Menanti Partai Politik yang Berintegritas

Menanti Partai Politik yang Berintegritas
©Blitar Times

KPK dan LIPI perlu berperan sebagai mitra bagi semua partai politik dalam membangun komitmen mewujudkan partai politik yang berintegritas.

Partai politik lama dan beberapa yang baru telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Serentak 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 sampai 26 Oktober 2017. Pendaftaran tersebut sebagai salah satu tahapan yang harus partai politik lalui.

Nantinya, KPU lebih lanjut akan meneliti dan memverifikasi partai politik yang terdaftar sebelum dinyatakan lulus sebagai peserta pemilu serentak 2019.

Partai politik yang nantinya akan berlaga tentu akan menyiapkan berbagai strategi dan taktik persuasif dalam menggaet suara pemilih. Adu konsep maupun figur antarpartai berpotensi akan berjalan semarak. Apalagi jumlah partai politik yang berlaga pada Pemilu Serentak 2019 berpotensi akan bertambah banyak ketimbang dengan Pemilu Legislatif 2014.

Namun para elite partai politik, khususnya yang bertugas dalam Badan Pemenangan Pemilu, hampir pasti akan mendapat tantangan berat. Hal itu karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah.

Dalam survei antikorupsi 2017 yang Indonesia Corruption Watch (ICW) lakukan bersama Polling Center pada April sampai Mei 2017, terdapat hasil bahwa Partai Politik menempati urutan paling bawah. Hal itu menempatkan partai politik sebagai lembaga yang paling tidak rakyat percayai.

Perolehan partai politik dalam survei tersebut hanya sebesar 35 persen. Perusahaan swasta yang menjadi terbawah kedua sebesar 49 persen dan DPR terbawah ketiga sebesar 51 persen.

Partai politik seharusnya dapat melakukan evaluasi terkait hasil survei tersebut. Ia perlu melakukan pembenahan secara revolutif mengingat kehadiran partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa di negara demokrasi.

Pembenahan dapat partai politik mulai dari internal sendiri. Salah kata kunci untuk membenahi dari dalam tubuh partai politik adalah integritas, agar menjadi partai politik yang berintegritas.

Baca juga:

Membangun Integritas Partai Politik

Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menerbitkan panduan akuntabilitas partai politik. Dalam panduan tersebut, salah satunya membahas tentang 4 (empat) poin inti integritas partai politik.

Keempat inti poin tersebut adalah standarisasi dan penegakan kode etik, akuntabilitas dana dan transparansi keuangan, kaderisasi yang terstruktur, dan kandidasi pejabat publik melalui partai politik.

Jika berkiblat pada keempat poin di atas, semua partai politik wajib mengubah tatanannya. Selain wajib memiliki mahkamah etik, partai politik satu akan memiliki standar-standar etika yang kurang lebih sama dengan partai politik yang lain.

Terkait transparansi keuangan, semua partai politik juga harus mempermudah publik dalam mengakses dokumen laporan keuangan yang dapat partai politik pertanggungjawabkan dan yang telah akuntan publik audit.

Lalu, dalam kaderisasi, partai politik memang seharusnya lebih selektif untuk tidak hanya mengutamakan jumlah atau kuantitas kader. Kualitas kader juga perlu jadi perhatian.

Terkait kandidasi pejabat publik, tentu partai politik harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menyeleksi figur yang tepat.

Poin-poin integritas tersebut tentu merupakan hal baru dan dapat menjadi panduan untuk membangun integritas partai politik. Ini akan berjalan efektif jika ada komitmen yang kuat dari semua pimpinan dan kader partai politik.

Selain itu, KPK dan LIPI sebaiknya tidak hanya sekadar menerbitkan panduan berintegritas saja, namun juga perlu berperan sebagai mitra bagi semua partai politik dalam membangun komitmen mewujudkan partai politik yang berintegritas.

*Pangky Febriantanto, S.IP, Alumnus Fisipol UGM; Mahasiswa S2 Ilmu Politik UMY & Short Course Mobility Program on Public Administration – Khon Kaen University Thailand

Baca juga: