Membaca Ulang Oligarki dan Partai Politik dalam Lanskap Demokrasi Indonesia

Membaca Ulang Oligarki dan Partai Politik dalam Lanskap Demokrasi Indonesia
©The Columnist

Politik sebagai instrumen dasar dalam menentukan kebijakan yang menyentuh pada dimensi sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, maupun agama. Dalam konteks negara Indonesia saat ini, bahwa politik menjadi ketertarikan bagi kompetitor berpartisipasi mengikuti perlombaannya dalam rangka mendapatkan jabatan strategis melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, menurut amat penulis sangat variatif dalam menentukan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pelaku politik tersebut. Variatif kebijakan dapat diklasifikasikan dalam rumpun besar ideologi/madzhab politik yakni paham kanan (Kapitalisme, Imperialisme, Feodalisme, Kolonialisme, Liberalisme) maupun paham kiri (Komunisme, Sosialisme, Leninisme, Marxisme) dan Ideologi poros tengah sesuai karakteristik Indonesia (Marhaenisme atau Pancasila).

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku politik dalam menentukan kebijakannya, apakah totalitas pro terhadap penguasa kapitalisme dalam rangka memelaratkan masyarakat atau totalitas dalam keberpihakannya terhadap masyarakat melalui basis akar rumput, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan merata.

Sehingga menjadi kritik yang konstruktif terhadap pemerintah jika berpihak kepada konspirator kapitalis ulung dalam rangka memelaratkan dan memiskinkan masyarakat. Sudah jelas bahwa pelaku politik tersebut tidak ber-Pancasila-is, jika dalam konteks negara Indonesia, dan watak memelaratkan adalah bukan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya tidak dimiliki oleh politisi.

Sederhananya, bahwa era pandemi Covid-19 adalah tantangan yang amat nyata bagi masyarakat. Ketidakstabilan siklus perekonomian di dalam negeri, maka semua stakeholder harus berkontemplasi, bermusyawarah dari semua elemen, baik dari tatanan masyarakat maupun negara.

Hingga sampai saat ini, bahwa Pemerintah masih belum bisa menjawab berbagai macam masalah yang cukup krusial dan fundamental terkait dengan persoalan problematika yang terjadi di masyarakat. Salah satunya contoh peristiwa sederhananya yakni langkanya kedelai hingga kelangkaan minyak goreng.

Hingga sampai saat ini negarawan yang menjabat menjadi menteri (yang backgroundnya pengusaha/investor) masih belum sepenuhnya bisa merumuskan skema kebijakan yang solutif dalam stabilitas harga, sehingga menjadi tanda tanya, mengapa menteri yang backgroundnya pengusaha, negara makin sempoyongan melakukan kebijakan berpihak kepada masyarakat ? Dan anehnya beberapa produk dalam negeri mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Baca juga:

Oleh karena itu, hingga sampai saat ini jangan heran bahwa masih banyak pembantu presiden Jokowi menjadi objek kritikan dari unsur masyarakat pada awamnya, apalagi yang sangat menohok yakni kritik masyarakat yang menggunakan media sosial atau yang dikenal sebagai netizen. Entah apa yang menjadi problem dihadapi oleh pembantu presiden Jokowi? Ataukah pola komunikasi politik dengan masyarakat lemah? Atau masih dalam proses perumusan masalah yang menghasilkan kebijakan solutif bagi masyarakat?

Sehingga melihat dari peristiwa tersebut, maka kita perlu mengkaji ulang fenomena tersebut dari sudut pandang teoritik, relevankah dengan wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, baik dari sudut pandang oligarki dan partai politik dalam konteks pendemokrasian di Indonesia.

Wacana Perpanjangan Waktu Jabatan Presiden

Dalam konteks ini, dinamisasi politik di Indonesia sangat variatif, beragam pro dan kontra persepsi masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkannya. Contoh studi kasus, muncul wacana yang beredar di media massa soal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan atas Pemilu 2024 yang memilih Capres dan Cawapres, hingga pengusulan masa jabatan Presiden 3 Periode.

Hal tersebut mengundang reaksi dan statement yang beragam dari unsur masyarakat, dari yang mendukungnya maupun menolaknya.

Melihat fenomena tersebut, Sehingga bagi siapa saja yang menjadi akademisi atau mahasiswa, amat rasa penulis untuk mengkaji dan mendiskusikan melalui pendekatan akademik soal substansi dari kebijakan atau wacana yang liar soal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu 2024, maupun pengusulan masa jabatan presiden 3 periode.

Alasan mendasarnya karena pengkajian secara akademik karena penulis rasa itu elegan, karena alasan-alasan yang dibawa oleh beberapa para peneliti, akademisi, maupun mahasiswa yang notabenya merasa pascasarjana mempunyai paradigma yang kokoh. Baik yang mengenyam pendidikan di Institusi Perguruan Tinggi High Class maupun Local Class.

Dan penulis sayangkan ketika masih banyak opini liar yang dibangun oleh beberapa akademisi atau mahasiswa, baik sarjana maupun pascasarjana yang ditampung di beberapa media massa. Opini yang dibangun penyusunan paradigmanya tidak kokoh, sentimen politik, dan cenderung reaksioner dalam menyikapi persoalan kebijakan  pemerintah.

Gagasan tersebut, bukan berarti penulis mendukung wacana di atas. Saya rasa hal ini perlu didiskusikan kembali, jikalau perlu berlomba-lomba dalam memberikan opini yang konstruktif terhadap perkembangan bangsa Indonesia.

Salah satunya adalah menyumbangkan opini melalui kepenulisan di berbagai media massa dengan cara memberikan masukan dan pandangan kepada pembuat kebijakan atas pertimbangan semestinya. Bukan terjebak dalam fanatisme kelompok yang tidak mengetahui substansi dari kebijakan tersebut. Sehingga pendekatan yang akan dikaji didasarkan pada hal yang bersifat teoritik dan empirik kesesuaian zaman yang ada.

Halaman selanjutnya >>>
    Aji Cahyono