Menakar Kedewasaan PDIP

Menakar Kedewasaan PDIP
©Aspek

Menakar Kedewasaan PDIP

Carut-marut dunia perpolitikan seakan menjadi tontonan yang dramatis sekaligus humoris. Ada banyak kelucuan yang bisa kita (masyarakat awam) lihat sebagai sajian hiburan. Apalagi ketika lagi momentum kontestasi politik elektoral atau kontestasi Pilpres, realitas-realitas yang bahkan di luar ekspektasi pun bermunculan.

Baru-baru ini, saya (mungkin juga kita) lumayan tergelitik dengan dilaporkannya Rocky Gerung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atas dugaan penghinaan presiden, yang kemudian berbuntut pada aksi demonstrasi mahasiswa yng tergabung dalam kelompok HMI.

Demonstrasi itu pun menghasilkan konflik baru, yakni dilaporkannya pihak HMI oleh PDIP karena adanya pembakaran bendera PDIP ketika demonstrasi berlangsung. Seolah ada efek domino, masalah yang menimbulkan masalah.

Kenapa saya tergelitik atas realitas demikian?

Mungkin saya akan terkesan lebai jika mengatakan kaget atau terkejut dengan pelaporan-pelaporan yang terjadi. Sebab, ini bukan hanya sekali atau dua kali.

Pelaporan-pelaporan dengan alasan penghinaan, meme, kritikan sudah menjadu kenyataan klise di negara kita, apalagi yang menyangkut presiden dan kekuasaan. Klimaksnya, RKUHP pasal penghinaan Presiden sempat menjadi pembicaraan yang hangat.

Rocky Gerung Adalah Political Control

Sejauh ini saya sepakat dengan pernyataan Amin Mudzakkir, salah seorang peneliti di LIPI, bahwa satu-satunya oposisi yang tersisa dengan artikulasi populis saat ini adalah Rocky Gerung. Jokowi butuh sosok Rocky sebagai kontrol kebijakan dan segala gerak-gerik politis.

Selain itu, wajah Rocky juga diperlukan agar wajah demokratis tertempel pada pemerintahannya, biar demokrasi tidak hanya sebagai omong-kosong dan menjadi statement dengan fungsi komoditas para elite.

Baca juga:

Rocky memang dikenal dengan pernyataan-pernyataan dan kritikannya yang kerap kontroversial. Tak ayal, publik sering terpancing, khususnya penguasa. Kritik tajamnya kepada pemerintah sebenarnya bukan hanya sekarang, sudah berkali-kali. Namun bagi saya, kritikannya tersebut sangat objektif dan substantif. Terlebih statusnya yang murni seorang akademis, tidak pernah mengisi jabatan politik pragmatis.

Oposisi bukan tentang bergabung atau tidak dengan pemerintahan, begitu kata Rocky. Jadi Rocky menarasikan oposisi bukan tentang posisi kekuasaan. Namun, baginya, oposisi itu perihal pikiran alternatif agar dialektika tetap berjalan.

Sekalipun berada di jajaran pemerintahan Jokowi, tapi memiliki pendirian yang teguh dengan menjadi kontrol kebijakan, lebih-lebih menentang, maka itu bisa disebut sebagai oposisi. Meskipun, itu jarang bahkan mungkin tidak akan ada. Sebab, akan ada konsekuensi yang hebat, seperti dikeluarkan.

PDI Belum Dewasa

Saya kira, akhir-akhir ini PDI terlihat begitu baper dalam menanggapi persoalan-persoalan kecil, termasuk ketika dihadapkan dengan aksi protes mahasiswa atau ketika dihadapkan oleh pernyataan Rocky atas Presiden. Ke-baper-an itu dapat dilihat dari laporan-laporan yang dibuat. Teranyar, adalah tentang pembakaran bendera partai.

Saya salut dengan sikap bu Mega pada beberapa tahun silam, ketika protes demonstran terhadap RUU HIP yang juga berujung pada pembakaran bendera partai, bu Mega meminta kadernya untuk tetap tenang. Sekarang? Sang ratu ke mana? Benarkah dia mengiyakan tindakan kader? Menyetujui pelaporan? Saya juga gak tahu.

Dalam tulisan ini saya tidak ingin membela siapa pun. Mahasiswa HMI memang salah secara etika, begitu juga Rocky Gerung. Namun membawanya ke jalur hukum apakah merupakan sesuatu yang worth it?

Bagi saya tidak, justru saya menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan, apalagi dilakukan oleh partai dengan dominasi voting tertinggi di Indonesia.

Etika dan demokrasi memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi mesti dibedakan, kata Amin Mudzakkir dalam status Facebooknya. Jadi umpatan Rocky Gerung atau pembakaran bendera PDIP mungkin salah secara etika, tapi jika membawanya ke jalur hukum, bagi saya cukup krusial. Hal ini juga akan menyebabkan demokrasi mengalami disfungsi.

Baca juga:

Jika PDIP benar-benar dewasa, maka jadikan dua hal tersebut sebagai bahan koreksi diri, apa yang harus diubah atau diperbaiki dari partai? Bukan sedikit-sedikit menempuh jalur hukum. Jika demikian keadaannya, maka hanya akan memberi citra buruk terhadap partai. PDI mungkin akan dicap sebagai partai yang baperis.

Apakah dengan membakar bendera akan menurunkan elektabilitas partai? Nggak, malah dengan tindakan pelaporan itulah yang mungkin akan menurunkan elektabilitas. Salam waras.

Aqil Husein Almanuri
Latest posts by Aqil Husein Almanuri (see all)