Memajukan Bangsa dan Negara

Memajukan Bangsa dan Negara
Foto: Grid.ID

Memajukan bangsa dan negara adalah dua kata yang selalu diketemukan dalam pembelajaran maupun suatu diskursus.

Negara bangsa (nation state), sebagaimana Indonesia kini, adalah negara kesatuan Repubik Indonesia. Ini terbentuk sejak 1945 silam dengan sikap menyatakan merdeka sepenuhnya dari penjajahan bangsa.

Namun selaras dengan kemerdekaan itu, apakah bangsa dan negara ini merdeka secara holistik yang berarti merdeka ruh dan raga tak sekadar sebuah konsesus konstitusinal?

Jika titik berangkat kebangsaan kita, khususnya negara bangsa, adalah sebuah tujuan mencapai cita-cita konstitusional, lantas apakah sesuai dengan harapan itu? Sebaliknya, jika pengakuan kemerdekaan itu hanyalah sebatas penegasan kita telah terlepas dari keterjajahan bangsa-bangsa Eropa.

Platform kemerdekaan ini sampai saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab realitas kemerdekaan kita hanyalah kemerdekaan formalitas semata. Itu berarti sekadar pengakuan sementara. Belum mencapai kemerdekaan paripurna.

Sebuah stimulus pikiran yang melejitkan hati kita ketika landasan konstitusional bangsa Indonesia digugat maknanya. Hal ini sebagaimana tertera di dalam UUD 1945 alinea kedua:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Pada garis hitam tebal yang sengaja ditebalkan, penulis mencoba mempertanyakan sejelas-jelasnya. Bahwa apakah dalam kesepakatan pembentukan UUD ini para tokoh bangsa sudah menyepakati realitas kemerdekaan ini?

Kalau konsensus itu menyatakan bahwa bangsa ini merdeka secara multidimensi, lantas mengapa kita masih berada di depan pintu gerbang, istilah lain di ambang kemerdekaan? Mengapa kita belum masuk pada kemerdekaan sesungguhnya? Kalau demikian betul adanya, terus bagaimana upaya kemerdekaan itu bagi bangsa dan negara?

Pada hemat penulis, inilah suatu tanggung jawab besar yang tentu harus diemban segala komponen masyarakat inklusif. Sikap kita semestinya lebih teguh lagi dalam pendirian sebagai warga bangsa dengan lebih kuat, berdaulat dan mandiri. Semestinya pula bangsa ini memiliki sikap idealisme dan perjuangan untuk memerdekakan diri (baca: manusia) dari segala arah. Baik memperoleh pendidikan menguat intelektualisme bangsa, memperoleh keadilan dan kesejahteraan tentu dibarengi penguatan etik kebangsaan kita.

Jalan perjuangan memajukan bangsa ini bertalian pada sikap nasionalisme politik yang konstruktif. Meskipun ideologi sering dikait-kaitkan sebagai pilihan primordial, namun konsensus kebangsaan Indonesia sudah menyepakati bahwasanya ideologi tersebut yang dijadikan pedoman hidup, yakni Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana perjuangan itu terimplementasi?

Pada abad Yunani, seorang filsuf terkemuka Socrates pernah menunjukkan sikap membangun bangsa atau manusia dengan prinsip dan keteguhan sikap yang autentik. Socrates mengatakan sikap politik utama adalah selalu membangun kejelasan seseorang mulai dari ‘luarnya’ hingga ‘dalamnya’.

Maksudnya, sebagai manusia, kita jangan menganggap diri paling tahu dan dapat melaksanakan sesuatu secara penuh. Perlu diuji dan membongkar segala tabir yang ada. Begitu pun dalam kondisi politik pencitraan yang selalu dilakukan oleh beberapa politisi tertentu yang belum teridentifikasi ‘luarnya’ dan ‘dalamnya’ sebagai warga negara. Kita harus membangun dialektika diskusi untuk menguji rasionalitas tersebut.

Pada pra kemerdekaan bangsa Indonesia maupun pasca kemerdekaan, Bung Karno pernah mengatakan: bangsa ini harus berdaulat secara politik, berdiri di kaki sendiri (berdikari), tanpa adanya intervensi dan proses penjajahan.

Terkait jalan politik, Bung Karno mengatakan bangsa yang besar bangsa yang memperjuangkan negara ini dari penjajahan. Di lain sikap, Bung Karno mengungkapkan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.

Apakah sejarah yang dimaksud tersebut adalah sejarah? Bagaimana mengetahui perjuangan bangsa untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran?

Lantas apakah bangsa dan negara ini sudah merdeka dan memperoleh keadilan dan kemakmuran?

Bukan sebuah penuduhan. Namun apabila kita berorientasi pada realitas kehidupan, masih begitu banyak problema sosial dan ekonomi bangsa kita yang menurun. Masih banyak kemiskinan. Banyak warga negara yang belum memperoleh pendidikan secara total.

Bahkan sebagian rakyat yang hidup di kota-kota masih tinggal di jalanan. Ada yang belum makan dan ada yang mengais rezeki dengan membawa anak kecil mereka di bawah umur yang semestinya anak itu mendapat pengasuhan secara baik.

Persoalan ini tak hanya sekadar dapat terjawab dengan representasi statistik semata. Sebab, menurut Prof Imam Suprayogo (2013), statistik memiliki peluang besar manipulatif. Sedangkan persoalan kemiskinan di negeri ini hanya dapat terjawab manakala kita memeras pemikiran untuk memikirkan kemanusiaan. Sehingga ini juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anak bangsa, intelektual, atau pemuda.

Memajukan bangsa dan negara sepatutnya dihiasi dengan sikap perjuangan autentik. Membangun kesadaran berbangsa, bernegara, dan khususnya membangun kemanusiaan. Sebab rusaknya bangsa dan negara akibat degradasinya proses institusi politik dan ekonomi di negeri ini. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana studi penelitian dilakukan oleh Robinson dan Acemoglu dalam bukunya Mengapa Negara Gagal.

    Ahlan Mukhatri Soamole

    Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Karya Dharma Makassar | Direktur The Gerkina Institute

    Latest posts by Ahlan Mukhatri Soamole (see all)