi masalah yang mendesak.

Di Amerika misalnya, umat Katolik, sebagai minoritas keagamaan, menghasilkan banyak perumus teologi Vatikan II mengenai pluralisme agama. Kaum Muslim Amerika dan Eropa juga menyumbang sebagian pemikiran paling penting mengenai pluralisme agama dan hak-hak minoritas.

Halaman selanjutnya >>>
    Rohmatul Izad
    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)