Meiliana dan Polemik Penodaan Agama

Meiliana dan Polemik Penodaan Agama
Ilustrasi: Tagar News

Polemik Penodaan agama yang kembali terulang.

Siapa pun yang membaca berita ataupun mengikuti laporan kebebasan beragama dan hak asasi manusia pasti mengetahui permasalahan pluralisme agama dan toleransi di Indonesia. Pada Selasa, 21 Agustus 2018, setelah berbulan-bulan menjalani proses persidangan, Meiliana akhirnya dijatuhi vonis 18 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, menyatakan bahwa Meiliana terbukti telah menista agama Islam.

Keluhan Meliana soal volume azan yang dilakukan pada tahun 2016 silam juga disebut telah memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjungbalai. Padahal, suami Meliana, Lian Tui, telah meminta maaf ke masjid Al Makhsum setelah sejumlah orang bereaksi negatif atas keluhan volume azan.

Namun amuk massa pada akhir Juli 2016 itu tak terbendung. Massa tak hanya melempari rumah pasangan itu dengan batu, tetapi juga membakar dan merusak wihara serta klenteng.

Vonis PN Medan terhadap Meiliana ini tampaknya telah mengusik rasa keadilan. Dibandingkan kasus lain, perlakuan terhadap Meiliana jauh sekali.

Tafsir penodaan agama sebenarnya sangat longgar, sehingga tidak dapat diketahui ukuran kepastiannya. Tetapi soal pembakaran rumah ibadah, penyerangan yang berakibat kerusakan, dan lebih-lebih pembunuhan seperti di Cikeusik (2011) dan Sampang (2012), jelas sangat merugikan orang lain.

Delik penodaan agama yang tertera pada pasal 156a KUHP sudah sepatutnya tak lagi digunakan. Setiap umat beragama harus toleran menghadapi beragam perbedaan. Artinya, tidak setiap hal yang dianggap melukai perasaan orang lain harus dipidanakan. Cara terbaik adalah dialog.

Problem

Meiliana bukanlah satu-satunya korban atas sikap mayoritas menghakimi minoritas, yang kemudian berujung pada bui. Di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda, beragam komentar atau bahkan menghujat agama Islam dan dugaan polemik penodaan agama telah sering dijadikan alat dan tuduhan bagi kelompok mayoritas untuk menghakimi minoritas.

Minoritas keagamaan, yang secara undang-undang mempunyai hak atas kebebasan berwarga negara dan beragama yang sama, semakin takut akan pengikisan hak-hak tersebut, dan bukan tanpa alasan yang jelas. Kasus Meiliana menjadi saksi atas berbagai rentetan peristiwa dugaan penodaan agama. Bahwa di negara yang amat demokratis ini, alih-alih melindungi, kebebasan minoritas seakan dikontrol sedemikian rupa oleh mayoritas atas nama hukum dan keadilan.

Memang, ketegangan dan konflik antaragama dan antarmasyarakat timbul tidak hanya di Indonesia. Itu sering terjadi juga di hampir semua negara-negara Muslim seperti Mesir, Irak, Iran, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Bangladesh, dan Malaysia.

Perlakuan yang tidak adil—atau barangkali kejam—bervariasi, dari diskriminasi, kekerasan, penghancuran tempat ibadah, sampai pembunuhan. Di negeri ini, ketidaktoleranan dan kekerasan antarkomunitas Muslim dan non-Muslim berkobar antara organisasi Islam dan kelompok konservatif.

Ini masalah serius. Apakah pemerintah dan pemuka agama telah cukup berusaha mengatasinya? Banyak yang belum. Soal kasus Meiliana, polemik penodaan agama, MUI sebagai pemimpin agama paling otoritatif, alih-alih meredam konflik agama yang terjadi di Tanjungbalai, mereka justru memberikan legitimasi dan fatwa di mana Meiliana telah menista agama Islam.

Soal konflik antaragama, pemerintah dan pemimpin agama banyak yang mengabaikan atau malah memperuncingnya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri. Sehingga hubungan antara Muslim dan non-Muslim, mayoritas dan minoritas, tetap penuh perdebatan yang akhirnya menimbulkan konflik dan berujung di pengadilan.

Bahkan, soal hubungan antarorganisasi Muslim pun, yang terkait dengan beda sikap dan pilihan politik, berakibat pada konflik berkepanjangan.

Jalan Damai

Mayoritas umat Islam sudah seharusnya lebih serius bergulat dengan masalah pluralisme agama, yakni memperhatikan status dan hak minoritas non-Muslim. Di banyak negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, masalah utama yang dihadapi adalah status dan hak non-Muslim untuk bebas menjalankan keyakinannya.

Mengutip Jhon L. Esposito (2010: 264) dalam The Future of Islam, jumlah pengungsi dan migrasi Muslim yang makin membengkak di Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia membuat hak dan kewajiban minoritas Muslim di Barat menjadi masalah yang mendesak.

Di Amerika misalnya, umat Katolik, sebagai minoritas keagamaan, menghasilkan banyak perumus teologi Vatikan II mengenai pluralisme agama. Kaum Muslim Amerika dan Eropa juga menyumbang sebagian pemikiran paling penting mengenai pluralisme agama dan hak-hak minoritas.

Fenomena di atas barangkali dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk lebih bersikap pro-aktif terhadap masalah-masalah minoritas. Perbedaan dan keragaman di bawah wadah demokrasi, meniscayakan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan minoritas untuk berekspresi sesuai kapasitas dan koridor yang mereka miliki. Bukan menghakimi mereka melalui kekuatan massa dan opini-opini yang berkembang. Apalagi, terlalu mudah membawa isu agama ke ranah hukum.

Jika pada masa lalu Muslim mencari jawaban dari ulama dan mufti, permasalahan masa kini mengenai hubungan antara keyakinan dan politik, status dan hak-hak minoritas, pluralisme dan toleransi, termasuk polemik penodaan agama ditangani oleh cendekiawan Muslim serta ulama yang tersebar di mana-mana (diaspora).

Pluralisme agama mencerminkan keberagaman budaya masyarakat dan lingkungan hidup. Dialektika antara persatuan dan keberagamaan juga telah ditegaskan dalam ajaran-ajaran kitab suci umat beragama. Alquran misalnya, menjembatani jurang antara keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya dan penerimaannya terhadap agama lain (QS. Al-Baqarah 2: 231).

Barangkali masih ada sekelompok minoritas Muslim yang kurang pluralistik dalam sikap mereka terhadap agama lain dan sesama penganut. Karena itu, orang-orang yang menginginkan islamisasi yang lebih besar, pada praktiknya juga terlibat dalam kebijakan “pengkafiran”. Memvonis tidak hanya penganut agama lain, tetapi juga sesama Muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Sebuah polemik penodaan agama yang tak nyaris berkesudahan.

Mungkin menjalankan sikap eksklusivisme agama dan intoleransi nirkekerasan masih umum terjadi. Tetapi jika sudah menjadi gerakan ekstremis militan dan melakukan aksi-aksi kekerasan serta teror, akan mengancam kebebasan beragama dan menganggu identitas kebangsaan.

Soal Meiliana, dia memiliki haknya sebagai non-Muslim untuk mengeluhkan siaran azan yang melewati ambang pendengaran. Andai Meiliana seorang Muslimah pun, ia juga berhak mengeluh. Islam sangat melarang hal-hal yang berlebihan.

Kita juga tak boleh lupa akan tujuan utama disyariatkan azan, hingga kerap memaksa saudara-saudara non-Muslim kita mendengar panggilan azan, yang sebenarnya bukan ditujukan terutama untuk mereka.

Latest posts by Rohmatul Izad (see all)